24.2 C
Kediri
Friday, July 1, 2022

Berkas Lengkap, Korupsi BPNT Segera Disidangkan

KOTA, JP Radar Kediri–Kerugian negara kasus korupsi bantuan pangan non-tunai (BPNT) 2020-2021 membengkak. Jika sebelumnya kerugian hanya Rp 1,4 miliar, dalam hitungan akhir membengkak menjadi Rp 1,51 miliar. Hal tersebut diketahui saat penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kediri melimpahkan tersangka dan barang bukti ke jaksa penuntut umum (JPU) kemarin siang.

          Untuk diketahui, pelimpahan tersangka dan barang bukti dilakukan sekitar pukul 13.00 kemarin. Sebelumnya, tim JPU telah meneliti berkas selama sekitar seminggu. “Setelah dinyatakan lengkap, akhirnya tersangka dan barang bukti diserahkan ke JPU,” kata Kepala Kejari Kota Kediri Novika Muzairah Rauf kemarin.

          Perempuan yang akrab disapa Novi itu menjelaskan, di tahap penyidikan tim seksi pidana khusus telah memeriksa 37 saksi dalam perkara yang membelit Triyono Kutut Purwanto dan Sri Dewi Roro Sawitri tersebut. Rinciannya, 24 pengelola e-warong, tiga supllier, bank penyalur, dan tiga pendamping BPNT kecamatan.

          Dari pendalaman tersebut diketahui jika kerugian negara ternyata membengkak. Yang semula ditaksir Rp 1,4 miliar menjadi Rp 1,51 miliar. Rinciannya, Rp 1,017 miliar diterima oleh Kutut. Adapun Rp 500,3 juta diterima oleh Roro. Fee miliaran rupiah itu diterima dari tiga supplier beras, telur, kacang yang memasok kebutuhan 20 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) di Kota Kediri.

Baca Juga :  Geledah Warung, Sita 9 Botol Vodka

          Kutut dan Roro menurut Novi menerima fee setelah merekomendasikan pembelian tiga bahan pokok tersebut. “Ada beban psikologis dari supplier karena telah direkomendasikan, maka supplier tidak bisa menolak permintaan (fee, Red) karena khawatir tidak akan ditunjuk lagi sebagai pemasok komoditi untuk e-warong,” terang jaksa yang sehari-harinya berjilbab itu.

          Lebih jauh Novi menjelaskan, dari total fee Rp 1,51 miliar tersebut, sebanyak Rp 564,6 juta di antaranya sudah dikembalikan. Pengembalian dilakukan oleh Kutut, Roro, dan beberapa pihak lain yang sempat menerima aliran fee. Mereka adalah pegawai dinas sosial dan tiga pendamping BPNT kecamatan.

          Perempuan yang sebelumnya bertugas di Kejati DIY memastikan, pengembalian uang ke negara itu akan jadi bahan pertimbangan untuk meringankan tuntutan. “Semakin banyak jumlah kerugian negara yang dikembalikan, bisa kami jadikan bahan untuk meringankan tuntutan,” tegasnya.

Baca Juga :  Polres Kediri Gelar Operasi Keselamatan Semeru 2022

          Seperti diberitakan, Kutut dan Roro dijerat dengan pasal 12 huruf e, pasal 12 huruf b, pasal 11 atau pasal 12 B Jo pasal 18 UU No. 31/ 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001tentang perubahan atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukumannya minimal empat tahun dan maksimal 12 tahun.

          Selain melimpahkan kedua tersangka kemarin, penyidik juga menyerahkan barang bukti berupa dokumen nota aliran dana di rekening dua tersangka, tiga unit sepeda gunung, dua unit sepeda motor, dua ponsel milik tersangka yang digunakan untuk komunikasi dengan supplier dan e-warong.

