29 C
Kediri
Saturday, December 3, 2022

Sidang Korupsi Gedung Ringinanom Hadirkan 3 Saksi

- Advertisement -

KOTA, JP Radar Kediri–Sidang kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung Serbaguna Ringinanom kembali digelar kemarin. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan tiga saksi di depan majelis hakim. Salah satunya Bagus Alit yang memberikan kesaksian saat dirinya masih menjabat kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD).

Untuk diketahui, selain Bagus Alit, dua saksi lain yang dihadirkan di Ruang Cakra PN Tipikor Surabaya kemarin adalah Tatte Hino dan Mohammad Bari. Di depan majelis hakim yang diketuai oleh Marper Pandiangan, Bagus menjelaskan mekanisme pencairan anggaran proyek.

Pria yang saat ini menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kediri ini menyebutkan, anggaran proyek Gedung Serbaguna Ringinanom sesuai tender senilai Rp 1,857 miliar. Dari jumlah tersebut, baru Rp 969,639 juta yang dibayarkan. “Pembayaran tidak dilanjutkan karena tenggang waktu pembangunan tidak sesuai perjanjian,” kata Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kota Kediri Nur Ngali mengulang penjelasan Bagus Alit di persidangan.

Sesuai surat perintah kerja (SPK), proyek harus selesai pada Februari 2020 lalu. Tetapi, progres proyek baru sekitar 50 persen atau separonya saja.

Baca Juga :  Syeikh Maliki, Pembawa Ajaran Agama Islam di Ngetos

Dalam pembayaran proyek, menurut Nurngali uang ditransfer ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Dana menurut Nurngali dikelola oleh Bagianto, salah satu terdakwa, yang menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK). “Pengeluaran (proyek Gedung Serbaguna Ringinanom, Red) dikelola oleh Bagianto,” terang Nurngali.

- Advertisement -

Dari hasil pemeriksaan, uang yang dicairkan diduga tidak digunakan untuk membeli material. Akibatnya, pembangunan gedung terhambat. Meski demikian, di sidang sebelumnya tiga terdakwa beralasan pembangunan terhambat bukan karena pembelian material yang kurang.

Melainkan karena akses mereka menuju lokasi proyek terhambat pihak Ramayana. Yakni, akses menuju ke lokasi proyek yang harus melewati mal di Jl Panglima Sudirman itu sangat terbatas. Saat mal beroperasi, mereka tidak bisa memasukkan material.

Untuk diketahui, selain mekanisme pencairan anggaran, dua saksi lain memberikan keterangan yang berbeda. Tatte Hino yang mengaku hanya pekerja lepas di CV Sekawan Elok itu menjelaskan seputar pembuatan dokumen untuk mengikuti tender. Sedangkan Bahri yang menjadi tenaga ahli CV Sekawan Elok memiliki tugas lain. “Bahri ini mengawasi dan menulis laporan untuk pembangunan,” jelas jaksa asal Jombang ini.

Baca Juga :  Motor Belok Tertabrak Bus, Pengendara Tewas

Sementara itu, setelah mendengar keterangan tiga saksi, sidang akan dilanjutkan pada Rabu (30/11) nanti. JPU akan menghadirkan saksi ahli. Mereka diharapkan bisa menjelaskan mekanisme perhitungan pembangunan Gedung Serbaguna Ringinanom.  Termasuk proses penghitungan kerugian negara.

Seperti diberitakan, pembangunan Gedung Serbaguna Kelurahan Ringinanom dilakukan 2019 lalu. Proyek senilai Rp 1,857 miliar itu dimenangkan oleh CV Sekawan Elok. JPU mendakwa Bagianto yang menjabat sebagai PPK tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Sedangkan Yudhistira, terdakwa lain dalam kasus tersebut, yang menjabat Direktur CV Sekawan Elok tidak dilibatkan dalam realisasi gedung. Melainkan, pekerjaan dilakukan oleh Aris Dwi Kusuma yang dalam dokumen kontrak menjadi tenaga K3.

Aris diduga memborongkan proyek kepada Didik Riyanto, dan dilanjutkan oleh Purwanto. Pekerjaan pembangunan gedung yang tidak selesai itu lantas diputus kontrak. Akibatnya, timbul kerugian negara senilai Rp  969,639 juta.






