30.2 C
Kediri
Monday, July 4, 2022

Didakwa Terima Fee Proyek Puluhan Miliar

NGANJUK, JP Radar Nganjuk-Belum selesai menjalani hukuman untuk kasus jual beli jabatan, mantan Bupati Taufiqurrahman harus menjalani sidang perdana kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Senin (21/12) lalu. Dalam sidang yang berlangsung virtual di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya itu terungkap jika Taufiqurrahman menerima fee proyek senilai puluhan miliar.

Dalam sidang perdana dengan agenda dakwaan itu, Taufiqurrahman didakwa pasal 12B UU No. 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 65 ayat 1 KUHP. “Terdakwa menerima uang total sekitar Rp 25,65 miliar,” ujar KPU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mochamad Takdir Suhan.

Lebih jauh Takdir menjelaskan, uang senilai puluhan miliar itu tidak dilaporkan ke KPK sampai batas 30 hari sesuai persyaratan dalam UU pemberantasan tipikor. Padahal penerimaan itu tidak ada dasar hak yang sah menurut hukum.

Takdir menegaskan, uang senilai Rp 25,65 miliar termasuk kategori suap karena berhubungan dengan jabatannya sebagai bupati Nganjuk pada periode 2013-2017. Hal tersebut menurut Takdir juga berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya sebagai penyelenggara negara.

Baca Juga :  Dishub Beri Tanda di Traffic Light

Sesuai ketentuan pasal 5 angka 4 dan angka 6 UU RI No. 28/1999 tentang penyelenggaraan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ketentuan serupa juga tercantum di pasal 28 UU RI No. 32/2004 tentang Pemda. Serta, pasal 76 ayat 1 UU RI No. 23/2014 tentang Pemda.

Terkait sumber gratifikasi, menurut Takdir uang puluhan miliar tersebut berasal dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Sesuai yang diuraikan di dakwaan, sedikitnya ada sembilan OPD yang masing-masing menyetor fee proyek senilai ratusan juta rupiah hingga miliaran.

Untuk apa saja uang tersebut? menurut Takdir uang digunakan untuk beberapa peruntukan. Di antaranya, uang digunakan untuk membeli tanah dan kendaraan bermotor senilai Rp 9,53 miliar. Ada pula yang dihibahkan untuk pencalonan H. Amin sebagai bupati Ponorogo pada 2015-2020. Penggunaan uang tersebut yang membuat Taufiq juga dijerat pasal tentang TPPU.

Dalam perkembangan penyidikan, Taufiq dianggap telah menyembunyikan aset tanah seluas 126.558 meter persegi di Desa Suru Ngetos. Demikian juga dengan tanah seluas 34.649 meter persegi di Desa/Kecamatan Ngetos, dan tanah seluas 30.665 meter persegi di Desa Putren, Sukomoro. “Semua aset tanah yang disembunyikan itu atas nama orang lain, terdakwa tidak melaporkannya di LHKPN (laporan hasil kekayaan penyelenggara negara, Red),” tegas Takdir.

Baca Juga :  Rekanan Akan Pesan¬†Baja Fabrikasi

Usai sidang perdana Senin lalu, rencananya sidang yang dipimpin Hakim Cokorda Gedearthana dan beranggotakan hakim Dame Maria Silaban serta Hendry sulistiawan akan dilanjutkan Senin (28/12). Agendanya pembacaan pleidoi atau pembelaan atas dakwaan dakwaan JPU.

Sayang, Gunadi, penasihat hukum Taufiqurrahman belum bisa memberi penjelasan terkait sidang perdana kliennya. Dihubungi Jawa Pos Radar Nganjuk Senin (21/12) malam, dia mengaku belum bisa memberi keterangan karena kelelahan. Saat dihubungi kembali kemarin, Gunadi tidak merespons.

