23.5 C
Kediri
Sunday, July 3, 2022

Warga Kwadungan Tolak Pekerja Luar Daerah

 KABUPATEN, JP Radar Kediri – Keinginan belasan warga Desa Kwadungan, Kecamatan Ngasem kemarin akhirnya terpenuhi. Tuntutan mereka agar belasan pekerja CV Joyo Wijoyo yang berasal dari luar daerah dipulangkan disetujui. Pihak perusahaan mebel itupun dengan terpaksa menuruti keinginan warga yang juga didukung pemerintah desa (pemdes) setempat itu kemarin (9/5).

Sebelumnya, pabrik tersebut mendatangkan 16 pekerja asal luar daerah sejak Jumat (8/5). Warga yang mengetahui hal tersebut merasa tidak nyaman. Mereka khawatir pekerja pendatang itu menularkan virus ke desa mereka. Kecemasan itu akhirnya puncaknya terjadi kemarin. Mereka mendatangi pabrik tersebut. Menuntut agar pekerja tersebut dipulangkan.

“Saya dan warga yang lain tidak nyaman dengan kehadiran mereka. Apalagi desa kami sudah zona merah (korona). Kami kan tidak tahu mereka membawa virus atau tidak,” kata Katmi, 52, salah seorang warga yang ikut berdemo.

Setelah didatangi warga pihak perusahaan pun menyanggupi untuk berdialog. Lokasi dialog berlangsung di Balai Desa Kwadungan. Dialog tersebut juga diikuti oleh Kades Abdul Khamid.

Mediasi sempat berjalan alot. Berlangsung selama dua jam. Hasilnya, pihak perusahaan akhirnya  menyanggupi permintaan warga. Mereka memutuskan untuk memulangkan para karyawan tersebut.

“Pihak (pemerintah) desa sudah mendatangi rumah tempat bermukim (pekerja) pendatang itu. Warga memang tidak menghendaki adanya mereka di desa ini,” terang Kades Abdul Khamid.

Baca Juga :  Bacok Anak Tiri, Warga Ngadiluwih Dituntut Dua Tahun Bui

Berdasar data yang mereka terima, Khamid mengatakan jumlah pekerja pendatang di pabrik furnitur itu sebanyak 16 orang. Mereka ditempatkan di salah satu rumah di RT 15. Mereka disebutkan juga belum mengajukan izin bagi pekerja pendatang itu.

Menariknya, sebelumnya CV Joyo Wijoyo dikabarkan telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 35 pekerjanya. Kemudian pihak perusahaan berniat mencari pekerja lagi untuk mengisi kekosongan yang terjadi.

Wakil dari perusahaan, Aprilia, 29, mengatakan bahwa kedatangan pekerja luar daerah itu untuk mengisi kekosongan di salah satu divisi. Mereka merekrut tenaga dari luar daerah karena pertimbangan kualitas. Keahlian mereka dianggap kompeten dengan kebutuhan perusahaan.

Soal izin, Aprilia mengaku sudah berniat mengurusnya ke kepala dusun (kasun). Namun dia berdalih belum sempat ketemu karena ada keperluan lain.

“Kami sudah ada pembicaraan dengan pak kasun namun terhalang waktu. Kami sudah janjian (bertemu) pada Sabtu pagi pukul 09.00 WIB. Namun Pak Kasun sudah tidak ada di rumah,” aku Aprilia, yang kemarin mengenakan kerudung warna cokelat.

Ketika ditanya soal keputusan pihak desa yang menyuruh memulangkan para pekerja itu, Aprilia hanya bisa pasrah. Pihak perusahaan menyetujui karena warga merasa tidak nyaman.

Sementara itu, Kadisnaker Dwi Hari Winarno menegaskan sudah memberi arahan pada perusahaan yang melakukan penempatan baru bagi karyawan. Terutama terkait penanggulangan Covid-19 sesuai surat edaran menteri.

Baca Juga :  Dinkes Pantau Empat Orang

“Sehingga dalam pencegahan ini harus dipatuhi perusahaan dan ini berlaku bagi semua warga pendatang,” jelasnya.

Menurutnya, terkait penempatan tenaga kerja baru baik dari dalam maupun luar daerah,  harus ada laporan ke dinas tenaga kerja. “Dalam hal ini wajib lapor ketenagakerjaan merupakan kewenangan provinsi,” ungkapnya.

Ketentuan wajib lapor ini terkait jumlah karyawan bulanan yang sebelumnya menjadi kewenangan kabupaten/kota namun sejak 17 Januari 2020 diambil alih oleh provinsi. “Jadi kalau ada pengurangan pekeja ataupun penempatan baru harus lapor ke disnaker provinsi,” sebutnya.

Dwi mengakui sejauh ini hal itu belum maksimal. Masih banyak perusahaan yang tak memedulikan dan tidak melakukan wajib lapor. Padahal itu bisa dilakukan secara daring atau online. Yakni melalu aplikasi yang telah disiapkan oleh disnaker.

“Disnaker provinsi sudah menyiapkan aplikasi bernama Siwalan. Namun perusahaan masih banyak yang malas input,” ujarnya.

Untuk itu ia berharap perusahaan bisa memaksimalkan keberadaan aplikasi itu demi kebaikan bersama. Disamping untuk disnaker juga melakukan pemantauan terhadap hak-hak tenaga kerja apabila ada PHK akibat dampak Covid-19. Yakni sebagaimana yang diatur dalam SE Menaker nomor M/3/HK.04.

