23.7 C
Kediri
Sunday, June 26, 2022

Tak Boleh di Bawah UMK

KOTA, JP Radar Kediri- Upah minimum kota (UMK) menjadi patokan terendah bagi pengusaha untuk memberikan upah pada pekerjanya. Mereka tak boleh membayar di bawah itu.

Peringatan itu disampaikan oleh Plt Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja (Dinkop UMTK) Bagus Alit. Dia mengingatkan bahwa pengusaha tak boleh membayar upah pekerja di bawah batas minimum tersebut.

Lalu, apakah ada perusahaan yang merasa keberatan dengan penerapan UMK baru tersebut? Menurut Bagus Alit, hingga saat ini belum ada satu perusahaan yang mengajukan keberatan. “Sementara belum ada (perusahaan yang mengajukan penangguhan),” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Kediri kemarin.

Menurut Bagus, selama ini pengusaha di wilayah Kota Kediri jarang ada yang mengajukan keberatan. Terutama pada tahun ini, tidak ada perusahaan yang merasa keberatan dengan besaran UMK.

Khusus untuk penerapan UMK 2021, Bagus Alit memang belum mempelajari sepenuhnya aturan perundang-undangan yang baru. Apakah masih menyediakan ruang bagi pengusaha mengajukan keberatan atau tidak.

Dalam aturan lama, berdasarkan data yang dihimpun koran ini, penangguhan pembayaran UMK dapat dilakukan oleh perusahaan yang merasa tidak mampu. Namun untuk mengajukan penangguhan tersebut ada berbagai persyaratan dan dokumen yang harus dilengkapi.

Baca Juga :  Antisipasi Hewan di Jalur Perbatasan

Berkas persayaratan pengajuan penangguhan tersebut nantinya akan dimintakan persetujuan kepada dinas tenaga kerja tingkat provinsi terlebih dahulu. Nantinya, perusahaan yang bersangkutan akan diverifikasi. Kalau memenuhi syarat, penangguhan tersebut akan dikabulkan.

Namun dengan berlakunya UU Cipta Kerja, mekanisme penangguhan tersebut masih menjadi perdebatan. Apakah masih boleh atau tidak. Hanya saja, Bagus memastikan bahwa dalam UU tersebut perusahaan tidak boleh membayar di bawah upah minimum.

“Pengecualiannya hanya untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM),” sambungnya.

Berdasarkan data yang dihimpun koran ini, sebelum UU Cipta Kerja diundangkan, ketentuan tentang penangguhan itu tertuang dalam Pasal 90 ayat 2 UU Ketenagakerjaan. Yang mana berisi, pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum dapat diberikan kelonggaran untuk melakukan penangguhan.

Namun dengan diundangkannya UU Cipta Kerja, pasal tersebut telah dihapus. Sehingga ketentuan yang mengatur tentang penangguhan pembayaran UMK tersebut tidak lagi berlaku.

Sedangkan untuk UMKM, penentuan upahnya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerjanya. Meski begitu, tetap ada ketentuan minimum berdasarkan persentase dari rata-rata konsumsi masyarakat. Berdasarkan data yang bersumber dari lembaga berwenang di bidang statistik.

Baca Juga :  Ada Opsi Pindah Tempat

Apakah itu artinya tidak boleh lagi ada perusahaan yang melakukan penangguhan, Bagus mengaku bahwa pihaknya memahaminya juga seperti itu. “Cuma kita nantikan saja pelaksanaannya nanti ke depannya seperti apa,” tandasnya.

Di lain sisi, Ketua Kamar Dadang dan Industri Indonesia (Kadin) Kota Kediri Solikhin menilai bahwa penangguhan tersebut masih dapat dilakukan. “Saya melihatnya masih bisa mengajukan penangguhan. Tetapi memang belum ada yang mengajukannya,” kata Solikhin kepada koran ini.

Sementara itu, pihak perusahaan maupun serikat pekerja mengaku kompak menerima besaran UMK yang ditetapkan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. UMK para pekerja di Kota Tahu menjadi sebesar Rp 2.085.924,76. Yang mana sebelumnya sebesar Rp 2.060.925,00. (tar)

 

Pengajuan Penangguhan Bila Pengusaha Tak Mampu UMK

1.    Naskah asli kesepakatan tertulis antara pengusaha dan serikat pekerja terkait

2.    Neraca perhitungan laba rugi dua tahun terakhir yang telah diaudit

3.    Jumlah buruh yang diajukan penangguhannya

4.    Perkembangan produksi

Catatan : Berdasarkan Pasal 90 ayat 2 UU Ketenagakerjaan lama

- Advertisement -

KOTA, JP Radar Kediri- Upah minimum kota (UMK) menjadi patokan terendah bagi pengusaha untuk memberikan upah pada pekerjanya. Mereka tak boleh membayar di bawah itu.

