26 C
Kediri
Tuesday, August 9, 2022

Tak Dapat Bansos karena Kartu Expired

KABUPATEN, JP Radar Kediri- Problem yang membelit keluarga penerima manfaat (KPM) untuk menerima bantuan pangan non-tunai (BPNT) bertambah. Setelah ada beberapa desa yang tak berani mencairkan karena takut tersandung masalah hukum, kali ini juga muncul persoalan lain. Banyak KPM yang belum dapat bansos karena kartu mereka kedaluwarsa atau expired date.

Akibatnya, mereka dianggap mundur dari program BPNT. Padahal, faktanya, dari sisi ekonomi, para KPM itu tergolong miskin. Sehingga masih layak mendapat bantuan.

Seperti yang terjadi di Desa Panjer, Kecamatan Plosoklaten. Di desa ini puluhan orang yang terkendala karena kartu sembako mereka kedaluwarsa.

“Ada 24 KPM yang mundur karena terkendala kartu expired,” aku Kepala Desa Panjer Suhadi.

Problemnya, akibat kartu kedaluwarsa itu, puluhan KPM tersebut tak bisa mendapat BPNT untuk periode April dan Mei. Ketika hendak diajukan perbaikan atau pembaharuan kartu sembako, masih harus menunggu kelarnya mesin electronic data capture (EDC) yang masih di-upgrade. Padahal BPNT tahap keempat sudah selesai penyalurannya melalui elektronik warung gotong royong (e-warong).

Baca Juga :  Harga Telur di Kisaran Rp 21.000

“Untuk pembagian BPNT tahap empat disalurkan berupa sembako,” tutupnya.

Kasus berbeda terjadi di Kecamatan Grogol. Di wilayah ini juga ada puluhan KPM yang tidak bisa menerima bantuan. Tapi, penyebabnya adalah sang penerima telah meninggal dunia atau pindah alamat.

“Total di Kecamatan Grogol ada 66 KPM (yang tak bisa mendapat BPNT),” terang Camat Grogol Zaenal Mustofa.

Menurut Plt Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kediri Dyah Saktiana menjelaskan, bila ada yang meninggal dunia dianjurkan untuk mengusulkan pengajuan pengganti dari keluarga intinya. Begitu juga dengan perpindahan tempat tinggal. Jika ke luar daerah maka data penerimanya bisa dicoret. Bisa diusulkan lagi saat sudah berada di tempat tinggal yang baru.

Baca Juga :  Kedelai di Kediri Makin Mahal dan Langka

Sedangkan bila pindahnya antardesa atau kecamatan, perempuan yang kerap disapa Nana itu meminta masyarakat segera mengurus perbaikan data. “Setidaknya nanti ke (dinas) dukcapil (kependudukan dan catatan sipil, Red) lalu meminta desa input data yang baru,” bebernya.

Saat ini, pendataan warga yang ekonominya tidak mampu ada di desa. Update datanya tidak lagi dilakukan per satu semester atau per triwulan. Tetapi sudah bisa dilakukan setiap bulan.






Reporter: rekian
- Advertisement -

KABUPATEN, JP Radar Kediri- Problem yang membelit keluarga penerima manfaat (KPM) untuk menerima bantuan pangan non-tunai (BPNT) bertambah. Setelah ada beberapa desa yang tak berani mencairkan karena takut tersandung masalah hukum, kali ini juga muncul persoalan lain. Banyak KPM yang belum dapat bansos karena kartu mereka kedaluwarsa atau expired date.

Akibatnya, mereka dianggap mundur dari program BPNT. Padahal, faktanya, dari sisi ekonomi, para KPM itu tergolong miskin. Sehingga masih layak mendapat bantuan.

Seperti yang terjadi di Desa Panjer, Kecamatan Plosoklaten. Di desa ini puluhan orang yang terkendala karena kartu sembako mereka kedaluwarsa.

“Ada 24 KPM yang mundur karena terkendala kartu expired,” aku Kepala Desa Panjer Suhadi.

Problemnya, akibat kartu kedaluwarsa itu, puluhan KPM tersebut tak bisa mendapat BPNT untuk periode April dan Mei. Ketika hendak diajukan perbaikan atau pembaharuan kartu sembako, masih harus menunggu kelarnya mesin electronic data capture (EDC) yang masih di-upgrade. Padahal BPNT tahap keempat sudah selesai penyalurannya melalui elektronik warung gotong royong (e-warong).

Baca Juga :  Dewan Desak Pemkot Kediri Selesaikan Lahan Semampir

“Untuk pembagian BPNT tahap empat disalurkan berupa sembako,” tutupnya.

Kasus berbeda terjadi di Kecamatan Grogol. Di wilayah ini juga ada puluhan KPM yang tidak bisa menerima bantuan. Tapi, penyebabnya adalah sang penerima telah meninggal dunia atau pindah alamat.

“Total di Kecamatan Grogol ada 66 KPM (yang tak bisa mendapat BPNT),” terang Camat Grogol Zaenal Mustofa.

Menurut Plt Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kediri Dyah Saktiana menjelaskan, bila ada yang meninggal dunia dianjurkan untuk mengusulkan pengajuan pengganti dari keluarga intinya. Begitu juga dengan perpindahan tempat tinggal. Jika ke luar daerah maka data penerimanya bisa dicoret. Bisa diusulkan lagi saat sudah berada di tempat tinggal yang baru.

Baca Juga :  ‘Saya Mencari Murah, Kalau Pertalite Mahal’

Sedangkan bila pindahnya antardesa atau kecamatan, perempuan yang kerap disapa Nana itu meminta masyarakat segera mengurus perbaikan data. “Setidaknya nanti ke (dinas) dukcapil (kependudukan dan catatan sipil, Red) lalu meminta desa input data yang baru,” bebernya.

Saat ini, pendataan warga yang ekonominya tidak mampu ada di desa. Update datanya tidak lagi dilakukan per satu semester atau per triwulan. Tetapi sudah bisa dilakukan setiap bulan.






Reporter: rekian

Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru

/