Permintaan Kang Marhaen -sapaan akrab Marhaen Djumadi- kepada Emil Dardak Elestianto, wakil Gubernur Jawa Timur agar pembangunan di wilayah seluas 7.156,45 kilometer persegi itu tidak terombang-ambing. “Enam daerah di kawasan Selingkar Wilis pasti akan ikut,” ucap pria yang lekat dengan udeng khas Nganjuk.
Kang Marhaen khawatir, bila pembangunan Selingkar Wilis itu diserahkan kepada masing-masing daerah hasilnya tidak bisa maksimal. Apalagi, setiap daerah punya problem sendiri-sendiri. Mulai persoalan kemiskinan hingga minimnya tingkat pendidikan di kawasan yang luas wilayahnya sebesar 14,97 persen dari wilayah Jawa Timur itu.
“Akademisi yang hadir di ruang diskusi ini bisa mengambil peran terkait dengan rendahnya pendidikan di kawasan Selingkar Wilis,” kata moderator diskusi, Mahfud. Pemred Jawa Pos Radar Kediri itu menengahi diskusi dari Kang Marhaen yang disampaikan untuk Emil.
Wakil gubernur muda berusia 38 tahun itu meminta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga (DPU BM) Jawa Timur (Jatim) Edy Tambeng Widjaja untuk memperjelas posisi Selingkar Wilis. Termasuk menegaskan kembali peran Pemerintahan Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) yang telah dilakukan selama ini.
Edy memulainya dari feasibility study (FS) proyek Selingkar Wilis telah dilakukan pada 2016 lalu. Karena sudah lebih dari lima tahun maka perlu ada review untuk kelanjutan proyek nasional tersebut.
Untuk membangun kawasan yang dipadati penduduk sebanyak 6,29 juta jiwa itu, Pemprov Jatim sebenarnya sudah mengusulkan pembangunan kawasan itu masuk dalam kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN). Sayangnya, usulan itu gagal karena terkendala Covid-19.
Oleh Pemprov Jatim, Selingkar Wilis telah menjadi salah satu dari 19 kawasan strategis pariwisata provinsi (KSPP) Jawa Timur. Potensi wisatanya paling banyak berada di puncak Wilis. Dengan dominasi wisata alam, agrowisata, wisata sejarah dan budaya. Lokasinya berada di area ring 1 dan ring 2.
“Percepatan pembangunan kawasan ini untuk peningkatan nilai tambah agroindustri dan pengembangan agropolitan,” ujar Edy.
Jika masalah kesejahteraan di kawasan Selingkar Wilis terselesaikan berarti, seperenam masalah kesejahteraan di Jawa Timur sudah tuntas.
Kemudian untuk pembangunan fisiknya, Pemprov Jatim telah mengusulkan pembangunan 51 trase ke Pusat. Dilakukan secara kolektif, usulan anggaran ke pusat itu nanti akan ditransfer ke daerah masing-masing dalam bentuk dana alokasi khusus (DAK).
“Belum ada jawaban dari pusat, usulan dilakukan pada 2021,” aku Edy.
Karena sudah ada beberapa perubahan, Edy akan melakukan penyesuaian data agar usulan yang disampaikan ke pusat nanti bisa selaras.
Emil pun mengamini permintaan Plt Bupati Nganjuk Marhaen untuk menjemput anggaran ke Pusat agar pembangunan Selingkar Wilis terealisasi. Karena usulan pemprov belum mendapat jawaban, rencananya mantan Bupati Trenggalek itu akan menanyakan kelanjutan tentang proyek Selingkar Wilis itu ke pusat. Editor : Anwar Bahar Basalamah