26 C
Kediri
Sunday, August 14, 2022

Kejaksaan Juga Periksa Tiga Pj Kades Pojok

- Advertisement -

KEDIRI KABUPATEN – Jaksa penyidik dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri benar-benar berusaha menelusuri aliran uang kas Desa Pojok yang digelapkan tersangka Ali Eko Sasongko. Mereka telah memeriksa tiga orang pejabat (Pj) kepala desa yang pernah memimpin desa tersebut. Hasilnya, semua wewenang keuangan berada di tangan tersangka Eko. Para Pj kades sudah menyerahkan sepenuhnya kepada tersangka yang saat itu adalah bendahara desa.

Pemeriksaan terhadap tiga Pj kades tersebut menjadikan kades yang diperiksa menjadi empat orang. Sebelumnya, Kades Pojok Darwanto juga telah diperiksa sebagai saksi. Selain diperiksa, Kades Darwanto juga diminta kejaksaan menyerahkan print out rekening milik desa.

“Selain saya ada tiga Pj kades yang juga ikut dipanggil sebagai saksi,” terang Kades Darwanto.

Tiga Pj kades yang diperiksa adalah yang menjabat mulai 2015 hingga 2016. Pada masa itulah diperkirakan tersangka Eko, yang sebelumnya adalah bendahara desa, melakukan aksinya. Akibat ulah Eko tersebut kerugian yang diderita Desa Pojok mencapai Rp 294 juta. Uang sebanyak itu adalah hasil sewa tanah kas desa.

Baca Juga :  Ambil Motor Harus Kembalikan Spesifikasi Standar
- Advertisement -

Ketiga orang Pj kades yang dipanggil itu adalah Saunu Andrianto, Parwoko, dan Suprapto. Saunu menjadi Pj selama dua periode, Parwoko selama satu setengah periode, dan Suprato hanya setengah periode. Satu periode Pj selama enam bulan.

Menurut informasi yang diterima Jawa Pos Radar Kediri, pemanggilan para Pj itu terkait dengan peranan mereka melakukan pengawasan terhadap tersangka Eko. Juga untuk mengetahui kondisi keuangan desa saat mereka menjabat.

Pemanggilan tersebut pun berdasar dari print out rekening desa yang diperoleh kejaksaan. Dari print out tersebut jaksa penyidik mulai merinci pemasukan, pengeluaran, hingga semua sirkulasi keuangan lainnya. Terlebih saat Eko merangkap sebagai bendahara desa pada 2015. Sebelumnya, sejak 2008 tersangka merupakan kepala urusan (kaur) keuangan.

“Diduga penyelewengan uang desa dimulai Eko sejak jadi bendahara desa tahun 2015 itu. Jadi jaksa memanggil tiga Pj kades yang menjabat antara tahun 2015 dan 2016,” terang Darwanto.

Baca Juga :  2 Perempuan Tertabrak Mobil usai Senggol Truk di Kayen Kidul

Kepala Kejari Kabupaten Kediri Subroto, melalui Kasi Intel Heru Prasetyo, membenarkan bahwa pihaknya telah memanggil tiga Pj Kades Pojok. Selain ditanya terkait tanggung jawab dan pengawasan tugas-tugas perangkatnya. Pihak Kejaksaan pun menelusuri kondisi keuangan desa saat mereka bertiga menjabat kades.

“Dari keterangan ketiga PJ Kades itu pun menerangkan rata-rata mereka semua menyerahkan tanggung jawab masalah keuangan ada di Eko semuanya yang merupakan bendahara desa,” tegas Heru.

Eko ditangkap pihak kejaksaan Rabu siang lalu (16/8). Bermula saat ada temuan bahwa dana sewa tanah kas desa seluas 20,7 hektar yang disewa dalam dua tahun senilai Rp 911 juta. Oleh Eko sang bendahara desa pemegang uang tersebut ternyata di sunat hingga Rp 294 juta. Karena merasa meminjam, Eko sempat membuat surat pernyataan sebelum kades yang baru yaitu Darwanto dilantik uang tersebut akan dikembalikan. Namun hingga dilantik pada 1 Maret tahun 2017 lalu uang tersebut tidak dikembalikan hingga tim kejaksaan datang dan memproses kasus tersebut.