 

Jerat Gratifikasi dan TPPU untuk Taufiqurrahman:

-JPU mendakwa Taufiqurrahman menerima fee proyek senilai Rp 25,65 miliar

-Uang disetor oleh sedikitnya sembilan OPD di Pemkab Nganjuk

-Uang di antaranya digunakan untuk membeli aset tanah dan biaya pencalonan Amin, bupati Ponorogo

- Advertisement -

NGANJUK, JP Radar Nganjuk-Belum selesai menjalani hukuman untuk kasus jual beli jabatan, mantan Bupati Taufiqurrahman harus menjalani sidang perdana kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Senin (21/12) lalu. Dalam sidang yang berlangsung virtual di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya itu terungkap jika Taufiqurrahman menerima fee proyek senilai puluhan miliar.

Dalam sidang perdana dengan agenda dakwaan itu, Taufiqurrahman didakwa pasal 12B UU No. 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 65 ayat 1 KUHP. “Terdakwa menerima uang total sekitar Rp 25,65 miliar,” ujar KPU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mochamad Takdir Suhan.

Lebih jauh Takdir menjelaskan, uang senilai puluhan miliar itu tidak dilaporkan ke KPK sampai batas 30 hari sesuai persyaratan dalam UU pemberantasan tipikor. Padahal penerimaan itu tidak ada dasar hak yang sah menurut hukum.

Takdir menegaskan, uang senilai Rp 25,65 miliar termasuk kategori suap karena berhubungan dengan jabatannya sebagai bupati Nganjuk pada periode 2013-2017. Hal tersebut menurut Takdir juga berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya sebagai penyelenggara negara.

Baca Juga :  Mobilitas Meningkat, Parkiran di Kediri Masih Sembarangan¬†

Sesuai ketentuan pasal 5 angka 4 dan angka 6 UU RI No. 28/1999 tentang penyelenggaraan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ketentuan serupa juga tercantum di pasal 28 UU RI No. 32/2004 tentang Pemda. Serta, pasal 76 ayat 1 UU RI No. 23/2014 tentang Pemda.

Terkait sumber gratifikasi, menurut Takdir uang puluhan miliar tersebut berasal dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Sesuai yang diuraikan di dakwaan, sedikitnya ada sembilan OPD yang masing-masing menyetor fee proyek senilai ratusan juta rupiah hingga miliaran.

Untuk apa saja uang tersebut? menurut Takdir uang digunakan untuk beberapa peruntukan. Di antaranya, uang digunakan untuk membeli tanah dan kendaraan bermotor senilai Rp 9,53 miliar. Ada pula yang dihibahkan untuk pencalonan H. Amin sebagai bupati Ponorogo pada 2015-2020. Penggunaan uang tersebut yang membuat Taufiq juga dijerat pasal tentang TPPU.

Dalam perkembangan penyidikan, Taufiq dianggap telah menyembunyikan aset tanah seluas 126.558 meter persegi di Desa Suru Ngetos. Demikian juga dengan tanah seluas 34.649 meter persegi di Desa/Kecamatan Ngetos, dan tanah seluas 30.665 meter persegi di Desa Putren, Sukomoro. “Semua aset tanah yang disembunyikan itu atas nama orang lain, terdakwa tidak melaporkannya di LHKPN (laporan hasil kekayaan penyelenggara negara, Red),” tegas Takdir.

Baca Juga :  Pengiriman Vaksin Telat, Pembelajaran Tatap Muka Terhambat

Usai sidang perdana Senin lalu, rencananya sidang yang dipimpin Hakim Cokorda Gedearthana dan beranggotakan hakim Dame Maria Silaban serta Hendry sulistiawan akan dilanjutkan Senin (28/12). Agendanya pembacaan pleidoi atau pembelaan atas dakwaan dakwaan JPU.

Sayang, Gunadi, penasihat hukum Taufiqurrahman belum bisa memberi penjelasan terkait sidang perdana kliennya. Dihubungi Jawa Pos Radar Nganjuk Senin (21/12) malam, dia mengaku belum bisa memberi keterangan karena kelelahan. Saat dihubungi kembali kemarin, Gunadi tidak merespons.

 

Jerat Gratifikasi dan TPPU untuk Taufiqurrahman:

-JPU mendakwa Taufiqurrahman menerima fee proyek senilai Rp 25,65 miliar

-Uang disetor oleh sedikitnya sembilan OPD di Pemkab Nganjuk

-Uang di antaranya digunakan untuk membeli aset tanah dan biaya pencalonan Amin, bupati Ponorogo

Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru

/