24.2 C
Kediri
Friday, July 1, 2022

Wah, Dana Jasa Pelayanan Puskesmas Ini Dipotong

KEDIRI KABUPATEN – Terpotongnya dana jasa pelayanan (jaspel) membuat resah sebagian karyawan puskesmas. Dana yang berasal dari BPJS Kesehatan itu tidak mereka terima secara utuh. Pihak puskesmas tempat mereka bekerja terlebih dulu memotong dana jaspel itu. Besarannya bervariasi. Mulai dari 10 persen hingga 20 persen.

Salah satu puskemas yang melakukan pemotongan jaspel itu adalah Puskesmas Purwoasri. Di tempat ini setiap karyawan dipotong 20 persen.

“Saya kira di beberapa puskesmas lain juga sama Mas. Tidak hanya di tempat saya saja. Mereka (karyawan puskesmas lain, Red) sama-sama mengeluh jatahnya kok dipotong,” ujar seorang karyawan Puskesmas Purwoasri yang tak mau namanya ditulis.

Menurutnya, yang keberatan dengan pemotongan itu hampir semua karyawan di puskesmas. Apalagi keputusan pemotongan dilakukan tidak berdasar kesepakatan bersama seluruh karyawan. Dia menganggap pemotongan itu bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 21 Tahun 2016.

Dalam struk dana kapitasi dari BPJS Kesehatan miliknya itu dia mengaku mendapatkan bagian sekitar Rp 1 jutaan. Tapi yang dia terima hanya Rp 800 ribu.

Baca Juga :  Diduga Sopir Terkena Serangan Stroke saat Mengemudi

“Ini akibat pemotongan 20 persen. Dan pemotongan ini dirasakan sekitar 30 karyawan di puskesmas kami. Entah itu perawat atau administrasi semua merasakan,” bebernya.

Menurutnya, pemotongan seperti itu sudah terjadi sejak 2015. Saat kepala puskesmasnya yang lama. Pada 2015 lalu pemotongan masih 15 persen. Kemudian pada 2017 ketika kapus baru persentase pemotongannya naik jadi 20%. Karyawan semakin ketir-ketir karena kabarnya pemotongan akan naik menjadi 50 persen.

Lalu, untuk apa uang dari pemotongan dana jaspel itu? Dia mengaku tak tahu. Menurutnya, pihak puskesmas tak transparan dalam hal itu. Hanya, karyawan ini mengakui bila pihak puskesmas pernah memberi penjelasan. Dana hasil pemotongan itu digunakan untuk menunjang pelayanan. Agar puskesmas mendapatkan akreditasi. Namun dia mengeluh karena pemotongan telah berlangsung beberapa tahun. Sementara kondisi puskesmas masih begitu saja. Belum ada perkembangan yang signifikan.

Dia bahkan menyebut bila untuk mempercantik ruang agar puskesmas terakreditasi ada dana lain yang bisa digunakan. Seperti Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

Terkait pencairan jaspel, Humas BPJS Kesehatan cabang Kediri Singgih melalui Bidang Pelayanan Tingkat Pertama Ike menerangkan bahwa pencairan jasa pelayanan rinciannya telah tercatat di Permenkes No. 21 Tahun 2016.  Sehingga harus sesuai cara tersebut. Seperti dana kapitasi dari pengguna BPJS yang harus digunakan pihak puskesmas yang mengelolanya. “Dana Kapitasi itu sudah kita berikan 100 persen kepada setiap puskesmas termasuk untuk Puskesmas Purwoasri. Dengan rincian 40 persen untuk biaya operasional dan 60 persen untuk jasa pelayanan,” terang Ike.

Baca Juga :  Katanya, Mak Mentil Beri Rp 25 Ribu Usai Hubungan Intim

Contohnya, satu puskesmas mendapatkan dana kapitasi sebesar Rp 48.702.000. Dari jumlah itu yang untuk biaya operasional Rp 19. 480.800. Sedangkan yang Rp 29.221.200 dibagikan kepada semua petugas puskesmas dengan nominal berbeda-beda tergantung pen-skoran. Karena setiap petugas tidak akan mendapat sama bagian jaspelnya.

“Ada skor-skornya sendiri tergantung jenis jabatan, pendidikan karyawan, jenis ketenagaan, masa kerja, hingga kehadiran mempengaruhi nominalnya,” ujarnya.

Dalam Permenkes Nomor 21 Tahun 2016 jatah itulah yang diterima dan menjadi hak setiap petugas. Ike menerangkan bahwa jatah itu yang seharusnya diberikan pihak Puskesmas kepada karyawannya. “Harusnya ya setelah pen-skoran ya nominal itu yang didapat semua karyawan. Sudah tidak ada potong lagi kalau sesuai Permenkes,” tegas perempuan berkerudung ini.

