Sahara Barat merupakan salah satu konflik terpanjang dan paling kompleks di Afrika, sekaligus wilayah yang status politiknya masih diperdebatkan hingga kini. Meski terdaftar sebagai wilayah non-pemerintahan sendiri oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagian besar wilayahnya dikuasai Maroko, sementara sisanya dikontrol oleh Republik Demokratik Arab Sahrawi (RDAS), yang diproklamasikan Front Polisario.

Dengan latar sejarah kolonial Spanyol, dinamika militer di era Perang Dingin, serta ketegangan geopolitik Maghreb yang masih berlanjut, Sahara Barat sering disebut sebagai “koloni terakhir di Afrika”.

Fakta Singkat

• Ibu kota de facto (Maroko): Laayoune

• Ibu kota klaim RDAS: El Aaiún (dalam pengasingan, Tindouf – Aljazair)

• Luas wilayah: 272.000 km²

• Penduduk: ± 618.600 jiwa

• Kontrol wilayah:

  • Maroko: ± 70%, termasuk semua kota besar dan pusat ekonomi

  • RDAS/Polisario: ± 30%, terutama wilayah timur dan selatan yang jarang penduduk

• Status PBB: Wilayah non-pemerintahan sendiri sejak 1963

• Penjajah sebelumnya: Spanyol (Sahara Spanyol)

• Pihak-pihak utama dalam sengketa: Maroko, Front Polisario (RDAS), Aljazair

• Misi PBB: MINURSO (sejak 1991)

Sejarah Singkat

Koloni Spanyol (1884–1975)

Sahara Barat berada di bawah administrasi Spanyol selama hampir satu abad. Pada 1960-an, ketika gelombang dekolonisasi melanda Afrika, PBB menekan Spanyol untuk mengadakan referendum menentukan nasib sendiri.

Namun, referendum tidak pernah terlaksana.

1975: Akhir Pendudukan Spanyol dan Konflik Baru

Pada 1975, Spanyol menarik diri dan menyerahkan administrasi wilayah tersebut kepada:

• Maroko, dan

• Mauritania

Keputusan ini ditentang oleh Front Polisario, gerakan nasionalis Sahrawi yang menyatakan pembentukan Republik Demokratik Arab Sahrawi (RDAS) dan melancarkan perang gerilya.

Mauritania mundur dari Sahara Barat pada 1979, sementara Maroko memperluas kontrolnya atas sebagian besar wilayah.

Konflik dan Gencatan Senjata

Perang (1975–1991)

Pertempuran antara Maroko dan Front Polisario berlangsung selama 16 tahun. Maroko kemudian membangun tembok pertahanan sepanjang 2.700 km yang memisahkan wilayah padat penduduk (di bawah Maroko) dari gurun timur (di bawah Polisario).

Gencatan Senjata PBB (1991)

PBB memfasilitasi gencatan senjata dan membentuk MINURSO, dengan mandat menggelar referendum kemerdekaan.
Hingga kini, referendum belum pernah terlaksana akibat:

• perdebatan daftar pemilih,

• ketidaksepakatan soal status politik wilayah,

• dan kebuntuan diplomatik antara Maroko dan Polisario.

Siapa Mengontrol Apa?

Maroko (±70%)

Mengelola wilayah yang ditempati sebagian besar penduduk, termasuk:

• Laayoune

• Dakhla

• Boujdour

Maroko menganggap wilayah tersebut sebagai “provinsi selatan” dan berinvestasi besar dalam infrastruktur, pelabuhan, energi terbarukan, dan pariwisata.

RDAS/Front Polisario (±30%)

Wilayah timur dan selatan yang jarang penduduk, dikenal sebagai Zona Bebas. Pemerintahan RDAS berbasis di kamp pengungsi Tindouf, Aljazair.

Status Internasional dan Pengakuan Diplomatik

• RDAS pernah diakui oleh 84 negara, namun jumlah ini menurun.

• Saat ini, sekitar 46 negara masih mempertahankan pengakuannya.

• Uni Afrika (OAU/UA) mengakui RDAS sebagai anggota penuh sejak 1984.

• Maroko tidak diakui oleh negara anggota PBB manapun sebagai pemilik kedaulatan sah atas Sahara Barat hingga 2020, ketika Amerika Serikat mengakui klaim Maroko sebagai bagian dari perjanjian normalisasi dengan Israel.

• Israel juga mengakui kedaulatan Maroko pada 2023.

Sebagian besar negara lain — termasuk Rusia, Inggris, dan banyak negara Asia — mengambil posisi netral dan mendorong proses perdamaian PBB.

Peran Negara Tetangga

Aljazair

Pendukung utama Polisario, menyediakan:

• kamp pengungsi di Tindouf,

• bantuan politik dan militer,

• logistik pemerintahan RDAS.

Aljazair menyatakan dukungannya didasarkan pada prinsip penentuan nasib sendiri, tetapi Maroko menuduh Aljazair memiliki ambisi geopolitik di kawasan.

Mauritania

Tidak lagi mengklaim wilayah sejak 1979, dan kini mengambil posisi netral.

Upaya Penyelesaian dan Posisi PBB

PBB memandang penduduk Sahrawi memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri, namun kerangka pelaksanaannya masih menjadi sengketa utama.

Beberapa pendekatan yang pernah diajukan:

1. Referendum kemerdekaan

2. Otonomi di bawah kedaulatan Maroko

3. Pendekatan “jalan tengah” (Baker Plan)

Maroko secara konsisten mengusulkan model otonomi sejak 2007, sementara Polisario tetap menuntut referendum kemerdekaan sebagai opsi utama.

Kondisi Humaniter

Sekitar 100.000–200.000 pengungsi Sahrawi tinggal di kamp Tindouf, Aljazair, dalam kondisi:

• ketergantungan pada bantuan internasional,

• terbatasnya mobilitas,

• hambatan politik dan ekonomi.

Organisasi HAM menyerukan transparansi lebih luas terkait kondisi sosial dan hak-hak sipil di kamp.

Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Wilayah ini kaya akan:

• fosfat,

• perikanan,

• potensi angin dan matahari.

Kontrol atas sumber daya inilah yang sering menjadi faktor sensitif dalam perundingan.

Masa Depan Sahara Barat

Status akhir Sahara Barat tetap tidak pasti. Solusi yang mungkin termasuk:

• referendum,

• otonomi,

• atau perjanjian politik hibrida.

Dengan dinamika politik global serta ketegangan berkepanjangan antara Maroko dan Aljazair, Sahara Barat masih menjadi salah satu konflik yang belum terselesaikan dan paling rumit di dunia.(*)

Sumber :

1.  Encyclopædia Britannica: Western Sahara summary
2.  "United Nations General Assembly Resolution 34/37, The Question of Western Sahara". undocs.org (dalam bahasa Inggris). United Nations. 21 November 1979. A/RES/34/37. Diakses tanggal 28 March 2017.
3.  "Western Sahara: A Rare Look Inside Africa's Last Colony as U.S. Recognizes Moroccan Occupation". Democracy Now! (dalam bahasa American English). 2020-12-04. Diakses tanggal 2023-11-01. (*)

Editor : Jauhar Yohanis