29.2 C
Kediri
Thursday, July 7, 2022

DPRD Kabupaten Nganjuk Gelar Rakor dengan Kejaksaan

NGANJUK, JP Radar Nganjuk- Polemik Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Angin menjadi sorotan DPRD. Tak tanggung-tanggung, Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Tjahjono turun tangan langsung. Tatit berharap, kasus hukum PTSL yang dialami Desa Katerban, Kecamatan Baron dan Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom tidak terulang di desa-desa lain. Sehingga, panitia PTSL tidak akan masuk penjara dan masyarakat dirugikan karena adanya pungutan liar (pungli). Karena PTSL ini untuk membantu masyarakat memiliki sertifikat dengan biaya terjangkau. Jangan sampai PTSL membuat panitia PTSL celaka dan masyarakat menjadi korban. “Kami menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan kejaksaan untuk membahas masalah PTSL,” ujar Tatit.

 Ada beberapa hal yang berhasil dituangkan dalam rakor tersebut. Salah satunya adalah penyusunan rencana anggaran biaya (RAB) untuk PTSL. Ini untuk menghindari adanya pungli. “RAB untuk PTSL itu harus disusun sejak awal,” tandasnya..

Baca Juga :  Sukses Koleksi Puluhan Medali, Atlet Lari Eka Cahaya Ingin Bikin Klub

Bahkan, sebelum proses PTSL berjalan, Tatit berharap, penyusunan RAB harus sudah dirampungkan. Sehingga berapa besaran anggaran dan item yang dibutuhkan telah diketahui sejak jauh-jauh hari. Penyusunannya pun harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. “Jangan dibuat-buat. Menyusun RAB itu harus sesuai dengan kondisi riil di lapangan,” tegasnya.

Dengan begitu, transparansi anggaran sejak awal dapat diketahui. Harapannya, tidak ada pihak yang merasa dicurangi. Pasalnya, penyusunan RAB tersebut juga harus disetujui oleh para pemohon PTSL itu sendiri. “Agar tidak ada masalah hukum ke depannya, RAB yang dibuat harus logis,” ingat politisi PDIP tersebut.

Hal senada disampaikan Kejaksaan Negeri Nganjuk. Pentingnya penyusunan RAB PTSL sejak awal adalah wajib hukumnya. Bukan sebaliknya. Karena banyak temuan bermasalah terjadi lantaran panitia PTSL baru membuat RAB setelah ada pungutan tambahan kepada pemohon. “Jangan dibalik. RAB disusun setelah ada laporan atau masalah,” tandas Kepala Kejari Nganjuk Nophy Tennophero Suoth melalui Kasi Pidsus Andie Wicaksono kepada koran ini.

Baca Juga :  Tangkap Empat Pengedar Sabu dalam Satu Malam

Andie menegaskan bahwa panitia PTSL harus mematuhi segala prosedur dan aturan yang ada tentang PTSL. Hal itu adalah cara termudah untuk menghindari adanya potensi temuan ke depannya. Karena segala macam pungutan ke masyarakat itu berisiko hukum jika tidak ada payung hukumnya. “Kami prinsipnya mendukung PTSL berjalan. Tetapi prosesnya juga harus jelas dan sesuai dengan aturan yang ada,” pungkasnya. (tar/tyo)

- Advertisement -

NGANJUK, JP Radar Nganjuk- Polemik Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Angin menjadi sorotan DPRD. Tak tanggung-tanggung, Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Tjahjono turun tangan langsung. Tatit berharap, kasus hukum PTSL yang dialami Desa Katerban, Kecamatan Baron dan Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom tidak terulang di desa-desa lain. Sehingga, panitia PTSL tidak akan masuk penjara dan masyarakat dirugikan karena adanya pungutan liar (pungli). Karena PTSL ini untuk membantu masyarakat memiliki sertifikat dengan biaya terjangkau. Jangan sampai PTSL membuat panitia PTSL celaka dan masyarakat menjadi korban. “Kami menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan kejaksaan untuk membahas masalah PTSL,” ujar Tatit.

 Ada beberapa hal yang berhasil dituangkan dalam rakor tersebut. Salah satunya adalah penyusunan rencana anggaran biaya (RAB) untuk PTSL. Ini untuk menghindari adanya pungli. “RAB untuk PTSL itu harus disusun sejak awal,” tandasnya..

Baca Juga :  Edit KTP dan KK dengan Corel Draw

Bahkan, sebelum proses PTSL berjalan, Tatit berharap, penyusunan RAB harus sudah dirampungkan. Sehingga berapa besaran anggaran dan item yang dibutuhkan telah diketahui sejak jauh-jauh hari. Penyusunannya pun harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. “Jangan dibuat-buat. Menyusun RAB itu harus sesuai dengan kondisi riil di lapangan,” tegasnya.

Dengan begitu, transparansi anggaran sejak awal dapat diketahui. Harapannya, tidak ada pihak yang merasa dicurangi. Pasalnya, penyusunan RAB tersebut juga harus disetujui oleh para pemohon PTSL itu sendiri. “Agar tidak ada masalah hukum ke depannya, RAB yang dibuat harus logis,” ingat politisi PDIP tersebut.

Hal senada disampaikan Kejaksaan Negeri Nganjuk. Pentingnya penyusunan RAB PTSL sejak awal adalah wajib hukumnya. Bukan sebaliknya. Karena banyak temuan bermasalah terjadi lantaran panitia PTSL baru membuat RAB setelah ada pungutan tambahan kepada pemohon. “Jangan dibalik. RAB disusun setelah ada laporan atau masalah,” tandas Kepala Kejari Nganjuk Nophy Tennophero Suoth melalui Kasi Pidsus Andie Wicaksono kepada koran ini.

Baca Juga :  LPJU Masih Mati, PKL Makin Sepi

Andie menegaskan bahwa panitia PTSL harus mematuhi segala prosedur dan aturan yang ada tentang PTSL. Hal itu adalah cara termudah untuk menghindari adanya potensi temuan ke depannya. Karena segala macam pungutan ke masyarakat itu berisiko hukum jika tidak ada payung hukumnya. “Kami prinsipnya mendukung PTSL berjalan. Tetapi prosesnya juga harus jelas dan sesuai dengan aturan yang ada,” pungkasnya. (tar/tyo)

Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru

/