30.1 C
Kediri
Monday, August 8, 2022

KPK Sudah sejak Pertengahan Juni di Kabupaten Ini

NGANJUK – Sebelum memanggil rekanan dan sejumlah pejabat ke Jakarta sejak Senin (21/8), rupanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah berada di Nganjuk sejak lama. Penyidikan kasus dugaan gratifikasi mutasi jabatan 2016/2017 dan dugaan gratifikasi  pembangunan tol, disebut-sebut merupakan hasil pengumpulan data sejak akhir 2016 lalu.

          Sumber koran ini menyebutkan, saat menyidik kasus dugaan korupsi di Kabupaten Nganjuk pada 2016 lalu, komisi antirasuah sempat melakukan aset tracing atau pelacakan aset. Hasilnya, mereka menemukan aset milik Bupati Taufiqurrahman yang tersebar di sejumlah daerah di Nganjuk.

          Berdasar pelacakan itu pula, diketahui jika ada banyak aset berupa tanah di beberapa wilayah di Kabupaten Nganjuk. Setelah ditelisik lebih dalam, tanah-tanah tersebut di antaranya digunakan untuk urukan tol. Tidak hanya itu, ada pula tanah di wilayah Kecamatan  Sukomoro dan Kecamatan Nganjuk yang terdampak tol alias digunakan untuk jalan tol. “Atas namanya (tanah yang terdampak tol, Red) orang lain,” kata sumber koran ini yang sempat mengikuti asset tracing.

          Sumber yang mewanti-wanti agar namanya tidak dikorankan ini mengatakan, aset-aset yang ditemukan tim KPK itu belakangan diketahui tidak masuk dalam laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN). Karena itulah, penyidik lantas mendalami pemanfaatannya.

Baca Juga :  Mayat Membusuk di Tepi Sungai Semang Rejoso

          Pendalaman, diduga dilakukan penyidik KPK sejak pertengahan Juni lalu. Lembaga yang berkantor di Kuningan, Jakarta Selatan itu agaknya tidak menyerah. Pascakalah di sidang praperadilan yang berujung lepasnya status tersangka Bupati Taufiqurrahman, mereka tetap melakukan penyelidikan.

          Bahkan, hingga hari ini masih ada penyidik KPK yang berada di Nganjuk untuk mengumpulkan data secara tertutup. “Untuk pengawasan saja,” imbuh sumber tersebut.     

          Seperti diberitakan, penyidik KPK memanggil sejumlah rekanan dan PNS Pemkab Nganjuk ke Jakarta sejak Senin (21/8) lalu. Salah satu rekanan yang dipanggil adalah M Sulkan.

          Kepada koran ini kemarin, Sulkan mengakui terus terang jika dirinya ditanya terkait proyek tol. Termasuk, dugaan keterlibatan pejabat Nganjuk dalam proyek tersebut. “Karena tidak tahu, ya saya jawab tidak tahu,” kata Sulkan sembari menyebut dirinya akan kooperatif jika kelak dimintai keterangan lagi.

          Sulkan mengatakan, 2016 lalu dirinya memang sempat ditawari oleh pengusaha asal Jombang untuk ikut menyediakan tanah uruk di proyek tol. Tawaran serupa juga datang dari mantan anggota DPRD Tuban.

Baca Juga :  Toko Bangunan di Warujayeng Terbakar

          Keduanya mengajak Sulkan untuk ikut menggarap proyek penyediaan tanah urukan tol. “Saya bilang saya tidak bisa. Saya tolak karena tidak tertarik,” lanjut kontraktor yang sejak 2016 hingga tahun ini tidak menggarap proyek Pemkab Nganjuk itu.

          Diakui Sulkan, saat ini banyak pengusaha lokal Nganjuk yang menggarap proyek urukan tanah tol. Saat ditanya identitas mereka, Sulkan mengaku tidak hafal. “Saya tidak ikut. Jadi tidak hafal,” imbuh pria yang mengaku sempat disodori sejumlah foto oleh penyidik dan menanyakan apakah dirinya mengenal mereka itu.

          Untuk diketahui, KPK sempat membuat heboh Nganjuk akhir 2016 lalu. Saat itu, sejumlah penyidik menggeledah kompleks Pemkab Nganjuk dan sejumlah kantor organisasi perangkat daerah (OPD).

          Hasilnya, Bupati Taufiqurrahman ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan gratifikasi sejumlah proyek. Tetapi, status tersangka bupati lepas seiring kemenangannya dalam sidang praperadilan pada awal Maret lalu.

