28.9 C
Kediri
Thursday, July 7, 2022

Pengacara Yakin Berhasil

KEDIRI KOTA – Keinginan para tersangka dugaan korupsi Jembatan Brawijaya agar terhindar dari penahanan sangat besar. Karena itulah pihak penasehat hukum (PH) mereka berusaha secepatnya mewujudkan keinginan itu. Langkah pertama adalah melayangkan surat permintaan penangguhan penahanan.

Rencananya surat penangguhan penahanan itu akan dikirimkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim besok, Senin (13/11). Tiga skenario pengeluaran tersangka dari tahanan akan disebutkan dalam surat itu. Yakni penangguhan penahan, pengalihan penahanan dari penahanan di LP menjadi tahanan kota, dan pengalihan menjadi tahanan rumah.

“Harapannya satu dari permohonan yang saya ajukan bisa dikabulkan,” kata Budi Nugroho, PH tersangka Wijanto, kepada Jawa Pos Radar Kediri.

Upaya cepat itu, menurut Budi karena mempertimbangkan kondisi kliennya. Meskipun kondisinya saat ini sehat, Wijanto harus rutin melakukan kontrol kesehatan. Jika pria berkacamata ini harus bolak-balik keluar-masuk lapas, Budi khawatir malah memperburuk kondisi kesehatannya.

“Selain karena kesehatan, beliau juga masih berstatus PNS aktif,” papar Budi.

Sebelum mendapatkan surat perintah penahanan, Budi sebenarnya sudah mencoba melayangkan surat permohonan untuk tidak dilakukan penahanan. Namun sayang JPU menolaknya. Sehingga pria yang sebelumnya menjabat sebagai kasi Pengendalian Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) tersebut tetap ditahan.

Baca Juga :  Novi Dipindah ke Rutan Medaeng?

“Walaupun permohonan sebelumnya ditolak, saya akan mencoba mengajukan permohonan lain besok (Senin, Red),” tegasnya.

Selain mengajukan surat penangguhan penahanan, Budi mengaku juga akan mengirimkan surat ke Polda Jatim. Pengacara itu minta agar pihak Polda segera melakukan pengembangan. Dia mengatakan, dengan nilai kerugian yang besar, mencapai Rp 14,4 miliar, kasus ini tentu melibatkan banyak pihak. Tak hanya kliennya saja.

“Saya yakin ada pihak-pihak lain yang terlibat. Makanya saya harap tim penyidik terus melakukan pengembangan,” tandasnya kepada wartawan koran ini.

Hal yang sama juga akan dilakukan oleh Setyo Eko Cahyono. Penasehat hukum dari tersangka Kasenan tersebut juga akan melayangkan surat penangguhan penahanan ataupun pengalihan penahanan. “Meski terlihat sehat, klien saya harus mengonsumsi obat secara rutin. Harapannya (penangguhan) bisa dikabulkan,” beber pria asli Kota Batu tersebut.

Dua tersangka kasus ini, Kasenan maupun Wijanto, saat ini masih berstatus PNS aktif. Meski demikian keduanya sudah dilepaskan dari jabatan masing-masing. Hal ini ditujukan agar kedua tersangka bisa fokus menangani kasus yang menjeratnya.

“Pekerjaan di dinas juga tidak terganggu,” terang Apip Permana, kabaghumas Pemkot kepada wartawan koran ini.

Baca Juga :  Akhir Tahun, Polisi ‘Panen’ Tangkapan dari Balap Liar

Kasenan yang sebelumnya kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) kini menjadi staf di dinasnya. Posisinya untuk sementara diserahkan ke pelaksana tugas (plt). Yakni Sunyata, yang sebelumnya adalah sekretaris dinas.

Sedangkan posisi Wijanto yang sebelumnya kasi pengendalian perumahan untuk sementara dipegang oleh PNS yang sebelumnya dinas di kelurahan. Perubahan status kepegawaian baru akan diputuskan jika sudah ada keputusan hukum yang bersifat tetap dari pengadilan.

“Saat ini status mereka masih PNS. Perubahan status baru akan ditetapkan jika sudah ada keputusan incraht dari pengadilan,” pungkasnya.

Untuk diketahui, tim penyidik dari Polda Jatim akhirnya berhasil melimpahkan dua tersangka ke Kejaksaan Tinggi Jatim di Kejaksaan Negeri Kota Kediri Rabu (8/11) kemarin. Meski pelaksanaannya lambat karena harus menjemput paksa Kasenan.

Setelah melewati proses penyidikan bertahun-tahun, dua tersangka dianggap cukup bukti melakukan tindak pidana korupsi dengan kerugian negara sebesar Rp 14,4 miliar dari total anggaran sekitar Rp 66 miliar. Barang bukti yang diberikan penyidik berupa tiga boks plastik berkas-berkas terkait jembatan berikut dua unit CPU komputer.

