22.8 C
Kediri
Wednesday, June 29, 2022

Kejati Tolak Pengalihan Tahanan

KEDIRI KOTA – Permohonan penangguhan dan pengalihan penahanan Wijanto, tersangka kasus korupsi anggaran proyek Jembatan Brawijaya, kembali ditolak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim. Sebelumnya, permohonan tersebut juga sempat tak dikabulkan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kediri.

Meski terus ditolak permohonannya, Budi Nugroho selaku penasihat hukum (PH) Wijanto terus melakukan upaya. Dia berencana mengupayakan ketika proses persidangan dimulai nantinya.

“Permohonan akan saya sampaikan ke majelis hakim yang menyidangkan kasus ini,” terang pengacara ini kepada Jawa Pos Radar Kediri.

Menurutnya, permohonan pengalihan penahanan di kejaksaan memang lebih sulit. Pasalnya, diperlukan izin dari Kejaksaan Agung (Kejagung). Sehingga permohonannya, baik di Kejari Kota Kediri maupun Kejati Jatim tidak dikabulkan.

Sedangkan permohonan pengalihan penahanan selama proses persidangan nanti, menurut Budi, hanya cukup ke majelis hakim. Sehingga peluang dikabulkan lebih besar. Mengingat kondisi kliennya, Wijanto, memang benar-benar sedang tidak stabil. Pegawai dinas pekerjaan umum (DPU) Kota Kediri itu harus melakukan kontrol kesehatan rutin.

“Nanti saya berencana untuk tidak mengajukan eksepsi, tetapi langsung mengajukan permohonan pengalihan penahanan karena itu lebih dibutuhkan,” papar pria asli Kelurahan Campurejo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri tersebut.

Makanya, pasca tidak dikabulkan permohonan penangguhan maupun pengalihan penahanan oleh kejaksaan, Budi bersikap kooperatif saja. Alasannya, karena hal itu wewenang dari pihak kejaksaan.

Meski demikian, dirinya berharap, agar proses pelimpahan persidangan dipercepat. Apalagi sebelumnya jaksa penuntut umum (JPU) juga sudah menyusun rencana dakwaan. “Harusnya menyusun dakwaan tidak membutuhkan waktu terlalu lama,” tegasnya.

Baca Juga :  Telusuri Jejak Fee, Kejari Kota Kediri Akan Panggil Lagi Puluhan Saksi

Apakah PH Wijanto juga jadi mendatangi Mabes Polri dan Kejaksaan Agung? Budi membenarkan. Dirinya telah melakukan komunikasi dengan pihak kepolisian maupun Kejagung. Tujuannya untuk meminta perlindungan hukum.

Baginya, Wijanto yang saat ini menjabat sebagai kasi pengendalian perumahan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Kota Kediri hanya korban. Tidak hanya itu, Budi juga berharap, pihak kepolisian segera melakukan pengembangan penyidikan.

“Ini kan korupsi berjamaah jangan sampai hanya Pak Wijanto yang dikorbankan.

Dari hasil kunjungannya ke Jakarta, Budi menyatakan bahwa respons Mabes  Polri cukup baik. Pasalnya, mereka memahami situasi kasus korupsi yang menelan kerugian terbesar se-Jatim tersebut, yakni mencapai Rp 14,4 miliar. “Harapannya bisa segera dikembangkan karena sudah mengorbankan Pak Wijanto,” pungkasnya.

Sementara itu, Setyo Eko Cahyono, PH dari tersangka Kasenan, juga masih menunggu proses pelimpahan ke pengadilan. Pengacara asal Batu Malang tersebut pun berharap, agar proses hukum kliennya bisa segera dipercepat. Ini agar Kasenan segera mendapat kepastian hukum.

Untuk diketahui, saat ini Wijanto maupun Kasenan selaku kepala dinas pekerjaan umum (DPU) Kota Kediri non aktif, yang menjadi tersangka kasus korupsi Jembatan Brawijaya menjadi tahanan Kejari Kota Kediri. Keduanya harus meringkuk di ruang tahanan Lapas Kelas IIA Kediri sejak 9 November lalu.

