25.3 C
Kediri
Saturday, January 28, 2023

Menelusuri Jalur Selingkar Wilis Kediri-Nganjuk (40)

Kemiskinan sebagai Problem Kebudayaan

- Advertisement -

Dari 4,57 juta jiwa (data Maret 2021) masyarakat miskin di Jatim sebagian di antaranya mendiami daerah-daerah di kawasan Selingkar Wilis. Yaitu mencapai

645,05 ribu jiwa. Nah, pembangunan Jalur Selingkar Wilis salah satunya adalah bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan.

Semangat melawan kemikinan itulah yang menjadi perhatian pengamat sosial dan politik Kediri Suko Susilo.        Karena spirit utama pembangunan Selingkar Wilis adalah untuk meningkatkan kesejahteraan maka perlu sinergitas setiap daerah untuk mewujudkan ide besar tersebut.

“Bagi saya kemiskinan yang ada di Selingkar Wilis itu adalah problem budaya,” ungkapnya.

Jika keinginan enam daerah yang tergabung dalam Tunggal Ronggo Mandiri (Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Nganjuk, Madiun dan Kediri) mengentaskan kemiskinan lewat pendekatan ekonomi berbasis infrastruktur, Suko punya cara pandang yang sedikit berbeda. Lelaki asal Prambon, Kabupaten Nganjuk itu menganggap kemiskinan bagian dari problem budaya maka perlu ada penelitian khusus untuk memahami masyarakat yang diklaim sebagai warga miskin.

Baca Juga :  Praktik Digital Marketing di Radar Kediri
- Advertisement -

Fokus penelitian itu adalah membahas secara rinci terkait dengan pemahaman orang yang diklaim miskin terhadap kemiskinan. “Pemahaman miskin antara orang kaya dan miskin tentu berbeda,” ucapnya.

Bagi orang yang hidup di perkotaan, bisa saja menganggap kehidupan warga yang tinggal di lereng gunung adalah masyarakat miskin. Namun, bagi warga setempat, kemungkinan berbeda dalam memaknai kemiskinan tersebut.

Dari sisi pengeluaran (uang), warga yang tinggal di lereng gunung cenderung lebih sedikit dari pada masyarakat perkotaan. Mereka tidak harus membeli kebutuhan pokok karena sudah tersedia oleh lahan yang mereka miliki. Dari segi kebutuhan hidup, warga yang tinggal di lereng gunung itu tidak pernah kekurangan.

Perbedaan pemahaman kemiskinan bagi masyarakat yang tinggal di lereng gunung Wilis bisa menjadi dasar prespektif lain untuk membuat kebijakan. Ini juga berlaku di bidang pendidikan. Jika rata-rata lama sekolah di enam daerah mereka hanya 7,88 tahun dan rata-rata harapan lama sekolahnya 13,36 maka harus ada penelitian tentang kebutuhan pendidikan mereka.

Baca Juga :  Penampilan Memukau PT Gudang Garam Tbk di Surabaya Vaganza 

Bisa saja, mereka membutuhkan pendidikan berbasis lapangan sesuai dengan kebiasaan masyarakat di lereng gunung. Misalnya pendidikan berkaitan dengan pertanian dari tanam, pengelolaan, hingga pemasarannya. “Ini juga perelu dilakukan penelitian,” tegasnya.

Seperti saat tim ekspedisi Selingkar Wilis melintas di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret. Saat itu, anak usia sekolah (di bawah 12 tahun) sudah ikut keluarganya memanen singkong. Aktivitas panen singkong sudah dilakukan selama 3 hari. Bocah lelaki itu sejak pukul 07.00 berada di tegalan membantu keluarganya.

Jadi, kebijakan yang punya landasan semangatnya adalah meningkatkan kesejahtaraan stidak melulu dari prespektif ekonomi berbasis infrastrukrtur. Karena itu, Suko menegaskan, pentingnya penelitian tersebut agar kebijakannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

 






Reporter: rekian
- Advertisement -

Dari 4,57 juta jiwa (data Maret 2021) masyarakat miskin di Jatim sebagian di antaranya mendiami daerah-daerah di kawasan Selingkar Wilis. Yaitu mencapai

645,05 ribu jiwa. Nah, pembangunan Jalur Selingkar Wilis salah satunya adalah bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan.

Semangat melawan kemikinan itulah yang menjadi perhatian pengamat sosial dan politik Kediri Suko Susilo.        Karena spirit utama pembangunan Selingkar Wilis adalah untuk meningkatkan kesejahteraan maka perlu sinergitas setiap daerah untuk mewujudkan ide besar tersebut.

“Bagi saya kemiskinan yang ada di Selingkar Wilis itu adalah problem budaya,” ungkapnya.

Jika keinginan enam daerah yang tergabung dalam Tunggal Ronggo Mandiri (Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Nganjuk, Madiun dan Kediri) mengentaskan kemiskinan lewat pendekatan ekonomi berbasis infrastruktur, Suko punya cara pandang yang sedikit berbeda. Lelaki asal Prambon, Kabupaten Nganjuk itu menganggap kemiskinan bagian dari problem budaya maka perlu ada penelitian khusus untuk memahami masyarakat yang diklaim sebagai warga miskin.

Baca Juga :  Raih Empat Gelar, MAN 1 Kota Kediri Juara Umum SC XII

Fokus penelitian itu adalah membahas secara rinci terkait dengan pemahaman orang yang diklaim miskin terhadap kemiskinan. “Pemahaman miskin antara orang kaya dan miskin tentu berbeda,” ucapnya.

Bagi orang yang hidup di perkotaan, bisa saja menganggap kehidupan warga yang tinggal di lereng gunung adalah masyarakat miskin. Namun, bagi warga setempat, kemungkinan berbeda dalam memaknai kemiskinan tersebut.

Dari sisi pengeluaran (uang), warga yang tinggal di lereng gunung cenderung lebih sedikit dari pada masyarakat perkotaan. Mereka tidak harus membeli kebutuhan pokok karena sudah tersedia oleh lahan yang mereka miliki. Dari segi kebutuhan hidup, warga yang tinggal di lereng gunung itu tidak pernah kekurangan.

Perbedaan pemahaman kemiskinan bagi masyarakat yang tinggal di lereng gunung Wilis bisa menjadi dasar prespektif lain untuk membuat kebijakan. Ini juga berlaku di bidang pendidikan. Jika rata-rata lama sekolah di enam daerah mereka hanya 7,88 tahun dan rata-rata harapan lama sekolahnya 13,36 maka harus ada penelitian tentang kebutuhan pendidikan mereka.

Baca Juga :  Empat Nyawa Melayang Tertabrak Bus

Bisa saja, mereka membutuhkan pendidikan berbasis lapangan sesuai dengan kebiasaan masyarakat di lereng gunung. Misalnya pendidikan berkaitan dengan pertanian dari tanam, pengelolaan, hingga pemasarannya. “Ini juga perelu dilakukan penelitian,” tegasnya.

Seperti saat tim ekspedisi Selingkar Wilis melintas di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret. Saat itu, anak usia sekolah (di bawah 12 tahun) sudah ikut keluarganya memanen singkong. Aktivitas panen singkong sudah dilakukan selama 3 hari. Bocah lelaki itu sejak pukul 07.00 berada di tegalan membantu keluarganya.

Jadi, kebijakan yang punya landasan semangatnya adalah meningkatkan kesejahtaraan stidak melulu dari prespektif ekonomi berbasis infrastrukrtur. Karena itu, Suko menegaskan, pentingnya penelitian tersebut agar kebijakannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

 






Reporter: rekian

Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru

/