- Advertisement -

KEDIRI KOTA – Keinginan para tersangka dugaan korupsi Jembatan Brawijaya agar terhindar dari penahanan sangat besar. Karena itulah pihak penasehat hukum (PH) mereka berusaha secepatnya mewujudkan keinginan itu. Langkah pertama adalah melayangkan surat permintaan penangguhan penahanan.

Rencananya surat penangguhan penahanan itu akan dikirimkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim besok, Senin (13/11). Tiga skenario pengeluaran tersangka dari tahanan akan disebutkan dalam surat itu. Yakni penangguhan penahan, pengalihan penahanan dari penahanan di LP menjadi tahanan kota, dan pengalihan menjadi tahanan rumah.

“Harapannya satu dari permohonan yang saya ajukan bisa dikabulkan,” kata Budi Nugroho, PH tersangka Wijanto, kepada Jawa Pos Radar Kediri.

Upaya cepat itu, menurut Budi karena mempertimbangkan kondisi kliennya. Meskipun kondisinya saat ini sehat, Wijanto harus rutin melakukan kontrol kesehatan. Jika pria berkacamata ini harus bolak-balik keluar-masuk lapas, Budi khawatir malah memperburuk kondisi kesehatannya.

“Selain karena kesehatan, beliau juga masih berstatus PNS aktif,” papar Budi.

Sebelum mendapatkan surat perintah penahanan, Budi sebenarnya sudah mencoba melayangkan surat permohonan untuk tidak dilakukan penahanan. Namun sayang JPU menolaknya. Sehingga pria yang sebelumnya menjabat sebagai kasi Pengendalian Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) tersebut tetap ditahan.

Baca Juga :  Novi Akan Ajukan Banding

“Walaupun permohonan sebelumnya ditolak, saya akan mencoba mengajukan permohonan lain besok (Senin, Red),” tegasnya.

Selain mengajukan surat penangguhan penahanan, Budi mengaku juga akan mengirimkan surat ke Polda Jatim. Pengacara itu minta agar pihak Polda segera melakukan pengembangan. Dia mengatakan, dengan nilai kerugian yang besar, mencapai Rp 14,4 miliar, kasus ini tentu melibatkan banyak pihak. Tak hanya kliennya saja.

“Saya yakin ada pihak-pihak lain yang terlibat. Makanya saya harap tim penyidik terus melakukan pengembangan,” tandasnya kepada wartawan koran ini.

Hal yang sama juga akan dilakukan oleh Setyo Eko Cahyono. Penasehat hukum dari tersangka Kasenan tersebut juga akan melayangkan surat penangguhan penahanan ataupun pengalihan penahanan. “Meski terlihat sehat, klien saya harus mengonsumsi obat secara rutin. Harapannya (penangguhan) bisa dikabulkan,” beber pria asli Kota Batu tersebut.

Dua tersangka kasus ini, Kasenan maupun Wijanto, saat ini masih berstatus PNS aktif. Meski demikian keduanya sudah dilepaskan dari jabatan masing-masing. Hal ini ditujukan agar kedua tersangka bisa fokus menangani kasus yang menjeratnya.

“Pekerjaan di dinas juga tidak terganggu,” terang Apip Permana, kabaghumas Pemkot kepada wartawan koran ini.

Baca Juga :  Edarkan LL, Kena Bui 2 Tahun

Kasenan yang sebelumnya kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) kini menjadi staf di dinasnya. Posisinya untuk sementara diserahkan ke pelaksana tugas (plt). Yakni Sunyata, yang sebelumnya adalah sekretaris dinas.

Sedangkan posisi Wijanto yang sebelumnya kasi pengendalian perumahan untuk sementara dipegang oleh PNS yang sebelumnya dinas di kelurahan. Perubahan status kepegawaian baru akan diputuskan jika sudah ada keputusan hukum yang bersifat tetap dari pengadilan.

“Saat ini status mereka masih PNS. Perubahan status baru akan ditetapkan jika sudah ada keputusan incraht dari pengadilan,” pungkasnya.

Untuk diketahui, tim penyidik dari Polda Jatim akhirnya berhasil melimpahkan dua tersangka ke Kejaksaan Tinggi Jatim di Kejaksaan Negeri Kota Kediri Rabu (8/11) kemarin. Meski pelaksanaannya lambat karena harus menjemput paksa Kasenan.

Setelah melewati proses penyidikan bertahun-tahun, dua tersangka dianggap cukup bukti melakukan tindak pidana korupsi dengan kerugian negara sebesar Rp 14,4 miliar dari total anggaran sekitar Rp 66 miliar. Barang bukti yang diberikan penyidik berupa tiga boks plastik berkas-berkas terkait jembatan berikut dua unit CPU komputer.

Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru

/