KEDIRI, JP Radar Kediri-Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa full senyum di Ramadan ini. Pasalnya, tunjangan hari raya (THR) mereka dipastikan akan cair lebih awal.
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kediri Moch. Izma Nur Choironi mengatakan, hingga kemarin (16/2) pihaknya masih menunggu peraturan menteri keuangan (PMK) terkait kebijakan pencairan THR ASN.
Namun, berdasar pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya, menurut pria yang akrab disapa Izma itu THR tahun ini akan cair di awal Ramadan. Lebih awal dari tahun lalu yang baru cair sekitar minggu ketiga bulan puasa.
“Kalau dilihat secara makro-nya, kenapa sih THR mau diberikan di awal puasa? Itu dalam rangka meningkatkan pertumbuhan daya beli di masyarakat,” ungkap Izma.
Program tersebut, kata Izma, juga sejalan dengan penerapan work from anywhere (WFA) oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartanto. Dengan demikian, juga ASN bisa mudik lebih awal.
Pemberian THR di awal Ramadan, terang Izma, diharapkan juga bisa menopang kebutuhan selama mudik. Sekaligus mendongkrak daya beli selama bulan puasa.
“Tahun lalu juga jumlah orang mudik lebaran kan turun sekitar 20–25 persen. Sehingga ini didorong agar (ekonomi) tumbuh positif,” sambungnya.
Terkait jumlah anggaran yang dialokasikan di Kediri Raya, menurutnya masih harus menunggu turunnya PMK. Namun, diperkirakan alokasinya secara global di Kediri akan turun. Sebab, tahun ini THR kemenag dialihkan ke kantor wilayah (kanwil).
“Karena gaji pegawai kan ada yang dibayar pusat dan daerah. Dan sekarang kemenag itu dibayar sama kanwil-nya. Itu termasuk ASN di madrasah-madrasah mulai Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah, itu dibayar oleh kanwil. Otomatis berkurang dibanding tahun lalu,” bebernya.
Kapan THR mulai disalurkan? Izma menyebut jadwalnya baru bisa diketahui setelah PMK turun. Namun, dengan THR tahun lalu yang dicairkan di minggu ketiga Ramadan, diperkirakan tahun ini THR bisa cair paling lambat di minggu kedua, atau di awal Maret mendatang.
“Penyalurannya sama seperti tahun lalu. Dan data pegawai yang diambil adalah pembayaran gaji bulan Februari,” ungkapnya sembari menyebut jumlah ASN yang menerima THR masih dalam penghitungan.
Sedianya, kategori yang berhak menerima THR meliputi pegawai negeri sipil (PNS) pemerintah daerah dan pusat. Kemudian, ada pula komisioner-komisioner, anggota DPRD, prajurit TNI/Polri, hingga kepala daerah.
Bagaimana dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), termasuk PPPK paruh waktu? Izma menyebut THR mereka jadi kebijakan masing-masing pemerintah daerah. THR bisa diberikan jika dalam kontrak terdapat klausul pemberian THR.
“Kalau untuk PPPK menunggu lebih detailnya dari PMK,” terang Izma menegaskan PPPK bisa menerima THR jika di kontraknya disebut demikian.
Adapun komponen THR akan meliputi gaji pokok dan tambahan penghasilan pegawai (TPP). Sedangkan untuk ASN pemda, pencairan THR akan menyesuaian kemampuan fiskal daerah masing-masing.
Terpisah, Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri Sugeng Wahyu Purba Kelana juga belum bisa membeber terkait kebijakan pencairan THR tahun ini. “Sampai saat ini belum ada kabar,” katanya, dikonfirmasi Senin kemarin (16/2).
Editor : Andhika Attar Anindita