26.1 C
Kediri
Sunday, June 26, 2022

Mantan Wali Kota Kediri Samsul Ashar Dituntut 12 Tahun Penjara

SURABAYA, JP Radar Kediri-Mantan Wali Kota Kediri Samsul Ashar agaknya sulit lepas dari jerat pidana. Mantan orang nomor satu di Kota Kediri ini dituntut 12 tahun penjara dalam kasus korupsi Jembatan Brawijaya. Dalam sidang yang berlangsung di PN Tipikor Surabaya Kamis (12/8), dia juga dibebani membayar denda Rp 500 juta. 

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kota Kediri Nur Ngali mengatakan jika denda senilai ratusan juta rupiah itu tidak dibayar akan diganti pidana kurungan selama dua tahun. “Terdakwa juga harus membayar uang pengganti kerugian negara Rp 6,925 miliar,” ujar Nur Ngali. 

Lebih jauh Nur Ngali menjelaskan, tuntutan 12 tahun penjara yang kemarin dibacakan JPU Moh Aslah dan Iqbal Jauhari itu sudah dikurangi dengan masa tahanan kota yang dijalani Samsul. Usai vonis nanti, Nur Ngali memastikan Samsul akan menjalani penahanan di Lapas Kelas II A Kediri.

Baca Juga :  Dua Bulan Tindak Ratusan Pelanggar

Untuk diketahui, sebelumnya Samsul didakwa dengan UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 2, jo pasal 3, jo pasal 18, jo pasal 55 KUHP. Ancaman hukuman maksimal selama 20 tahun penjara. 

Terkait tuntutan tak maksimal yang dikenakan terhadap Samsul kemarin, menurut Nur Ngali JPU memiliki beberapa pertimbangan. “Hal yang meringankan karena terdakwa tidak menikmati semua uang hasil korupsinya,” lanjut Nur Ngali sembari menyebut yang memberatkan karena tindakan Samsul tidak mendukung program pemerintah dalam pembangunan infrastruktur negara. 

Terpisah, Eko Budiono, penasihat hukum Samsul Ashar menyebut pihaknya akan menyiapkan pleidoi. “Kami tetap menyiapkan pembelaan untuk terdakwa,” kata Eko tentang dokumen yang akan dibacakan pekan depan itu.

Eko menilai fakta-fakta selama persidangan dan saksi yang dihadirkan terkesan dipaksakan. Alasannya, Samsul dinilai tidak banyak mengetahui tentang kejadian yang menimpanya. Apalagi, proyek pembangunan Jembatan Brawijaya yang menyebabkan kerugian negara Rp 14 Miliar itu tetap ditangani oleh perusahaan yang sama.

Baca Juga :  Pungli Parkir, Empat PNS Jadi Tersangka

Karenanya, pria berkacamata itu mengaku akan mengoptimalkan pleidoi untuk membela kliennya. Dia berharap proses persidangan lancar hingga putusan hakim bisa dibacakan dua minggu ke depan. “Kita tunggu saja putusan hakim bagaimana setelah kami bacakan pembelaan nanti,” tandasnya.

Sementara itu, selain membacakan tuntutan untuk Samsul Ashar, sedianya JPU juga membacakan tuntutan untuk terdakwa almarhum Tjahjo Widodo alias Ayong. Tetapi, tuntutan tersebut urung dibacakan. 

Hal tersebut setelah majelis hakim yang diketuai oleh Dede Suryawan memutuskan untuk menutup perkara korupsi Jembatan Brawijaya dengan terdakwa Ayong. “Kasus ditutup karena terdakwa meninggal. (Kasusnya, Red) gugur demi hukum,” sambung Nur Ngali. (ica/ut)

- Advertisement -

SURABAYA, JP Radar Kediri-Mantan Wali Kota Kediri Samsul Ashar agaknya sulit lepas dari jerat pidana. Mantan orang nomor satu di Kota Kediri ini dituntut 12 tahun penjara dalam kasus korupsi Jembatan Brawijaya. Dalam sidang yang berlangsung di PN Tipikor Surabaya Kamis (12/8), dia juga dibebani membayar denda Rp 500 juta. 

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kota Kediri Nur Ngali mengatakan jika denda senilai ratusan juta rupiah itu tidak dibayar akan diganti pidana kurungan selama dua tahun. “Terdakwa juga harus membayar uang pengganti kerugian negara Rp 6,925 miliar,” ujar Nur Ngali. 

Lebih jauh Nur Ngali menjelaskan, tuntutan 12 tahun penjara yang kemarin dibacakan JPU Moh Aslah dan Iqbal Jauhari itu sudah dikurangi dengan masa tahanan kota yang dijalani Samsul. Usai vonis nanti, Nur Ngali memastikan Samsul akan menjalani penahanan di Lapas Kelas II A Kediri.

Baca Juga :  Dua Bulan Tindak Ratusan Pelanggar

Untuk diketahui, sebelumnya Samsul didakwa dengan UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 2, jo pasal 3, jo pasal 18, jo pasal 55 KUHP. Ancaman hukuman maksimal selama 20 tahun penjara. 

Terkait tuntutan tak maksimal yang dikenakan terhadap Samsul kemarin, menurut Nur Ngali JPU memiliki beberapa pertimbangan. “Hal yang meringankan karena terdakwa tidak menikmati semua uang hasil korupsinya,” lanjut Nur Ngali sembari menyebut yang memberatkan karena tindakan Samsul tidak mendukung program pemerintah dalam pembangunan infrastruktur negara. 

Terpisah, Eko Budiono, penasihat hukum Samsul Ashar menyebut pihaknya akan menyiapkan pleidoi. “Kami tetap menyiapkan pembelaan untuk terdakwa,” kata Eko tentang dokumen yang akan dibacakan pekan depan itu.

Eko menilai fakta-fakta selama persidangan dan saksi yang dihadirkan terkesan dipaksakan. Alasannya, Samsul dinilai tidak banyak mengetahui tentang kejadian yang menimpanya. Apalagi, proyek pembangunan Jembatan Brawijaya yang menyebabkan kerugian negara Rp 14 Miliar itu tetap ditangani oleh perusahaan yang sama.

Baca Juga :  -- Rakus --

Karenanya, pria berkacamata itu mengaku akan mengoptimalkan pleidoi untuk membela kliennya. Dia berharap proses persidangan lancar hingga putusan hakim bisa dibacakan dua minggu ke depan. “Kita tunggu saja putusan hakim bagaimana setelah kami bacakan pembelaan nanti,” tandasnya.

Sementara itu, selain membacakan tuntutan untuk Samsul Ashar, sedianya JPU juga membacakan tuntutan untuk terdakwa almarhum Tjahjo Widodo alias Ayong. Tetapi, tuntutan tersebut urung dibacakan. 

Hal tersebut setelah majelis hakim yang diketuai oleh Dede Suryawan memutuskan untuk menutup perkara korupsi Jembatan Brawijaya dengan terdakwa Ayong. “Kasus ditutup karena terdakwa meninggal. (Kasusnya, Red) gugur demi hukum,” sambung Nur Ngali. (ica/ut)

Artikel Terkait

Most Read

Megengan Pandemi

Sembadra Karya


Artikel Terbaru

/