Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Warga Kras Kediri: Listrik Mundak Maneh Toh?

Hilda Nurmala Risani

 

NORMAL LAGI: Warga sedang mengisi token listrik
NORMAL LAGI: Warga sedang mengisi token listrik

KEDIRI, JP Radar Kediri- Warga mengeluh pembayaran listrik kembali normal. Seperti yang disampaikan Yeni, 48, warga Desa Purwodadi, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri yang merasa pembayaran listrik di rumahnya sangatlah besar.


Advertisement

“Saat dapat diskon hanya Rp 90 ribu. Kini kembali tinggi, jadi Rp 200 ribu,” jelas Yeni. Pelanggan listrik banyak yang kaget ketika datang ke agen. Itu disebabkan karena tarifnya kembali tinggi.

Dia mengusulkan penghentian diskon listrik dilakukan secara perlahan. Sehingga masyarakat bisa lebih mempersiapkan diri. Mulai dari korting 50 persen, lalu diskon 30 persen, kemudian 10 persen hingga nanti menjadi normal kembali.

Cara itu dianggap ideal untuk membantu masyarakat yang kondisi ekonominya semakin sulit. Hal senada juga disampaikan Ayu, 28, warga Desa Purwodadi, Kras, tagihan listrik di rumahnya juga melambung tinggi.

Advertisement

Dia tidak mengetahui ada pemberhentian diskon. “Saya menggunakan daya listrik seperti biasanya. Tiba-tiba ketika membayar 2 kali lipat dari biasanya,” akunya.

Pada triwulan pertama, dia membayar sejumlah Rp 100 ribu. Tetapi memasuki triwulan kedua, tagihan listrik menjadi Rp 400 ribu.

Sementara itu, Vita, 24 selaku petugas yang melayani pembayaran tagihan listrik mengaku mendengar ada keluhan dari pelanggannya. “Iya sejak loket pembayaran dibuka, warga mengeluh, mbak tarif e mundak maneh to? (Mbak tarif Listrik naik lagi ya? Red). Tidak hanya satu dua orang yang bertanya,” ucapnya

Advertisement

Dia menjelaskan jika tarif listrik ini kembali normal seperti sebelumnya. Bukan mengalami kenaikan atau lonjakan harga. “Beberapa dari mereka mengira tarifnya mengalami kenaikan padahal tidak,” ungkapnya.

Bahkan, sebagian masyarakat merasa kebijakan pemerintah ini menyengsarakan masyarakat. Sebab, dengan kondisi ekonomi saat ini, UMKM hanya mendapatkan pendapatan sesuai dengan modal yang dikeluarkan. Apalagi untuk membayar tarif sekarang ini tentu mereka akan merugi.

Untuk diketahui, sejak 1 Maret 2025, pelanggan rumah tangga dengan daya 2.200 VA ke bawah kembali membayar tagihan listrik secara penuh sesuai pemakaian riil. Hal ini merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 yang menjadi dasar penyesuaian tarif pascastimulus.

Berdasarkan informasi yang dihimpun wartawan Jawa Pos Radar Kediri, tarif listrik dengan daya 900 VA, Rp 1.352 per kWh. Selanjutnya daya 1.300 VA, Rp 1.444,70 per kWh. Dan daya 2.200 VA, Rp 1.444,70 per kWh.

Terakhir, Vita berpesan agar masyarakat lebih bijak dalam menggunakan daya listrik. Agar tagihan yang dibayarkan tidak terlalu banyak. “Lonjakan biaya tagihan biasanya terjadi karena penggunaan daya listrik tidak diperhitungkan dengan baik,” pungkasnya.

Untuk mendapatkan berita-berita terkini Jawa Pos Radar Kediri, silakan bergabung di saluran  WhatsApp "Radar Kediri". Caranya klik link join saluran WhatsApp Radar Kediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi WhatsApp di ponsel. 

Advertisement

Artikel Terkait

Pengajuan Dispensasi Kawin Tembus Ratusan di Kediri, Dhito Soroti Kasus Hamil di Luar Nikah

Pengajuan Dispensasi Kawin Tembus Ratusan di Kediri, Dhito Soroti Kasus Hamil di Luar Nikah

Pengajuan dispensasi kawin (diska) di Kabupaten Kediri masih menjadi perhatian. Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Kediri mencatat 101 perkara diska masuk

Renovasi Taman Kilisuci Pare Capai 71 Persen, Pemkab Targetkan Rampung Tengah Desember

Renovasi Taman Kilisuci Pare Capai 71 Persen, Pemkab Targetkan Rampung Tengah Desember

Revitalisasi Taman Kilisuci Pare terus dikebut. Hingga saat ini, progres pembangunan taman tersebut telah mencapai 71 persen. Ditargetkan rampung pada 11 Desember

Usulkan UMK Kabupaten Kediri Naik Jadi Rp 2,83 Juta, Serikat Pekerja Minta Lebih Tinggi

Usulkan UMK Kabupaten Kediri Naik Jadi Rp 2,83 Juta, Serikat Pekerja Minta Lebih Tinggi

Dalam proses pleno penentuan nilai alfa sebagai faktor pengali dalam penghitungan kenaikan upah tidak sepenuhnya disepakati seluruh peserta.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer