Harga Tanah di Kawasan Bandara Doho Bisa Meroket Lagi, Ini Penyebabnya
JP Radar Kedir – Wacana pengembangan kawasan sekitar Bandara Dhoho Kediri kembali berpotensi mengerek nilai tanah di wilayah tersebut. Pengamat ekonomi Universitas Nusantara PGRI (UNP) Kediri Subagyo menilai, rencana Bandara Internasional Dhoho Kediri menjadi embarkasi haji mulai 2027 nanti dapat memicu kenaikan harga tanah.
Terlebih akan dibangunannya hotel haji dan rumah sakit di kawasan barat sungai Menurut dia, kenaikan tersebut sangat bergantung pada lokasi tanah, akses jalan, serta kesesuaian dengan tata ruang. “Kalau dengan akan dibangunnya hotel haji dan rumah sakit, dampaknya akan terbentuk ekosistem baru,” ujarnya.
Ekosistem tersebut tidak hanya berkaitan dengan aktivitas penerbangan. Tetapi juga membuka peluang tumbuhnya berbagai sektor ekonomi pendukung. Mulai dari akomodasi, kuliner, transportasi, perdagangan, jasa kesehatan, kos-kosan, perumahan hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berpotensi berkembang di sekitar kawasan.
Subagyo menjelaskan, kenaikan harga tanah terjadi ketika permintaan meningkat sementara jumlah lahan strategis yang tersedia terbatas. “Tanah menjadi bernilai,” jelasnya.
Selain faktor kebutuhan lahan, kenaikan harga juga dapat dipengaruhi ekspektasi investor terhadap masa depan suatu kawasan. Artinya, investor maupun pemilik lahan bisa melihat potensi pengembangan kawasan bandara sebagai peluang ekonomi dalam jangka panjang.
Meski demikian, kenaikan harga tanah tidak sepenuhnya membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar. Di satu sisi, masyarakat yang tanahnya dibeli akan mengalami peningkatan kekayaan. Sementara pertumbuhan aktivitas ekonomi dapat membuka pasar baru bagi UMKM dan mendorong perkembangan infrastruktur.
“Positifnya, kekayaan masyarakat yang tanahnya dibeli menjadi meningkat, ekonomi lokal tumbuh, UMKM mempunyai pasar baru, infrastruktur ikut berkembang,” paparnya.
Baca Juga: Angkasa Pura Susun Skema Pelayanan Haji Tahun 2027 di Bandara Dhoho Kediri, Begini Hasilnya
Namun, terdapat pula risiko yang perlu diantisipasi. Masyarakat lokal bisa kehilangan tanah, menghadapi kenaikan biaya hidup, hingga hanya menjadi penonton jika tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi.
Karena itu, Subagyo menilai masyarakat tidak seharusnya hanya mengambil keuntungan dengan menjual tanah. Mereka perlu didorong untuk menjadi pelaku ekonomi di kawasan yang berkembang tersebut. “Masyarakat harus bisa memanfaatkan peluang. Tidak hanya menjual tanah, tetapi bisa menjadi pelaku ekonomi,” tegasnya.
Menurut dia, pemerintah daerah memiliki peran penting agar masyarakat sekitar tidak hanya menjadi pemilik lahan yang kemudian menjual asetnya. Tetapi juga mampu menangkap peluang usaha baru. Salah satunya dengan memberikan pembekalan kewirausahaan. Sehingga masyarakat lokal dapat ikut menikmati perputaran ekonomi yang muncul seiring pengembangan kawasan Bandara Dhoho. (*)
