26.7 C
Kediri
Monday, July 4, 2022

Novi Tujuh, Izza Empat

SURABAYA, JP Radar Nganjuk- Bupati nonaktif Novi Rahman Hidhayat divonis tujuh tahun penjara di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya kemarin. Selain itu, Novi juga diwajibkan membayar denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan. Kemudian, uang Rp 225 juta yang jadi barang bukti disita. Sedangkan, sisanya sebesar Rp 400 juta dikembalikan ke Novi. Menurut majelis hakim yang diketuai I Ketut Suarta, Novi terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 5 ayat 2 Jo Pasal 5 ayat 1 huruf a UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. “Terdakwa tidak memberi contoh yang baik sebagai pejabat publik dan tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan tidak pidana korupsi,” tandas Ketut.

Meski demikian, putusan majelis hakim itu lebih ringan dari tuntutan tim jaksa penuntut umum (JPU). Sebelumnya, JPU menuntut Novi dengan sembilan tahun penjara, denda sebesar Rp 300 juta subsider delapan bulan kurungan. Kemudian, uang Rp 692 juta yang jadi barang bukti Novi, disita. “Terdakwa belum pernah dihukum dan menjadi tulang punggung keluarga,” ungkap Ketut memberikan pertimbangan hal-hal yang meringankan Novi.

Baca Juga :  Tebing Terus Tergerus, Empat Rumah Terancam

Dalam sidang yang dilaksanakan sekitar 2,5 jam sejak pukul  15.00 WIB itu, Novi mengikuti sidang secara virtual. Dia berada di Lapas Sidoarjo. Sedangkan, di PN Tipikor hanya ada penasihat hukum Novi, tim JPU dan majelis hakim.

Atas putusan tersebut, Novi dan penasihat hukumnya memilih untuk pikir-pikir. Hal yang sama dilakukan tim JPU. Sehingga, majelis hakim memberi waktu seminggu untuk  memutuskan apakah Novi akan banding atau menerima putusan tersebut.

Sementara itu, dalam sidang tersebut, M. Izza Muhtadin, ajudan Novi juga menjalani sidang dengan agenda putusan. Izza divonis empat tahun penjara dan denda sebesar Rp 150 juta subsider 6 bulan kurungan. Vonis Izza ini sama dengan tuntutan tim JPU.

Baca Juga :  Pebisnis Panti Pijat Plus-Plus di Ngronggo Divonis 8 Bulan

Setelah mendengarkan vonis itu, Izza bersama penasihat hukumnya memilih pikir-pikir. Hal yang sama dilakukan tim JPU. Sehingga, mereka juga diberi waktu seminggu oleh majelis hakim yang diketuai I Ketut Suarta untuk menentukan sikap.

Usai persidangan, Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk Nophy Tennophero Suoth mengatakan, tim JPU memilih pikir-pikir karena vonis untuk Novi lebih ringan dari tuntutan JPU. Karena itu, dia perlu koordinasi dengan tim JPU sebelum memutuskan banding atau menerima. “Kami akan diskusikan dulu,” tandasnya.

Selain itu, sikap Novi dan penasihat hukum yang juga pikir-pikir membuat tim JPU tidak mau gegabah. Karena tidak menutup kemungkinan, Novi akan mengajukan banding. Hal ini seperti yang dilakukan lima camat yang juga terseret kasus Novi. Mereka akhirnya memutuskan untuk banding. “Kita lihat saja nanti,” pungkas Nophy.

- Advertisement -

SURABAYA, JP Radar Nganjuk- Bupati nonaktif Novi Rahman Hidhayat divonis tujuh tahun penjara di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya kemarin. Selain itu, Novi juga diwajibkan membayar denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan. Kemudian, uang Rp 225 juta yang jadi barang bukti disita. Sedangkan, sisanya sebesar Rp 400 juta dikembalikan ke Novi. Menurut majelis hakim yang diketuai I Ketut Suarta, Novi terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 5 ayat 2 Jo Pasal 5 ayat 1 huruf a UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. “Terdakwa tidak memberi contoh yang baik sebagai pejabat publik dan tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan tidak pidana korupsi,” tandas Ketut.

Meski demikian, putusan majelis hakim itu lebih ringan dari tuntutan tim jaksa penuntut umum (JPU). Sebelumnya, JPU menuntut Novi dengan sembilan tahun penjara, denda sebesar Rp 300 juta subsider delapan bulan kurungan. Kemudian, uang Rp 692 juta yang jadi barang bukti Novi, disita. “Terdakwa belum pernah dihukum dan menjadi tulang punggung keluarga,” ungkap Ketut memberikan pertimbangan hal-hal yang meringankan Novi.

Baca Juga :  Tebing Terus Tergerus, Empat Rumah Terancam

Dalam sidang yang dilaksanakan sekitar 2,5 jam sejak pukul  15.00 WIB itu, Novi mengikuti sidang secara virtual. Dia berada di Lapas Sidoarjo. Sedangkan, di PN Tipikor hanya ada penasihat hukum Novi, tim JPU dan majelis hakim.

Atas putusan tersebut, Novi dan penasihat hukumnya memilih untuk pikir-pikir. Hal yang sama dilakukan tim JPU. Sehingga, majelis hakim memberi waktu seminggu untuk  memutuskan apakah Novi akan banding atau menerima putusan tersebut.

Sementara itu, dalam sidang tersebut, M. Izza Muhtadin, ajudan Novi juga menjalani sidang dengan agenda putusan. Izza divonis empat tahun penjara dan denda sebesar Rp 150 juta subsider 6 bulan kurungan. Vonis Izza ini sama dengan tuntutan tim JPU.

Baca Juga :  Beraksi di Kertosono, Maling Motor Dibekuk

Setelah mendengarkan vonis itu, Izza bersama penasihat hukumnya memilih pikir-pikir. Hal yang sama dilakukan tim JPU. Sehingga, mereka juga diberi waktu seminggu oleh majelis hakim yang diketuai I Ketut Suarta untuk menentukan sikap.

Usai persidangan, Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk Nophy Tennophero Suoth mengatakan, tim JPU memilih pikir-pikir karena vonis untuk Novi lebih ringan dari tuntutan JPU. Karena itu, dia perlu koordinasi dengan tim JPU sebelum memutuskan banding atau menerima. “Kami akan diskusikan dulu,” tandasnya.

Selain itu, sikap Novi dan penasihat hukum yang juga pikir-pikir membuat tim JPU tidak mau gegabah. Karena tidak menutup kemungkinan, Novi akan mengajukan banding. Hal ini seperti yang dilakukan lima camat yang juga terseret kasus Novi. Mereka akhirnya memutuskan untuk banding. “Kita lihat saja nanti,” pungkas Nophy.

Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru

/