 

- Advertisement -

KEDIRI KABUPATEN – Jaksa penyidik dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri benar-benar berusaha menelusuri aliran uang kas Desa Pojok yang digelapkan tersangka Ali Eko Sasongko. Mereka telah memeriksa tiga orang pejabat (Pj) kepala desa yang pernah memimpin desa tersebut. Hasilnya, semua wewenang keuangan berada di tangan tersangka Eko. Para Pj kades sudah menyerahkan sepenuhnya kepada tersangka yang saat itu adalah bendahara desa.

Pemeriksaan terhadap tiga Pj kades tersebut menjadikan kades yang diperiksa menjadi empat orang. Sebelumnya, Kades Pojok Darwanto juga telah diperiksa sebagai saksi. Selain diperiksa, Kades Darwanto juga diminta kejaksaan menyerahkan print out rekening milik desa.

“Selain saya ada tiga Pj kades yang juga ikut dipanggil sebagai saksi,” terang Kades Darwanto.

Tiga Pj kades yang diperiksa adalah yang menjabat mulai 2015 hingga 2016. Pada masa itulah diperkirakan tersangka Eko, yang sebelumnya adalah bendahara desa, melakukan aksinya. Akibat ulah Eko tersebut kerugian yang diderita Desa Pojok mencapai Rp 294 juta. Uang sebanyak itu adalah hasil sewa tanah kas desa.

Baca Juga :  DLH Awasi Ketat Pabrik Gula Lestari

Ketiga orang Pj kades yang dipanggil itu adalah Saunu Andrianto, Parwoko, dan Suprapto. Saunu menjadi Pj selama dua periode, Parwoko selama satu setengah periode, dan Suprato hanya setengah periode. Satu periode Pj selama enam bulan.

Menurut informasi yang diterima Jawa Pos Radar Kediri, pemanggilan para Pj itu terkait dengan peranan mereka melakukan pengawasan terhadap tersangka Eko. Juga untuk mengetahui kondisi keuangan desa saat mereka menjabat.

Pemanggilan tersebut pun berdasar dari print out rekening desa yang diperoleh kejaksaan. Dari print out tersebut jaksa penyidik mulai merinci pemasukan, pengeluaran, hingga semua sirkulasi keuangan lainnya. Terlebih saat Eko merangkap sebagai bendahara desa pada 2015. Sebelumnya, sejak 2008 tersangka merupakan kepala urusan (kaur) keuangan.

“Diduga penyelewengan uang desa dimulai Eko sejak jadi bendahara desa tahun 2015 itu. Jadi jaksa memanggil tiga Pj kades yang menjabat antara tahun 2015 dan 2016,” terang Darwanto.

Baca Juga :  Sehari Dua Nyawa Melayang di Jalan

Kepala Kejari Kabupaten Kediri Subroto, melalui Kasi Intel Heru Prasetyo, membenarkan bahwa pihaknya telah memanggil tiga Pj Kades Pojok. Selain ditanya terkait tanggung jawab dan pengawasan tugas-tugas perangkatnya. Pihak Kejaksaan pun menelusuri kondisi keuangan desa saat mereka bertiga menjabat kades.

“Dari keterangan ketiga PJ Kades itu pun menerangkan rata-rata mereka semua menyerahkan tanggung jawab masalah keuangan ada di Eko semuanya yang merupakan bendahara desa,” tegas Heru.

Eko ditangkap pihak kejaksaan Rabu siang lalu (16/8). Bermula saat ada temuan bahwa dana sewa tanah kas desa seluas 20,7 hektar yang disewa dalam dua tahun senilai Rp 911 juta. Oleh Eko sang bendahara desa pemegang uang tersebut ternyata di sunat hingga Rp 294 juta. Karena merasa meminjam, Eko sempat membuat surat pernyataan sebelum kades yang baru yaitu Darwanto dilantik uang tersebut akan dikembalikan. Namun hingga dilantik pada 1 Maret tahun 2017 lalu uang tersebut tidak dikembalikan hingga tim kejaksaan datang dan memproses kasus tersebut.

 

Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru

/