Reporter: Habibaham Anisa Muktiara
- Advertisement -

KOTA, JP Radar Kediri–Sidang kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung Serbaguna Ringinanom kembali digelar kemarin. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan tiga saksi di depan majelis hakim. Salah satunya Bagus Alit yang memberikan kesaksian saat dirinya masih menjabat kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD).

Untuk diketahui, selain Bagus Alit, dua saksi lain yang dihadirkan di Ruang Cakra PN Tipikor Surabaya kemarin adalah Tatte Hino dan Mohammad Bari. Di depan majelis hakim yang diketuai oleh Marper Pandiangan, Bagus menjelaskan mekanisme pencairan anggaran proyek.

Pria yang saat ini menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kediri ini menyebutkan, anggaran proyek Gedung Serbaguna Ringinanom sesuai tender senilai Rp 1,857 miliar. Dari jumlah tersebut, baru Rp 969,639 juta yang dibayarkan. “Pembayaran tidak dilanjutkan karena tenggang waktu pembangunan tidak sesuai perjanjian,” kata Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kota Kediri Nur Ngali mengulang penjelasan Bagus Alit di persidangan.

Sesuai surat perintah kerja (SPK), proyek harus selesai pada Februari 2020 lalu. Tetapi, progres proyek baru sekitar 50 persen atau separonya saja.

Baca Juga :  Amankan 0,18 Gram SS dari Pegawai Koperasi

Dalam pembayaran proyek, menurut Nurngali uang ditransfer ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Dana menurut Nurngali dikelola oleh Bagianto, salah satu terdakwa, yang menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK). “Pengeluaran (proyek Gedung Serbaguna Ringinanom, Red) dikelola oleh Bagianto,” terang Nurngali.

Dari hasil pemeriksaan, uang yang dicairkan diduga tidak digunakan untuk membeli material. Akibatnya, pembangunan gedung terhambat. Meski demikian, di sidang sebelumnya tiga terdakwa beralasan pembangunan terhambat bukan karena pembelian material yang kurang.

Melainkan karena akses mereka menuju lokasi proyek terhambat pihak Ramayana. Yakni, akses menuju ke lokasi proyek yang harus melewati mal di Jl Panglima Sudirman itu sangat terbatas. Saat mal beroperasi, mereka tidak bisa memasukkan material.

Untuk diketahui, selain mekanisme pencairan anggaran, dua saksi lain memberikan keterangan yang berbeda. Tatte Hino yang mengaku hanya pekerja lepas di CV Sekawan Elok itu menjelaskan seputar pembuatan dokumen untuk mengikuti tender. Sedangkan Bahri yang menjadi tenaga ahli CV Sekawan Elok memiliki tugas lain. “Bahri ini mengawasi dan menulis laporan untuk pembangunan,” jelas jaksa asal Jombang ini.

Baca Juga :  Habisi Sunarti, Nur Kholik Hanya Dijerat Pasal Penganiayaan

Sementara itu, setelah mendengar keterangan tiga saksi, sidang akan dilanjutkan pada Rabu (30/11) nanti. JPU akan menghadirkan saksi ahli. Mereka diharapkan bisa menjelaskan mekanisme perhitungan pembangunan Gedung Serbaguna Ringinanom.  Termasuk proses penghitungan kerugian negara.

Seperti diberitakan, pembangunan Gedung Serbaguna Kelurahan Ringinanom dilakukan 2019 lalu. Proyek senilai Rp 1,857 miliar itu dimenangkan oleh CV Sekawan Elok. JPU mendakwa Bagianto yang menjabat sebagai PPK tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Sedangkan Yudhistira, terdakwa lain dalam kasus tersebut, yang menjabat Direktur CV Sekawan Elok tidak dilibatkan dalam realisasi gedung. Melainkan, pekerjaan dilakukan oleh Aris Dwi Kusuma yang dalam dokumen kontrak menjadi tenaga K3.

Aris diduga memborongkan proyek kepada Didik Riyanto, dan dilanjutkan oleh Purwanto. Pekerjaan pembangunan gedung yang tidak selesai itu lantas diputus kontrak. Akibatnya, timbul kerugian negara senilai Rp  969,639 juta.






Reporter: Habibaham Anisa Muktiara

Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru

/