 

- Advertisement -

KEDIRI KABUPATEN – Terpotongnya dana jasa pelayanan (jaspel) membuat resah sebagian karyawan puskesmas. Dana yang berasal dari BPJS Kesehatan itu tidak mereka terima secara utuh. Pihak puskesmas tempat mereka bekerja terlebih dulu memotong dana jaspel itu. Besarannya bervariasi. Mulai dari 10 persen hingga 20 persen.

Salah satu puskemas yang melakukan pemotongan jaspel itu adalah Puskesmas Purwoasri. Di tempat ini setiap karyawan dipotong 20 persen.

“Saya kira di beberapa puskesmas lain juga sama Mas. Tidak hanya di tempat saya saja. Mereka (karyawan puskesmas lain, Red) sama-sama mengeluh jatahnya kok dipotong,” ujar seorang karyawan Puskesmas Purwoasri yang tak mau namanya ditulis.

Menurutnya, yang keberatan dengan pemotongan itu hampir semua karyawan di puskesmas. Apalagi keputusan pemotongan dilakukan tidak berdasar kesepakatan bersama seluruh karyawan. Dia menganggap pemotongan itu bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 21 Tahun 2016.

Dalam struk dana kapitasi dari BPJS Kesehatan miliknya itu dia mengaku mendapatkan bagian sekitar Rp 1 jutaan. Tapi yang dia terima hanya Rp 800 ribu.

Baca Juga :  Polres Kediri Kota Patroli Antisipasi Balap Liar selama RamadanĀ 

“Ini akibat pemotongan 20 persen. Dan pemotongan ini dirasakan sekitar 30 karyawan di puskesmas kami. Entah itu perawat atau administrasi semua merasakan,” bebernya.

Menurutnya, pemotongan seperti itu sudah terjadi sejak 2015. Saat kepala puskesmasnya yang lama. Pada 2015 lalu pemotongan masih 15 persen. Kemudian pada 2017 ketika kapus baru persentase pemotongannya naik jadi 20%. Karyawan semakin ketir-ketir karena kabarnya pemotongan akan naik menjadi 50 persen.

Lalu, untuk apa uang dari pemotongan dana jaspel itu? Dia mengaku tak tahu. Menurutnya, pihak puskesmas tak transparan dalam hal itu. Hanya, karyawan ini mengakui bila pihak puskesmas pernah memberi penjelasan. Dana hasil pemotongan itu digunakan untuk menunjang pelayanan. Agar puskesmas mendapatkan akreditasi. Namun dia mengeluh karena pemotongan telah berlangsung beberapa tahun. Sementara kondisi puskesmas masih begitu saja. Belum ada perkembangan yang signifikan.

Dia bahkan menyebut bila untuk mempercantik ruang agar puskesmas terakreditasi ada dana lain yang bisa digunakan. Seperti Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

Terkait pencairan jaspel, Humas BPJS Kesehatan cabang Kediri Singgih melalui Bidang Pelayanan Tingkat Pertama Ike menerangkan bahwa pencairan jasa pelayanan rinciannya telah tercatat di Permenkes No. 21 Tahun 2016.  Sehingga harus sesuai cara tersebut. Seperti dana kapitasi dari pengguna BPJS yang harus digunakan pihak puskesmas yang mengelolanya. “Dana Kapitasi itu sudah kita berikan 100 persen kepada setiap puskesmas termasuk untuk Puskesmas Purwoasri. Dengan rincian 40 persen untuk biaya operasional dan 60 persen untuk jasa pelayanan,” terang Ike.

Baca Juga :  Katanya, Mak Mentil Beri Rp 25 Ribu Usai Hubungan Intim

Contohnya, satu puskesmas mendapatkan dana kapitasi sebesar Rp 48.702.000. Dari jumlah itu yang untuk biaya operasional Rp 19. 480.800. Sedangkan yang Rp 29.221.200 dibagikan kepada semua petugas puskesmas dengan nominal berbeda-beda tergantung pen-skoran. Karena setiap petugas tidak akan mendapat sama bagian jaspelnya.

“Ada skor-skornya sendiri tergantung jenis jabatan, pendidikan karyawan, jenis ketenagaan, masa kerja, hingga kehadiran mempengaruhi nominalnya,” ujarnya.

Dalam Permenkes Nomor 21 Tahun 2016 jatah itulah yang diterima dan menjadi hak setiap petugas. Ike menerangkan bahwa jatah itu yang seharusnya diberikan pihak Puskesmas kepada karyawannya. “Harusnya ya setelah pen-skoran ya nominal itu yang didapat semua karyawan. Sudah tidak ada potong lagi kalau sesuai Permenkes,” tegas perempuan berkerudung ini.

 

Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru

/