Peringatan itu disampaikan oleh Plt Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja (Dinkop UMTK) Bagus Alit. Dia mengingatkan bahwa pengusaha tak boleh membayar upah pekerja di bawah batas minimum tersebut.

Lalu, apakah ada perusahaan yang merasa keberatan dengan penerapan UMK baru tersebut? Menurut Bagus Alit, hingga saat ini belum ada satu perusahaan yang mengajukan keberatan. “Sementara belum ada (perusahaan yang mengajukan penangguhan),” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Kediri kemarin.

Menurut Bagus, selama ini pengusaha di wilayah Kota Kediri jarang ada yang mengajukan keberatan. Terutama pada tahun ini, tidak ada perusahaan yang merasa keberatan dengan besaran UMK.

Khusus untuk penerapan UMK 2021, Bagus Alit memang belum mempelajari sepenuhnya aturan perundang-undangan yang baru. Apakah masih menyediakan ruang bagi pengusaha mengajukan keberatan atau tidak.

Dalam aturan lama, berdasarkan data yang dihimpun koran ini, penangguhan pembayaran UMK dapat dilakukan oleh perusahaan yang merasa tidak mampu. Namun untuk mengajukan penangguhan tersebut ada berbagai persyaratan dan dokumen yang harus dilengkapi.

Baca Juga :  Jalan Arteri Mulai Padat

Berkas persayaratan pengajuan penangguhan tersebut nantinya akan dimintakan persetujuan kepada dinas tenaga kerja tingkat provinsi terlebih dahulu. Nantinya, perusahaan yang bersangkutan akan diverifikasi. Kalau memenuhi syarat, penangguhan tersebut akan dikabulkan.

Namun dengan berlakunya UU Cipta Kerja, mekanisme penangguhan tersebut masih menjadi perdebatan. Apakah masih boleh atau tidak. Hanya saja, Bagus memastikan bahwa dalam UU tersebut perusahaan tidak boleh membayar di bawah upah minimum.

“Pengecualiannya hanya untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM),” sambungnya.

Berdasarkan data yang dihimpun koran ini, sebelum UU Cipta Kerja diundangkan, ketentuan tentang penangguhan itu tertuang dalam Pasal 90 ayat 2 UU Ketenagakerjaan. Yang mana berisi, pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum dapat diberikan kelonggaran untuk melakukan penangguhan.

Namun dengan diundangkannya UU Cipta Kerja, pasal tersebut telah dihapus. Sehingga ketentuan yang mengatur tentang penangguhan pembayaran UMK tersebut tidak lagi berlaku.

Sedangkan untuk UMKM, penentuan upahnya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerjanya. Meski begitu, tetap ada ketentuan minimum berdasarkan persentase dari rata-rata konsumsi masyarakat. Berdasarkan data yang bersumber dari lembaga berwenang di bidang statistik.

Baca Juga :  Lereng Utara Kelud, Kawasan Penting Sejarah Jawa (25)

Apakah itu artinya tidak boleh lagi ada perusahaan yang melakukan penangguhan, Bagus mengaku bahwa pihaknya memahaminya juga seperti itu. “Cuma kita nantikan saja pelaksanaannya nanti ke depannya seperti apa,” tandasnya.

Di lain sisi, Ketua Kamar Dadang dan Industri Indonesia (Kadin) Kota Kediri Solikhin menilai bahwa penangguhan tersebut masih dapat dilakukan. “Saya melihatnya masih bisa mengajukan penangguhan. Tetapi memang belum ada yang mengajukannya,” kata Solikhin kepada koran ini.

Sementara itu, pihak perusahaan maupun serikat pekerja mengaku kompak menerima besaran UMK yang ditetapkan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. UMK para pekerja di Kota Tahu menjadi sebesar Rp 2.085.924,76. Yang mana sebelumnya sebesar Rp 2.060.925,00. (tar)

 

Pengajuan Penangguhan Bila Pengusaha Tak Mampu UMK

1.    Naskah asli kesepakatan tertulis antara pengusaha dan serikat pekerja terkait

2.    Neraca perhitungan laba rugi dua tahun terakhir yang telah diaudit

3.    Jumlah buruh yang diajukan penangguhannya

4.    Perkembangan produksi

Catatan : Berdasarkan Pasal 90 ayat 2 UU Ketenagakerjaan lama

Artikel Terkait

Most Read

Megengan Pandemi

Sembadra Karya


Artikel Terbaru

/