Kemenhaj Minta Pemda Anggarkan Biaya PHD, Bagaimana Kediri?
JP Radar Kediri–Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Jawa Timur menginstruksikan kabupaten/kota di wilayahnya untuk menganggarkan biaya petugas haji daerah (PHD).
Pasalnya, biaya yang semula ditanggung oleh masing-masing petugas haji itu kini dialihkan ke pemerintah daerah.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Kanwil Kemenhaj Jatim Mahmudi dalam rakor yang dihadiri perwakilan kepala daerah dan kepala kantor Kementerian Agama (Kemenag) di Jatim.
Mahmudi mengatakan, kuota PHD untuk Jawa Timur pada 2026 mencapai 221 orang. Namun, hanya 161 petugas yang terserap.
Dari hasil evaluasi, salah satu persoalan yang ditemukan adalah biaya keberangkatan ke Tanah Suci masih dibebankan kepada masing-masing petugas.
“Ini (bayar sendiri-sendiri) yang menjadi salah satu kendala pemenuhan kuota PHD,” ungkap Mahmudi.
Padahal, menurut Mahmudi petugas daerah memiliki peran penting. Yakni untuk membantu pelayanan jemaah selama menjalankan ibadah haji.
Karena itu, dia meminta pemerintah daerah turut mengambil peran melalui dukungan anggaran. Yakni untuk membiayai keberangkatan petugas.
Hal tersebut sesuai dengan UU No. 14/2025 yang memberi payung hukum pembiayaan PHD oleh pemerintah daerah.
“Harapan kami setelah pertemuan ini ada outcome. Ada kesepakatan di mana sesuai dengan Undang-Undang 14 Tahun 2025 bahwa PHD itu dibiayai oleh pemerintah daerah,” katanya.
