29.6 C
Kediri
Friday, July 1, 2022

Novi Dituntut Sembilan Tahun Penjara

SURABAYA, JP Radar Nganjuk- Bupati nonaktif Novi Rahman Hidhayat dituntut sembilan tahun penjara di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Surabaya kemarin. Menurut tim jaksa penuntut umum (JPU), Novi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Yaitu, melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 20/2001. Kemudian, Novi juga dianggap melanggar Pasal 5 ayat 2 Jo Pasal 5 ayat 1 huruf a UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Selain dituntut sembilan tahun penjara, tim JPU dari Kejaksaan Agung RI dan Kejari Nganjuk juga meminta Novi membayar denda sebesar Rp 300 juta subsider delapan bulan kurungan. Kemudian, uang Rp 692 juta yang jadi barang bukti Novi  disita. “Uang Rp 692 juta itu hasil korupsi terdakwa Novi,” tandas JPU Eko Baroto saat membacakan tuntutan di hadapan majelis hakim yang diketuai I Ketut Suarta.

Baca Juga :  Bekuk Pengedar, Sita Puluhan Ribu Pil LL

Tuntutan untuk Novi ini adalah yang paling tinggi dalam kasus dugaan korupsi jual beli jabatan dan pengisian perangkat desa. Karena sebelumnya, lima camat yang ikut terseret dalam kasus ini hanya dituntut dua tahun penjara. Kemudian, majelis hakim juga sudah memvonis mereka dengan dua tahun penjara. Namun, kelima camat itu memilih banding.

Sedangkan, M. Izza Muhtadin yang kemarin juga disidang hanya dituntut empat tahun penjara dan denda sebesar Rp 150 juta subsider 6 bulan kurungan. Sidang untuk Izza dilaksanakan sekitar pukul 16.00 WIB. Sedangkan, Novi pukul 17.00 WIB. “Terdakwa Novi berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak memberi contoh yang baik sebagai pejabat publik,” ujar Eko membeberkan hal-hal yang memberatkan Novi.

Meski demikian, Eko juga tetap mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Novi sebelum membacakan tuntutan. Novi dianggap kooperatif. “Terdakwa juga belum pernah dihukum,” imbuhnya di Ruang Cakra PN Tipikor Surabaya.

Baca Juga :  Gerebek Judi Sabung Ayam di Patianrowo, Polres Nganjuk Dapat 6 Motor

Atas tuntutan tersebut, majelis hakim memberikan kesempatan kepada Novi dan tim penasihat hukumnya untuk mengajukan pembelaan. Saat itu, Novi dan Izza yang mengikuti sidang secara virtual di Lapas Sidoarjo meminta kepada majelis hakim untuk bisa menyampaikan pembelaan secara langsung di PN Tipikor Surabaya. “Saya mohon untuk bisa dikabulkan permintaan saya mengajukan pembelaan secara langsung,” pintanya.

Namun keinginan Novi tersebut ditolak hakim ketua I Ketut Suarta. Majelis hakim menganggap jika Novi menyampaikan pembelaan secara langsung akan menimbulkan keramaian. Padahal, saat ini masih pandemi Covid-19. “Pengamanan di sini juga tidak banyak. Terdakwa bisa memberikan pembelaan lewat video conference saja. Suaranya juga jelas kok,” ujar Ketut.

Sidang akhirnya ditunda minggu depan. Agendanya adalah pembelaan dari Novi dan Izza.

- Advertisement -

SURABAYA, JP Radar Nganjuk- Bupati nonaktif Novi Rahman Hidhayat dituntut sembilan tahun penjara di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Surabaya kemarin. Menurut tim jaksa penuntut umum (JPU), Novi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Yaitu, melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 20/2001. Kemudian, Novi juga dianggap melanggar Pasal 5 ayat 2 Jo Pasal 5 ayat 1 huruf a UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Selain dituntut sembilan tahun penjara, tim JPU dari Kejaksaan Agung RI dan Kejari Nganjuk juga meminta Novi membayar denda sebesar Rp 300 juta subsider delapan bulan kurungan. Kemudian, uang Rp 692 juta yang jadi barang bukti Novi  disita. “Uang Rp 692 juta itu hasil korupsi terdakwa Novi,” tandas JPU Eko Baroto saat membacakan tuntutan di hadapan majelis hakim yang diketuai I Ketut Suarta.

Baca Juga :  Hendak Selep Kopi, Warga Kayenkidul Tewas Tertabrak Truk

Tuntutan untuk Novi ini adalah yang paling tinggi dalam kasus dugaan korupsi jual beli jabatan dan pengisian perangkat desa. Karena sebelumnya, lima camat yang ikut terseret dalam kasus ini hanya dituntut dua tahun penjara. Kemudian, majelis hakim juga sudah memvonis mereka dengan dua tahun penjara. Namun, kelima camat itu memilih banding.

Sedangkan, M. Izza Muhtadin yang kemarin juga disidang hanya dituntut empat tahun penjara dan denda sebesar Rp 150 juta subsider 6 bulan kurungan. Sidang untuk Izza dilaksanakan sekitar pukul 16.00 WIB. Sedangkan, Novi pukul 17.00 WIB. “Terdakwa Novi berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak memberi contoh yang baik sebagai pejabat publik,” ujar Eko membeberkan hal-hal yang memberatkan Novi.

Meski demikian, Eko juga tetap mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Novi sebelum membacakan tuntutan. Novi dianggap kooperatif. “Terdakwa juga belum pernah dihukum,” imbuhnya di Ruang Cakra PN Tipikor Surabaya.

Baca Juga :  Satresnarkoba Polres Nganjuk Tangkap Dua Pengedar SS

Atas tuntutan tersebut, majelis hakim memberikan kesempatan kepada Novi dan tim penasihat hukumnya untuk mengajukan pembelaan. Saat itu, Novi dan Izza yang mengikuti sidang secara virtual di Lapas Sidoarjo meminta kepada majelis hakim untuk bisa menyampaikan pembelaan secara langsung di PN Tipikor Surabaya. “Saya mohon untuk bisa dikabulkan permintaan saya mengajukan pembelaan secara langsung,” pintanya.

Namun keinginan Novi tersebut ditolak hakim ketua I Ketut Suarta. Majelis hakim menganggap jika Novi menyampaikan pembelaan secara langsung akan menimbulkan keramaian. Padahal, saat ini masih pandemi Covid-19. “Pengamanan di sini juga tidak banyak. Terdakwa bisa memberikan pembelaan lewat video conference saja. Suaranya juga jelas kok,” ujar Ketut.

Sidang akhirnya ditunda minggu depan. Agendanya adalah pembelaan dari Novi dan Izza.

Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru

/