Bansos Digital Mulai 10 November 2026, Penyaluran Berubah Total Lewat GovTech
JP Radar Kediri – Pemerintah bersiap melakukan perombakan besar dalam tata pelola perlindungan sosial. Melalui sistem Government Technology (GovTech), digitalisasi bantuan sosial atau Perlinsos Digital dijadwalkan mulai meluncur secara nasional pada 10 November 2026 mendatang.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, rencana roll out nasional tersebut telah disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau tidak ada perubahan, sekitar tanggal 10, sebenarnya kami usulkan pada Presiden tanggal 10 akan di-roll out secara nasional,” ujar Luhut di kantornya, Jakarta, dikutip Minggu (1/11/2026).
Baca Juga: Kapan BSU 2026 Cair? Ini Poin Penting Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 yang Harus Kamu Tahu
Luhut optimistis transisi skema bansos menuju digital ini dapat berjalan mulus. Pasalnya, per hari ini sudah tercatat 60 juta jiwa yang mendaftarkan diri ke dalam sistem GovTech dan dinyatakan memenuhi kualifikasi (qualified). Pemerintah menargetkan angka tersebut melonjak hingga 100 juta pendaftar saat program resmi diluncurkan.
“Dan kita harap waktu roll out oleh Presiden tanggal 10 November itu sudah lebih 100 juta orang. Akhir tahun ini, seluruh penduduk Indonesia yang qualified untuk menerima bansos sudah akan terdaftar. Jadi, ini membawa keadilan,” tegasnya.
Verifikasi Wajah dan Pengawalan AI
Sebelumnya, pemerintah memang menargetkan transformasi total bansos tunai digital pada 2027 dengan sasaran 48 juta keluarga, sebagaimana termuat dalam laman resmi Dukcapil Kemendagri.
Dalam praktiknya, masyarakat nantinya menggunakan mekanisme registrasi mandiri melalui Portal Perlinsos Kementerian Sosial. Syaratnya cukup sederhana: menyiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP elektronik, nomor meter listrik, serta melakukan pemindaian wajah (face recognition).
Luhut memastikan sistem baru ini dikawal ketat oleh teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) guna menutup celah salah sasaran.
"Saya melihat nanti subsidi tidak lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada yang menerima, rata-rata kita kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer, ada sekitar Rp 5,4 juta per orang. Ini nanti akan dikelompokkan dengan AI," jelas Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan.
Baca Juga: Atasi Pemblokiran Penerima Bansos, Cak Imin Minta Warga Gunakan Hak Sanggah, Begini Caranya
Kebijakan revolusioner ini dirancang untuk memangkas birokrasi yang selama ini berbelit. Tak hanya berhenti di sektor bansos, teknologi berbasis AI juga akan diintegrasikan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui GovTech. Rekam jejak finansial pelaku usaha nantinya dapat dipindai secara transparan dan akurat.