          Sementara itu, usai dilimpahkan ke JPU, dua tersangka kembali menjalani penahanan di Polres Kediri Kota. Kasi Intelijen Kejari Kota Kediri Harry Rachmat menambahkan, pihaknya sudah menunjuk delapan tim JPU untuk menuntut Kutut dan Roro. “Setelah ini JPU segera menyusun surat dakwaan, setelah selesai akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk disidang,” tegas jaksa asal Sumatera itu. (ica/ut)

- Advertisement -

KOTA, JP Radar Kediri–Kerugian negara kasus korupsi bantuan pangan non-tunai (BPNT) 2020-2021 membengkak. Jika sebelumnya kerugian hanya Rp 1,4 miliar, dalam hitungan akhir membengkak menjadi Rp 1,51 miliar. Hal tersebut diketahui saat penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kediri melimpahkan tersangka dan barang bukti ke jaksa penuntut umum (JPU) kemarin siang.

          Untuk diketahui, pelimpahan tersangka dan barang bukti dilakukan sekitar pukul 13.00 kemarin. Sebelumnya, tim JPU telah meneliti berkas selama sekitar seminggu. “Setelah dinyatakan lengkap, akhirnya tersangka dan barang bukti diserahkan ke JPU,” kata Kepala Kejari Kota Kediri Novika Muzairah Rauf kemarin.

          Perempuan yang akrab disapa Novi itu menjelaskan, di tahap penyidikan tim seksi pidana khusus telah memeriksa 37 saksi dalam perkara yang membelit Triyono Kutut Purwanto dan Sri Dewi Roro Sawitri tersebut. Rinciannya, 24 pengelola e-warong, tiga supllier, bank penyalur, dan tiga pendamping BPNT kecamatan.

          Dari pendalaman tersebut diketahui jika kerugian negara ternyata membengkak. Yang semula ditaksir Rp 1,4 miliar menjadi Rp 1,51 miliar. Rinciannya, Rp 1,017 miliar diterima oleh Kutut. Adapun Rp 500,3 juta diterima oleh Roro. Fee miliaran rupiah itu diterima dari tiga supplier beras, telur, kacang yang memasok kebutuhan 20 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) di Kota Kediri.

Baca Juga :  Tertimpa Truk Muatan Batu, Teras Rumah Warga di Pare Hancur

          Kutut dan Roro menurut Novi menerima fee setelah merekomendasikan pembelian tiga bahan pokok tersebut. “Ada beban psikologis dari supplier karena telah direkomendasikan, maka supplier tidak bisa menolak permintaan (fee, Red) karena khawatir tidak akan ditunjuk lagi sebagai pemasok komoditi untuk e-warong,” terang jaksa yang sehari-harinya berjilbab itu.

          Lebih jauh Novi menjelaskan, dari total fee Rp 1,51 miliar tersebut, sebanyak Rp 564,6 juta di antaranya sudah dikembalikan. Pengembalian dilakukan oleh Kutut, Roro, dan beberapa pihak lain yang sempat menerima aliran fee. Mereka adalah pegawai dinas sosial dan tiga pendamping BPNT kecamatan.

          Perempuan yang sebelumnya bertugas di Kejati DIY memastikan, pengembalian uang ke negara itu akan jadi bahan pertimbangan untuk meringankan tuntutan. “Semakin banyak jumlah kerugian negara yang dikembalikan, bisa kami jadikan bahan untuk meringankan tuntutan,” tegasnya.

Baca Juga :  Truk Pasir Tubruk Truk Muat Kacang di Kunjang, 1 Terluka

          Seperti diberitakan, Kutut dan Roro dijerat dengan pasal 12 huruf e, pasal 12 huruf b, pasal 11 atau pasal 12 B Jo pasal 18 UU No. 31/ 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001tentang perubahan atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukumannya minimal empat tahun dan maksimal 12 tahun.

          Selain melimpahkan kedua tersangka kemarin, penyidik juga menyerahkan barang bukti berupa dokumen nota aliran dana di rekening dua tersangka, tiga unit sepeda gunung, dua unit sepeda motor, dua ponsel milik tersangka yang digunakan untuk komunikasi dengan supplier dan e-warong.

          Sementara itu, usai dilimpahkan ke JPU, dua tersangka kembali menjalani penahanan di Polres Kediri Kota. Kasi Intelijen Kejari Kota Kediri Harry Rachmat menambahkan, pihaknya sudah menunjuk delapan tim JPU untuk menuntut Kutut dan Roro. “Setelah ini JPU segera menyusun surat dakwaan, setelah selesai akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk disidang,” tegas jaksa asal Sumatera itu. (ica/ut)

Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru

/