Sebelumnya, Kejari Kota Kediri memang menolak permohonan penangguhan penahanan Kasenan. Karena itu, dia harus menjalani penahanan selama menunggu pelimpahan perkaranya ke pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor).

Baca Juga :  Pengedar Pil Koplo Dibekuk

Pertimbangan penolakan kejaksaan karena dikhawatirkan tersangka melarikan diri jika tak ditahan. Selain itu, juga dikhawatirkan mengulangi perbuatannya dan menghilangkan barang bukti. Makanya, meski telah dijamin oleh pengacaranya, kejari tetap tidak bisa mengabulkan permohonan tersebut.

Penyidik kejari hanya mengabulkan permohonan PH Kasenan untuk melakukan kontrol kesehatan di luar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kediri. Meski begitu, dengan catatan tersangka memang benar-benar membutuhkan berobat di luar lapas dan harus di bawah pengawalan pihak kepolisian.

Seperti diberitakan, setelah proses pelimpahan tahap II tersangka kasus dugaan korupsi Jembatan Brawijaya (9/11), jaksa langsung menahan Kasenan dan Wijanto. Dalam kasus ini, Kasenan selaku pengguna anggaran memberi perintah secara lisan kepada Wijanto, ketua panitia pengadaan di dinas PU, agar segera mengumumkan pelaksanaan lelang menggunakan engineering estimate (EE).

Kasenan dianggap tidak melakukan pengendaliaan terhadap pelaksanaan anggaran. Sehingga berakibat nilai pembayaran lebih besar dari fisik jembatan yang terpasang. Kerugian negara diperkirakan Rp 14,4 miliar pada periode anggaran 2010 hingga 2013. Sedangkan total anggaran proyek jembatan yang saat ini masih mangkrak mencapai Rp 66 miliar. Ini berdasar audit BPKP Jatim.

Kasenan dan Wijanto dijerat pasal 2 subsider pasal 3 UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Selain itu, Kasenan kena pasal 5 subsider pasal 12 jo 18 UU 20/2001 tentang Perubahan Atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor terkait gratifikasi.

- Advertisement -

KEDIRI KOTA – Permohonan penangguhan dan pengalihan penahanan Wijanto, tersangka kasus korupsi anggaran proyek Jembatan Brawijaya, kembali ditolak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim. Sebelumnya, permohonan tersebut juga sempat tak dikabulkan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kediri.

Meski terus ditolak permohonannya, Budi Nugroho selaku penasihat hukum (PH) Wijanto terus melakukan upaya. Dia berencana mengupayakan ketika proses persidangan dimulai nantinya.

“Permohonan akan saya sampaikan ke majelis hakim yang menyidangkan kasus ini,” terang pengacara ini kepada Jawa Pos Radar Kediri.

Menurutnya, permohonan pengalihan penahanan di kejaksaan memang lebih sulit. Pasalnya, diperlukan izin dari Kejaksaan Agung (Kejagung). Sehingga permohonannya, baik di Kejari Kota Kediri maupun Kejati Jatim tidak dikabulkan.

Sedangkan permohonan pengalihan penahanan selama proses persidangan nanti, menurut Budi, hanya cukup ke majelis hakim. Sehingga peluang dikabulkan lebih besar. Mengingat kondisi kliennya, Wijanto, memang benar-benar sedang tidak stabil. Pegawai dinas pekerjaan umum (DPU) Kota Kediri itu harus melakukan kontrol kesehatan rutin.

“Nanti saya berencana untuk tidak mengajukan eksepsi, tetapi langsung mengajukan permohonan pengalihan penahanan karena itu lebih dibutuhkan,” papar pria asli Kelurahan Campurejo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri tersebut.

Makanya, pasca tidak dikabulkan permohonan penangguhan maupun pengalihan penahanan oleh kejaksaan, Budi bersikap kooperatif saja. Alasannya, karena hal itu wewenang dari pihak kejaksaan.

Meski demikian, dirinya berharap, agar proses pelimpahan persidangan dipercepat. Apalagi sebelumnya jaksa penuntut umum (JPU) juga sudah menyusun rencana dakwaan. “Harusnya menyusun dakwaan tidak membutuhkan waktu terlalu lama,” tegasnya.

