27.2 C
Kediri
Monday, July 4, 2022

Cek Keaslian Berkas Kredit

Kejari Kota Kediri Periksa Mantan Direktur BPR Kota

KOTA, JP Radar Kediri–Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kediri melanjutkan pemeriksaan saksi kasus dugaan korupsi kredit macet di BPR Kota Kediri. Kemarin Korps Adhyaksa memeriksa tiga saksi untuk mendalami keaslian berkas pengajuan kredit. Yakni, dua pegawai BPR Kota dan salah satu pegawai kecamatan.

Sumber koran ini di Kejari Kota Kediri menuturkan, keterangan tiga saksi kemarin sangat dibutuhkan. Terutama untuk mengungkap dugaan adanya proses tidak benar dalam mendapatkan sejumlah dokumen pengajuan kredit. “Makanya didalami lagi oleh penyidik,” katanya.

Masih menurut sumber yang mewanti-wanti agar namanya tak dikorankan itu, dokumen-dokumen tersebut membuat dua debitur bisa mendapatkan kredit dengan nilai besar. Padahal, jika melihat kondisi aslinya, dua debitur itu tidak layak mendapat kredit sesuai nilai yang diajukan. “Itu yang kemudian membuat kredit macet,” lanjutnya.

Sumber lain koran ini menjelaskan, pemeriksaan salah satu mantan direktur BPR Kota dilakukan karena yang bersangkutan juga menjadi anggota komite kredit. Komite yang beranggotakan petinggi BPR Kota ini di antaranya bertugas menyetujui atau menolak kredit. “Makanya, keterangannya sangat dibutuhkan di kasus ini,” tegasnya.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kota Kediri Nur Ngali yang dikonfirmasi tentang pemeriksaan tiga saksi kemarin menyebut, mereka merupakan orang-orang yang sudah pernah diperiksa di tahap penyelidikan. “Kami periksa untuk mengklarifikasi surat-surat dan dokumen penjamin untuk mengajukan kredit,” jelasnya.

Baca Juga :  Kejari Kota Kediri Usut Kredit Macet Miliaran Rupiah

Lebih jauh jaksa asal Jombang ini menegaskan, penyidik ingin memastikan apakah surat-surat yang tercantum dalam berkas itu benar-benar dikeluarkan oleh pihak terkait atau tidak. Saat ditanya tentang adanya indikasi pemalsuan berkas atau proses yang tidak benar dalam pengajuan kredit, dia mengaku belum bisa membeberkan secara rinci.

Nur Ngali juga enggan membeberkan secara detail identitas saksi yang diperiksa kemarin. Dia hanya menyebut dua saksi merupakan pegawai BPR Kota dan satu lagi pegawai kecamatan. Adapun posisi mereka, belum bisa disebutkan. “Bukan AO (account officer, Red) yang diperiksa hari ini (kemarin, Red),” terang Nur Ngali sembari menyebut pihaknya sudah mengagendakan pemeriksaan petugas penilai kredit itu. Hanya saja, dia tidak ingat jadwalnya.

Untuk diketahui, hingga kemarin total ada 21 saksi yang diperiksa dalam kasus dugaan korupsi kredit macet BPR Kota. Hari ini, rencananya penyidik akan kembali memeriksa tiga saksi. Dua orang merupakan pegawai BPR Kota, serta satu saksi dari kelurahan.

Pria berkacamata itu menegaskan, penyidik akan melakukan pemeriksaan secara terus-menerus. Sesuai target, mereka berupaya menyelesaikan pemeriksaan saksi dalam dua minggu ke depan. Termasuk pemeriksaan saksi ahli.

Baca Juga :  Tidak Pakai Helm Pelajar Asal Desa Bulu Tubruk Mobil Boks

Selebihnya, kejaksaan akan melakukan gelar perkara. Di antaranya, untuk menentukan tersangka dalam kasus yang merugikan negara total Rp 1,33 miliar itu. “Secepatnya, karena tim kami bekerja keras menangani kasus ini,” tandas Nur Ngali.

Seperti diberitakan, kasus kredit macet di BPR Kota Kediri terjadi pada 2016-2019 silam. Dalam penanganan kasus korupsi sebelumnya, penyidik Kejari Kota Kediri telah menjerat Ida Riyani, debitur, dan Indra. Ida yang mendapat kredit senilai Rp 600 juta dan macet alias sama sekali tidak mengangsur itu memalsukan dokumen kredit untuk bisa mendapat utang dengan nilai fantastis. Adapun Indra berperan memuluskan aksi Ida meski seharusnya dia melakukan penilaian secara objektif dan hati-hati.

Selain dua orang yang mendekam di Lapas Kelas II A Kediri itu, di persidangan terungkap ada kredit macet dari dua debitur dengan nilai yang besar. Yakni, CA yang mendapat Rp 600 juta dan ES yang mendapat Rp 400 juta. Dari persidangan juga terungkap jika kredit dua debitur itu diduga didapatkan melalui proses yang tidak benar. Hal itulah yang membuat majelis hakim PN Tipikor Surabaya merekomendasikan Kejari Kota Kediri menindaklanjuti pengusutan kasus.






