Faktor Ini yang Membuat Bulog Pede Stok Beras di Daerah Ini Aman hingga 14 Bulan Mendatang
JP Radar Kediri – Perum Bulog Kantor Cabang Kediri memastikan ketersediaan beras di wilayah kerjanya dalam kondisi aman. Hingga pertengahan tahun 2026, serapan gabah dan beras petani yang telah masuk ke gudang Bulog mencapai sekitar 97 ribu ton.
Pemimpin Perum Bulog Kantor Cabang Kediri Harisun mengatakan, jumlah tersebut merupakan hasil penyerapan dari petani dan mitra Bulog yang masih terus berjalan. Meski stok bersifat fluktuatif karena ada pemasukan dan pengeluaran, ketersediaan beras saat ini dinilai lebih dari cukup.
“Dengan stok sekitar 97 ribu ton itu, ketahanan stok kurang lebih bisa sampai 14 bulan. Jadi sangat aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Baca Juga: Ini Penyebab Harga Cabai Rawit Anjlok
Bulog Kediri tahun ini mendapat target pengadaan sebanyak 73.489 ton. Hingga saat ini realisasinya telah mencapai sekitar 93 persen dari target yang ditetapkan pemerintah. “Target pengadaan berlangsung sampai Desember. Kami sangat optimistis bisa mencapai bahkan melampaui target tersebut,” kata Harisun.
Dia menambahkan, proses penyerapan masih terus berlangsung sehingga jumlah stok berpotensi bertambah. Bulog juga terus memantau kondisi produksi pertanian di tengah musim kemarau agar pasokan tetap terjaga.
Selain menjaga stok, Bulog juga menjalankan berbagai program stabilisasi pangan. Salah satunya melalui penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang terus didistribusikan ke pasar dan pengecer resmi.
Untuk harga, Bulog memastikan beras SPHP tetap dijual sesuai ketentuan pemerintah. Harga di tingkat gudang sebesar Rp 11.000 per kilogram. Sedangkan harga eceran tertinggi (HET) di tingkat konsumen maksimal Rp 12.500 per kilogram.
“Meski harga beras komersial di pasaran naik, harga beras SPHP tetap stabil karena memang menjadi instrumen pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga,” jelas Harisun.
Bulog juga tidak membatasi kuota penyaluran SPHP kepada pengecer. Namun distribusi dilakukan berdasarkan kebutuhan yang wajar guna mencegah penyalahgunaan dan penjualan di atas HET.