Baca Juga :  Tertabrak, Suami Tewas dan Istri Luka-Luka

Apakah PH Wijanto juga jadi mendatangi Mabes Polri dan Kejaksaan Agung? Budi membenarkan. Dirinya telah melakukan komunikasi dengan pihak kepolisian maupun Kejagung. Tujuannya untuk meminta perlindungan hukum.

Baginya, Wijanto yang saat ini menjabat sebagai kasi pengendalian perumahan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Kota Kediri hanya korban. Tidak hanya itu, Budi juga berharap, pihak kepolisian segera melakukan pengembangan penyidikan.

“Ini kan korupsi berjamaah jangan sampai hanya Pak Wijanto yang dikorbankan.

Dari hasil kunjungannya ke Jakarta, Budi menyatakan bahwa respons Mabes  Polri cukup baik. Pasalnya, mereka memahami situasi kasus korupsi yang menelan kerugian terbesar se-Jatim tersebut, yakni mencapai Rp 14,4 miliar. “Harapannya bisa segera dikembangkan karena sudah mengorbankan Pak Wijanto,” pungkasnya.

Sementara itu, Setyo Eko Cahyono, PH dari tersangka Kasenan, juga masih menunggu proses pelimpahan ke pengadilan. Pengacara asal Batu Malang tersebut pun berharap, agar proses hukum kliennya bisa segera dipercepat. Ini agar Kasenan segera mendapat kepastian hukum.

Untuk diketahui, saat ini Wijanto maupun Kasenan selaku kepala dinas pekerjaan umum (DPU) Kota Kediri non aktif, yang menjadi tersangka kasus korupsi Jembatan Brawijaya menjadi tahanan Kejari Kota Kediri. Keduanya harus meringkuk di ruang tahanan Lapas Kelas IIA Kediri sejak 9 November lalu.

Sebelumnya, Kejari Kota Kediri memang menolak permohonan penangguhan penahanan Kasenan. Karena itu, dia harus menjalani penahanan selama menunggu pelimpahan perkaranya ke pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor).

Baca Juga :  11 Napi Bersujud di Pintu Lapas Kediri, Ini Sebabnya

Pertimbangan penolakan kejaksaan karena dikhawatirkan tersangka melarikan diri jika tak ditahan. Selain itu, juga dikhawatirkan mengulangi perbuatannya dan menghilangkan barang bukti. Makanya, meski telah dijamin oleh pengacaranya, kejari tetap tidak bisa mengabulkan permohonan tersebut.

Penyidik kejari hanya mengabulkan permohonan PH Kasenan untuk melakukan kontrol kesehatan di luar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kediri. Meski begitu, dengan catatan tersangka memang benar-benar membutuhkan berobat di luar lapas dan harus di bawah pengawalan pihak kepolisian.

Seperti diberitakan, setelah proses pelimpahan tahap II tersangka kasus dugaan korupsi Jembatan Brawijaya (9/11), jaksa langsung menahan Kasenan dan Wijanto. Dalam kasus ini, Kasenan selaku pengguna anggaran memberi perintah secara lisan kepada Wijanto, ketua panitia pengadaan di dinas PU, agar segera mengumumkan pelaksanaan lelang menggunakan engineering estimate (EE).

Kasenan dianggap tidak melakukan pengendaliaan terhadap pelaksanaan anggaran. Sehingga berakibat nilai pembayaran lebih besar dari fisik jembatan yang terpasang. Kerugian negara diperkirakan Rp 14,4 miliar pada periode anggaran 2010 hingga 2013. Sedangkan total anggaran proyek jembatan yang saat ini masih mangkrak mencapai Rp 66 miliar. Ini berdasar audit BPKP Jatim.

Kasenan dan Wijanto dijerat pasal 2 subsider pasal 3 UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Selain itu, Kasenan kena pasal 5 subsider pasal 12 jo 18 UU 20/2001 tentang Perubahan Atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor terkait gratifikasi.

Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru

/