 

 

 

- Advertisement -

NGANJUK – Sebelum memanggil rekanan dan sejumlah pejabat ke Jakarta sejak Senin (21/8), rupanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah berada di Nganjuk sejak lama. Penyidikan kasus dugaan gratifikasi mutasi jabatan 2016/2017 dan dugaan gratifikasi  pembangunan tol, disebut-sebut merupakan hasil pengumpulan data sejak akhir 2016 lalu.

          Sumber koran ini menyebutkan, saat menyidik kasus dugaan korupsi di Kabupaten Nganjuk pada 2016 lalu, komisi antirasuah sempat melakukan aset tracing atau pelacakan aset. Hasilnya, mereka menemukan aset milik Bupati Taufiqurrahman yang tersebar di sejumlah daerah di Nganjuk.

          Berdasar pelacakan itu pula, diketahui jika ada banyak aset berupa tanah di beberapa wilayah di Kabupaten Nganjuk. Setelah ditelisik lebih dalam, tanah-tanah tersebut di antaranya digunakan untuk urukan tol. Tidak hanya itu, ada pula tanah di wilayah Kecamatan  Sukomoro dan Kecamatan Nganjuk yang terdampak tol alias digunakan untuk jalan tol. “Atas namanya (tanah yang terdampak tol, Red) orang lain,” kata sumber koran ini yang sempat mengikuti asset tracing.

          Sumber yang mewanti-wanti agar namanya tidak dikorankan ini mengatakan, aset-aset yang ditemukan tim KPK itu belakangan diketahui tidak masuk dalam laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN). Karena itulah, penyidik lantas mendalami pemanfaatannya.

Baca Juga :  Masyarakat Antusias Ciptakan Lingkungan Bersih dan Bebas Narkoba

          Pendalaman, diduga dilakukan penyidik KPK sejak pertengahan Juni lalu. Lembaga yang berkantor di Kuningan, Jakarta Selatan itu agaknya tidak menyerah. Pascakalah di sidang praperadilan yang berujung lepasnya status tersangka Bupati Taufiqurrahman, mereka tetap melakukan penyelidikan.

          Bahkan, hingga hari ini masih ada penyidik KPK yang berada di Nganjuk untuk mengumpulkan data secara tertutup. “Untuk pengawasan saja,” imbuh sumber tersebut.     

          Seperti diberitakan, penyidik KPK memanggil sejumlah rekanan dan PNS Pemkab Nganjuk ke Jakarta sejak Senin (21/8) lalu. Salah satu rekanan yang dipanggil adalah M Sulkan.

          Kepada koran ini kemarin, Sulkan mengakui terus terang jika dirinya ditanya terkait proyek tol. Termasuk, dugaan keterlibatan pejabat Nganjuk dalam proyek tersebut. “Karena tidak tahu, ya saya jawab tidak tahu,” kata Sulkan sembari menyebut dirinya akan kooperatif jika kelak dimintai keterangan lagi.

          Sulkan mengatakan, 2016 lalu dirinya memang sempat ditawari oleh pengusaha asal Jombang untuk ikut menyediakan tanah uruk di proyek tol. Tawaran serupa juga datang dari mantan anggota DPRD Tuban.

Baca Juga :  Catut Nama Kodim Nganjuk, Bawa Kabur Motor Orang

          Keduanya mengajak Sulkan untuk ikut menggarap proyek penyediaan tanah urukan tol. “Saya bilang saya tidak bisa. Saya tolak karena tidak tertarik,” lanjut kontraktor yang sejak 2016 hingga tahun ini tidak menggarap proyek Pemkab Nganjuk itu.

          Diakui Sulkan, saat ini banyak pengusaha lokal Nganjuk yang menggarap proyek urukan tanah tol. Saat ditanya identitas mereka, Sulkan mengaku tidak hafal. “Saya tidak ikut. Jadi tidak hafal,” imbuh pria yang mengaku sempat disodori sejumlah foto oleh penyidik dan menanyakan apakah dirinya mengenal mereka itu.

          Untuk diketahui, KPK sempat membuat heboh Nganjuk akhir 2016 lalu. Saat itu, sejumlah penyidik menggeledah kompleks Pemkab Nganjuk dan sejumlah kantor organisasi perangkat daerah (OPD).

          Hasilnya, Bupati Taufiqurrahman ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan gratifikasi sejumlah proyek. Tetapi, status tersangka bupati lepas seiring kemenangannya dalam sidang praperadilan pada awal Maret lalu.

 

 

 

Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru

/