31.7 C
Kediri
Friday, August 12, 2022

Kejari Kota Kediri Belum Tetapkan TSK Baru Kasus Korupsi BPNT

KOTA, JP Radar Kediri–Permintaan Sri Roro Dewi Sawitri, 29, terdakwa kasus korupsi bantuan pangan non-tunai (BPNT), agar pihak lain yang terlibat kasus tersebut diusut, agaknya masih butuh proses panjang. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kediri menyebut keterangan Roro tidak cukup untuk jadi dasar penetapan tersangka. Melainkan, membutuhkan kajian lebih dulu.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kota Kediri Nurngali mengungkapkan, dirinya sudah mengetahui tentang pernyataan Roro yang meminta agar pihak lain yang terlibat di kasus korupsi BPNT untuk diusut. Yakni, tiga pendamping BPNT kecamatan yang dituding ikut menerima aliran dana fee. “Itu (memberi pengakuan, Red) adalah hak terdakwa. Mereka berhak membela diri,” kata Nurngali.

Lebih jauh Nurngali menjelaskan, keterangan sepotong-sepotong dari Roro itu menurutnya adalah keterangan sepihak. Sesuai ketentuan pasal 184 KUHP, untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, setidaknya diperlukan dua alat bukti.

Dalam kasus BPNT, Nurngali menyebut pihaknya menetapkan Roro dan Kutut sebagai tersangka setelah mengantongi lima alat bukti. Mulai dari keterangan saksi, terdakwa, berkas dan bukti lainnya.

Baca Juga :  Tak Hadir Seleksi Direktur RSUD Gambiran, Pansel Coret Satu Dokter

Sebelum mendengar keterangan Roro dan Kutut sebagai terdakwa di sidang minggu lalu, menurut Nurngali pihaknya sudah lebih dulu meminta keterangan para saksi. Salah satunya saksi ahli.

“Kami menganalisa dari barang bukti yang ada. Keterangan saksi satu per satu juga dilakukan pengkajian,” tegasnya sembari menyebut tahap ini dilakukan untuk mengetahui kebenaran keterangan saksi.

Jika hanya satu saksi, menurutnya penyidik tidak akan langsung percaya. Karenanya, diperlukan keterangan saksi lagi untuk memastikan hal tersebut benar adanya.

Karenanya, meski pengakuan tersebut dibeber di persidangan, menurut jaksa asal Jombang itu bukan berarti penyidik akan langsung mengembangkannya. Termasuk untuk menentukan tersangka baru di kasus korupsi BPNT tersebut.

Pria yang sehari-hari berkacamata itu menjelaskan, untuk menetapkan tersangka baru butuh proses yang panjang. “Kami perlu melakukan pengkajian lebih dalam, apa ada tersangka tambahan dalam kasus ini,” jelasnya.

Pengkajian kasus tersebut, menurut Nurngali masih harus menunggu putusan dari Majelis Hakim PN Tipikor Surabaya. Sesuai jadwal, minggu ini agenda sidang korupsi BPNT dengan terdakwa Roro dan Triyono Kutut Purwanto, 60 itu baru tahap tuntutan.

Baca Juga :  - Kediri -

Jika sidang agenda pemeriksaan terdakwa Kamis (28/7) lalu dilakukan off line alias tatap muka penuh, sidang hari ini akan kembali digelar secara hybrid. Yakni, hakim, JPU, dan penasihat hukum mengikuti sidang dari Surabaya. Sedangkan Roro dan Kutut yang ditahan di Rutan Polres Kediri Kota, mengikuti sidang dari sana.

Seperti diberitakan sebelumnya, di persidangan Roro menyebut tiga pendamping BPNT tingkat kecamatan ikut menikmati fee BPNT. Di depan majelis hakim, perempuan asal Kelurahan Dermo, Mojoroto itu menyebut para pendamping di kecamatan selalu mendapat bagian setelah ada pencairan fee. Nilainya juga besar. Karena itulah, Roro meminta agar mereka juga diusut.

Sementara itu, pengakuan Roro tentang keterlibatan pihak lain dalam kasus korupsi BPNT direspons sekelompok masyarakat. Kemarin mereka melakukan aksi demo di depan Kejari Kota Kediri sekitar pukul 10.30. Demonstran meminta korps adhyaksa mengembangkan kasus dan menjerat pihak lain yang terlibat di kasus yang merugikan keuangan negara sekitar Rp 1,51 miliar itu.






