Minggu, 29 May 2022
Radar Kediri
Home / Hukum & Kriminal
icon featured
Hukum & Kriminal

Sidang Korupsi BPNT Akhir Mei

13 Mei 2022, 11: 23: 52 WIB | editor : Adi Nugroho

Sidang Korupsi BPNT Akhir Mei

Share this      

Sidang kasus dugaan korupsi bantuan pangan non-tunai (BPNT) diprediksi paling cepat baru akan digelar akhir Mei nanti. Pasalnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kota Kediri baru akan melimpahkan kasus ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) minggu depan. Jadwal sidang biasanya baru keluar sekitar seminggu setelah pendaftaran.

          Kasi Intelijen Kejari Kota Kediri Harry Rahmat mengungkapkan, JPU Kejari Kota Kediri akan melimpahkan berkas dugaan korupsi BPNT ke PN Tipikor pada Selasa (17/5) depan. “Minggu ini JPU menuntaskan surat dakwaan sembari meneliti kembali berkas perkara,” kata Harry tentang kasus yang membelit tersangka Triyono Kutut Purwanto dan Sri Dewi Roro Sawitri tersebut.

          Setelah berkas perkara dilimpahkan ke PN Tipikor, menurut Harry wewenang penahanan Kutut dan Roro bukan lagi menjadi kewenangan Kejari Kota Kediri. Melainkan merupakan kewenangan PN Tipikor Surabaya.

Baca juga: Ditresnarkoba Polda Serahkan Pengedar SS

          Setelah melimpahkan kasus ke PN Tipikor Surabaya, jaksa asal Sumatera itu menyebut kejaksaan tetap akan mengajukan permohonan agar penahanan tersangka dilakukan di Polres Kediri Kota. “Nanti setelah itu baru hakim pengadilan yang menetapkan kedua tersangka akan ditahan dimana,” bebernya.

          Untuk diketahui, pelimpahan berkas perkara dari penyidik ke JPU dilakukan pada Selasa (19/4) lalu. Setelah itu, berkas dinyatakan lengkap dan tersangka beserta barang bukti langsung dilimpahkan.

          Harry menjelaskan, personel penyidik dan JPU merupakan orang yang sama. Meski demikian, mereka tak ingin lengah dalam meneliti berkas. Karenanya, di tiap tahapan tetap dilakukan penelitian ulang. Di antaranya, saat pembuatan surat dakwaan.

“Sebenarnya tim pidsus sudah memberi tahu kalau surat dakwaan juga sudah rampung. Tapi tetap diteliti lagi agar berkas dan dakwaan benar-benar lengkap,” urainya.

          Sesuai agenda, setelah dilimpahkan ke PN Tipikor, kejari tinggal menunggu jadwal sidang berikut tim majelis hakim yang menangani kasus tersebut. Belajar dari pengalaman sebelumnya, penentuan jadwal sidang tidak memakan waktu lama. Yakni, sekitar seminggu setelah pelimpahan berkas.

          Harry memastikan kejari akan menunjuk delapan orang sebagai tim JPU. Mereka yang akan menangani sidang kasus korupsi BPNT hingga dinyatakan inkrah.

          Seperti diberitakan, JPU menjerat Kutut dan Roro dengan pasal 12 huruf e, pasal 12 huruf b, pasal 11 atau pasal 12 b Jo pasal 18 UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20/2001 tentang perubahan atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hukuman minimal empat tahun dan maksimal 12 tahun penjara.

          Sebelumnya, kasus dugaan korupsi BPNT menimbulkan kerugian negara Rp 1,56 miliar. Dari jumlah tersebut, baru Rp 564 juta yang dikembalikan ke kas negara. “Belum ada tambahan pengembalian kerugian negara lagi hingga hari ini (kemarin, Red),” tandas Harry. (ica/ut)

 

(rk/rq/die/JPR)

 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
Facebook Twitter Instagram YouTube
©2022 PT. JawaPos Group Multimedia