Reporter: Habibaham Anisa Muktiara
- Advertisement -

KOTA, JP Radar Kediri–Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kediri melanjutkan pemeriksaan saksi kasus dugaan korupsi kredit macet di BPR Kota Kediri. Kemarin Korps Adhyaksa memeriksa tiga saksi untuk mendalami keaslian berkas pengajuan kredit. Yakni, dua pegawai BPR Kota dan salah satu pegawai kecamatan.

Sumber koran ini di Kejari Kota Kediri menuturkan, keterangan tiga saksi kemarin sangat dibutuhkan. Terutama untuk mengungkap dugaan adanya proses tidak benar dalam mendapatkan sejumlah dokumen pengajuan kredit. “Makanya didalami lagi oleh penyidik,” katanya.

Masih menurut sumber yang mewanti-wanti agar namanya tak dikorankan itu, dokumen-dokumen tersebut membuat dua debitur bisa mendapatkan kredit dengan nilai besar. Padahal, jika melihat kondisi aslinya, dua debitur itu tidak layak mendapat kredit sesuai nilai yang diajukan. “Itu yang kemudian membuat kredit macet,” lanjutnya.

Sumber lain koran ini menjelaskan, pemeriksaan salah satu mantan direktur BPR Kota dilakukan karena yang bersangkutan juga menjadi anggota komite kredit. Komite yang beranggotakan petinggi BPR Kota ini di antaranya bertugas menyetujui atau menolak kredit. “Makanya, keterangannya sangat dibutuhkan di kasus ini,” tegasnya.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kota Kediri Nur Ngali yang dikonfirmasi tentang pemeriksaan tiga saksi kemarin menyebut, mereka merupakan orang-orang yang sudah pernah diperiksa di tahap penyelidikan. “Kami periksa untuk mengklarifikasi surat-surat dan dokumen penjamin untuk mengajukan kredit,” jelasnya.

Baca Juga :  Ingin Jadi PNS, Ratusan Juta Melayang

Lebih jauh jaksa asal Jombang ini menegaskan, penyidik ingin memastikan apakah surat-surat yang tercantum dalam berkas itu benar-benar dikeluarkan oleh pihak terkait atau tidak. Saat ditanya tentang adanya indikasi pemalsuan berkas atau proses yang tidak benar dalam pengajuan kredit, dia mengaku belum bisa membeberkan secara rinci.

Nur Ngali juga enggan membeberkan secara detail identitas saksi yang diperiksa kemarin. Dia hanya menyebut dua saksi merupakan pegawai BPR Kota dan satu lagi pegawai kecamatan. Adapun posisi mereka, belum bisa disebutkan. “Bukan AO (account officer, Red) yang diperiksa hari ini (kemarin, Red),” terang Nur Ngali sembari menyebut pihaknya sudah mengagendakan pemeriksaan petugas penilai kredit itu. Hanya saja, dia tidak ingat jadwalnya.

Untuk diketahui, hingga kemarin total ada 21 saksi yang diperiksa dalam kasus dugaan korupsi kredit macet BPR Kota. Hari ini, rencananya penyidik akan kembali memeriksa tiga saksi. Dua orang merupakan pegawai BPR Kota, serta satu saksi dari kelurahan.

Pria berkacamata itu menegaskan, penyidik akan melakukan pemeriksaan secara terus-menerus. Sesuai target, mereka berupaya menyelesaikan pemeriksaan saksi dalam dua minggu ke depan. Termasuk pemeriksaan saksi ahli.

Baca Juga :  Tidak Pakai Helm Pelajar Asal Desa Bulu Tubruk Mobil Boks

Selebihnya, kejaksaan akan melakukan gelar perkara. Di antaranya, untuk menentukan tersangka dalam kasus yang merugikan negara total Rp 1,33 miliar itu. “Secepatnya, karena tim kami bekerja keras menangani kasus ini,” tandas Nur Ngali.

Seperti diberitakan, kasus kredit macet di BPR Kota Kediri terjadi pada 2016-2019 silam. Dalam penanganan kasus korupsi sebelumnya, penyidik Kejari Kota Kediri telah menjerat Ida Riyani, debitur, dan Indra. Ida yang mendapat kredit senilai Rp 600 juta dan macet alias sama sekali tidak mengangsur itu memalsukan dokumen kredit untuk bisa mendapat utang dengan nilai fantastis. Adapun Indra berperan memuluskan aksi Ida meski seharusnya dia melakukan penilaian secara objektif dan hati-hati.

Selain dua orang yang mendekam di Lapas Kelas II A Kediri itu, di persidangan terungkap ada kredit macet dari dua debitur dengan nilai yang besar. Yakni, CA yang mendapat Rp 600 juta dan ES yang mendapat Rp 400 juta. Dari persidangan juga terungkap jika kredit dua debitur itu diduga didapatkan melalui proses yang tidak benar. Hal itulah yang membuat majelis hakim PN Tipikor Surabaya merekomendasikan Kejari Kota Kediri menindaklanjuti pengusutan kasus.






Reporter: Habibaham Anisa Muktiara

Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru

/