Reporter: Habibaham Anisa Muktiara
- Advertisement -

KOTA, JP Radar Kediri–Permintaan Sri Roro Dewi Sawitri, 29, terdakwa kasus korupsi bantuan pangan non-tunai (BPNT), agar pihak lain yang terlibat kasus tersebut diusut, agaknya masih butuh proses panjang. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kediri menyebut keterangan Roro tidak cukup untuk jadi dasar penetapan tersangka. Melainkan, membutuhkan kajian lebih dulu.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kota Kediri Nurngali mengungkapkan, dirinya sudah mengetahui tentang pernyataan Roro yang meminta agar pihak lain yang terlibat di kasus korupsi BPNT untuk diusut. Yakni, tiga pendamping BPNT kecamatan yang dituding ikut menerima aliran dana fee. “Itu (memberi pengakuan, Red) adalah hak terdakwa. Mereka berhak membela diri,” kata Nurngali.

Lebih jauh Nurngali menjelaskan, keterangan sepotong-sepotong dari Roro itu menurutnya adalah keterangan sepihak. Sesuai ketentuan pasal 184 KUHP, untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, setidaknya diperlukan dua alat bukti.

Dalam kasus BPNT, Nurngali menyebut pihaknya menetapkan Roro dan Kutut sebagai tersangka setelah mengantongi lima alat bukti. Mulai dari keterangan saksi, terdakwa, berkas dan bukti lainnya.

Baca Juga :  Setahun, BNNK Rehab Delapan Remaja

Sebelum mendengar keterangan Roro dan Kutut sebagai terdakwa di sidang minggu lalu, menurut Nurngali pihaknya sudah lebih dulu meminta keterangan para saksi. Salah satunya saksi ahli.

“Kami menganalisa dari barang bukti yang ada. Keterangan saksi satu per satu juga dilakukan pengkajian,” tegasnya sembari menyebut tahap ini dilakukan untuk mengetahui kebenaran keterangan saksi.

Jika hanya satu saksi, menurutnya penyidik tidak akan langsung percaya. Karenanya, diperlukan keterangan saksi lagi untuk memastikan hal tersebut benar adanya.

Karenanya, meski pengakuan tersebut dibeber di persidangan, menurut jaksa asal Jombang itu bukan berarti penyidik akan langsung mengembangkannya. Termasuk untuk menentukan tersangka baru di kasus korupsi BPNT tersebut.

Pria yang sehari-hari berkacamata itu menjelaskan, untuk menetapkan tersangka baru butuh proses yang panjang. “Kami perlu melakukan pengkajian lebih dalam, apa ada tersangka tambahan dalam kasus ini,” jelasnya.

Pengkajian kasus tersebut, menurut Nurngali masih harus menunggu putusan dari Majelis Hakim PN Tipikor Surabaya. Sesuai jadwal, minggu ini agenda sidang korupsi BPNT dengan terdakwa Roro dan Triyono Kutut Purwanto, 60 itu baru tahap tuntutan.

Baca Juga :  Tak Hadir Seleksi Direktur RSUD Gambiran, Pansel Coret Satu Dokter

Jika sidang agenda pemeriksaan terdakwa Kamis (28/7) lalu dilakukan off line alias tatap muka penuh, sidang hari ini akan kembali digelar secara hybrid. Yakni, hakim, JPU, dan penasihat hukum mengikuti sidang dari Surabaya. Sedangkan Roro dan Kutut yang ditahan di Rutan Polres Kediri Kota, mengikuti sidang dari sana.

Seperti diberitakan sebelumnya, di persidangan Roro menyebut tiga pendamping BPNT tingkat kecamatan ikut menikmati fee BPNT. Di depan majelis hakim, perempuan asal Kelurahan Dermo, Mojoroto itu menyebut para pendamping di kecamatan selalu mendapat bagian setelah ada pencairan fee. Nilainya juga besar. Karena itulah, Roro meminta agar mereka juga diusut.

Sementara itu, pengakuan Roro tentang keterlibatan pihak lain dalam kasus korupsi BPNT direspons sekelompok masyarakat. Kemarin mereka melakukan aksi demo di depan Kejari Kota Kediri sekitar pukul 10.30. Demonstran meminta korps adhyaksa mengembangkan kasus dan menjerat pihak lain yang terlibat di kasus yang merugikan keuangan negara sekitar Rp 1,51 miliar itu.






Reporter: Habibaham Anisa Muktiara

Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru

/