Selasa, 07 Dec 2021
Radar Kediri
Home / Hukum & Kriminal
icon featured
Hukum & Kriminal

Ratusan Anak Terlantar karena Pernikahan Dini

Dispensasi Kawin Harus Lampirkan Rekom Dinsos

15 Oktober 2021, 09: 38: 43 WIB | editor : Adi Nugroho

Ratusan Anak Terlantar karena Pernikahan Dini

Dampak Negatif Pernikahan Dini (Ilustrasi: Afrizal Saiful Mahbub - Radar Kediri)

Share this      

NGANJUK, JP Radar Nganjuk- Perceraian karena pernikahan dini sangat berdampak pada ibu dan anaknya. Berdasarkan data di Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Nganjuk, selama pandemi Covid-19 pada Maret 2020 hingga September 2021, ada ratusan ibu dan anaknya ditinggalkan suaminya. Mayoritas yang melakukannya adalah pasangan suami istri (pasutri) belia. “Total ada 236 yang meninggalkan pasangannya sehingga akhirnya bercerai,” ujar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk Abdul Hakim SAg SH MH melalui Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk M. Nafi’ SH MHI.

Kondisi ini sangat berbahaya bagi ibu dan anak. Karena nasib mereka akan sangat menderita. Apalagi, mayoritas ibu dari bayi tersebut tidak bekerja. Sehingga, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sangat sulit. “Biasa istri yang suaminya meninggalkan itu menggugat cerai karena merasa statusnya tidak jelas,” ujar Nafi’.

Banyaknya perempuan dan anak yang menjadi korban pernikahan dini ini menjadi perhatian serius Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Nganjuk. Agar jumlah korban tidak semakin bertambah, dinsos PPPA mulai tahun ini memperketat persyaratan bagi pemohon dispensasi kawin. “Sejak 2021 kami wajibkan untuk mendapat konseling dengan psikolog kami,” sambung Kepala Dinsos PPPA Kabupaten Nganjuk Nafhan Tohawi melalui Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dinsos PPPA Kabupaten Nganjuk Agus Sugianto.

Baca juga: Driver Ojol Asal Balowerti Nekat Embat Hp dan Laptop

Penekanan angka pernikahan dini di Kabupaten Nganjuk harus dilakukan karena berdasarkan data Dinsos PPPA Kabupaten Nganjuk, selama pandemi ada peningkatan pernikahan dini. “Di tahun 2020 ada peningkatan hampir tiga kali lipat,” ujar Agus.

Sebelum mendapatkan rekomendasi, calon pasutri akna mendapatkan pendampngan dari psikolog di Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga). Calon pasutri tersebut akan mendapat materi tentang pernikahan. Seperti tentang kesiapan psikis dan pemahaman tentang pernikahan. Jika dirasa sudah cukup memahami, Dinsos PPPA akan segera memberikan surat rekomendasi.

Namun, tidak semua pengajuan permohonan akan disetujui oleh Puspaga. Hal tersebut tergantung seberapa darurat kondisi yang sedang dialami oleh kedua calon pasangan.

Contohnya jika mereka menikah karena dipaksa oleh orang tua. Jika hal tersebut terjadi, Puspaga akan menolak pengajuan permohonan tersebut. Juga ketika kedua pasangan tidak memiliki alasan yang jelas untuk menikah. “Karena ternyata banyak yang bosen sekolah. Terus pengin nikah. Ya pasti kita tolak,” ungkap Agus.

Lebih lanjut, Agus mengatakan bahwa mayoritas yang melakukan pengajuan dispensasi kawin adalah pasangan yang sudah dalam kondisi hamil duluan. Untuk mencegah agar tidak hamil duluan, peran orang tua dan sekolah sangat penting. Bahaya free sex harus dijelaskan agar remaja tidak terjerumus.

(rk/tar/die/JPR)

 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
Facebook Twitter Instagram YouTube
©2021 PT. JawaPos Group Multimedia