- Advertisement -

 KABUPATEN, JP Radar Kediri – Keinginan belasan warga Desa Kwadungan, Kecamatan Ngasem kemarin akhirnya terpenuhi. Tuntutan mereka agar belasan pekerja CV Joyo Wijoyo yang berasal dari luar daerah dipulangkan disetujui. Pihak perusahaan mebel itupun dengan terpaksa menuruti keinginan warga yang juga didukung pemerintah desa (pemdes) setempat itu kemarin (9/5).

Sebelumnya, pabrik tersebut mendatangkan 16 pekerja asal luar daerah sejak Jumat (8/5). Warga yang mengetahui hal tersebut merasa tidak nyaman. Mereka khawatir pekerja pendatang itu menularkan virus ke desa mereka. Kecemasan itu akhirnya puncaknya terjadi kemarin. Mereka mendatangi pabrik tersebut. Menuntut agar pekerja tersebut dipulangkan.

“Saya dan warga yang lain tidak nyaman dengan kehadiran mereka. Apalagi desa kami sudah zona merah (korona). Kami kan tidak tahu mereka membawa virus atau tidak,” kata Katmi, 52, salah seorang warga yang ikut berdemo.

Setelah didatangi warga pihak perusahaan pun menyanggupi untuk berdialog. Lokasi dialog berlangsung di Balai Desa Kwadungan. Dialog tersebut juga diikuti oleh Kades Abdul Khamid.

Mediasi sempat berjalan alot. Berlangsung selama dua jam. Hasilnya, pihak perusahaan akhirnya  menyanggupi permintaan warga. Mereka memutuskan untuk memulangkan para karyawan tersebut.

“Pihak (pemerintah) desa sudah mendatangi rumah tempat bermukim (pekerja) pendatang itu. Warga memang tidak menghendaki adanya mereka di desa ini,” terang Kades Abdul Khamid.

Baca Juga :  Perhutani Intensif Rehabilitasi Hutan di Lereng Wilis

Berdasar data yang mereka terima, Khamid mengatakan jumlah pekerja pendatang di pabrik furnitur itu sebanyak 16 orang. Mereka ditempatkan di salah satu rumah di RT 15. Mereka disebutkan juga belum mengajukan izin bagi pekerja pendatang itu.

Menariknya, sebelumnya CV Joyo Wijoyo dikabarkan telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 35 pekerjanya. Kemudian pihak perusahaan berniat mencari pekerja lagi untuk mengisi kekosongan yang terjadi.

Wakil dari perusahaan, Aprilia, 29, mengatakan bahwa kedatangan pekerja luar daerah itu untuk mengisi kekosongan di salah satu divisi. Mereka merekrut tenaga dari luar daerah karena pertimbangan kualitas. Keahlian mereka dianggap kompeten dengan kebutuhan perusahaan.

Soal izin, Aprilia mengaku sudah berniat mengurusnya ke kepala dusun (kasun). Namun dia berdalih belum sempat ketemu karena ada keperluan lain.

“Kami sudah ada pembicaraan dengan pak kasun namun terhalang waktu. Kami sudah janjian (bertemu) pada Sabtu pagi pukul 09.00 WIB. Namun Pak Kasun sudah tidak ada di rumah,” aku Aprilia, yang kemarin mengenakan kerudung warna cokelat.

Ketika ditanya soal keputusan pihak desa yang menyuruh memulangkan para pekerja itu, Aprilia hanya bisa pasrah. Pihak perusahaan menyetujui karena warga merasa tidak nyaman.

Sementara itu, Kadisnaker Dwi Hari Winarno menegaskan sudah memberi arahan pada perusahaan yang melakukan penempatan baru bagi karyawan. Terutama terkait penanggulangan Covid-19 sesuai surat edaran menteri.

Baca Juga :  Kasus Pencabulan Anak Kandung: Sang Ayah Tak Ingat Sudah Berapa Kali

“Sehingga dalam pencegahan ini harus dipatuhi perusahaan dan ini berlaku bagi semua warga pendatang,” jelasnya.

Menurutnya, terkait penempatan tenaga kerja baru baik dari dalam maupun luar daerah,  harus ada laporan ke dinas tenaga kerja. “Dalam hal ini wajib lapor ketenagakerjaan merupakan kewenangan provinsi,” ungkapnya.

Ketentuan wajib lapor ini terkait jumlah karyawan bulanan yang sebelumnya menjadi kewenangan kabupaten/kota namun sejak 17 Januari 2020 diambil alih oleh provinsi. “Jadi kalau ada pengurangan pekeja ataupun penempatan baru harus lapor ke disnaker provinsi,” sebutnya.

Dwi mengakui sejauh ini hal itu belum maksimal. Masih banyak perusahaan yang tak memedulikan dan tidak melakukan wajib lapor. Padahal itu bisa dilakukan secara daring atau online. Yakni melalu aplikasi yang telah disiapkan oleh disnaker.

“Disnaker provinsi sudah menyiapkan aplikasi bernama Siwalan. Namun perusahaan masih banyak yang malas input,” ujarnya.

Untuk itu ia berharap perusahaan bisa memaksimalkan keberadaan aplikasi itu demi kebaikan bersama. Disamping untuk disnaker juga melakukan pemantauan terhadap hak-hak tenaga kerja apabila ada PHK akibat dampak Covid-19. Yakni sebagaimana yang diatur dalam SE Menaker nomor M/3/HK.04.

Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru

/