Pemerintah Kaji Program BLT untuk Warga Usia 17 Tahun ke Atas yang Belum Menikah
JP Radar Kediri - Pemerintah dikabarkan tengah menyiapkan program bantuan langsung tunai (BLT) bagi warga berusia 17 tahun ke atas yang belum menikah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan rencana tersebut masih dibahas pemerintah bersama Menteri Keuangan.
BLT ini salah satunya dipertimbangkan untuk menjaga rekening penerima tetap aktif dan tidak menjadi dorman.
Menurutnya, salah satu pertimbangan utama di balik wacana ini adalah untuk menjaga rekening baru penerima tetap aktif serta menghindari status rekening pasif atau dormant.
"Kami juga sudah laporkan kepada Pak Presiden bahwa untuk rekening gratis ini dari hasil rekap, yang di atas 17 tahun belum punya rekening. Itu ada jumlah tertentu," ujar Airlangga selepas menghadiri acara Antara Business Forum.
Rute Anggaran dan Kelompok Sasaran BLT
Selama ini, program bantuan sosial (bansos) konvensional umumnya berfokus pada masyarakat yang sudah berumah tangga atau menikah. Melalui skema baru ini, kelompok usia 17 tahun ke atas yang belum menikah diharapkan bisa mendapat perhatian serupa dengan porsi yang proporsional.
Pemerintah saat ini sedang menghitung proyeksi kebutuhan anggaran apabila opsi pemberian saldo awal sebesar Rp50 ribu per orang benar-benar direalisasikan. Berdasarkan kalkulasi kasar dengan asumsi jumlah sasaran tertentu, anggaran yang dibutuhkan diperkirakan menyentuh angka sekitar Rp3,8 triliun.
Kendati demikian, Airlangga menegaskan bahwa kebijakan ini masih bersifat dinamis dan belum final. Pemerintah masih mematangkan formulasi program lanjutan bersama Kementerian Keuangan, termasuk enyusun skema, menetapkan kriteria penerima secara spesifik, hingga merumuskan mekanisme penyaluran yang efektif.
BLT Belum Berlaku Tahun Ini
Bagi masyarakat yang masuk dalam kriteria usia 17 tahun ke atas dan belum menikah, pemerintah mengimbau agar tidak langsung berasumsi bahwa bantuan ini sudah bisa didapatkan dalam waktu dekat. Pasalnya, sepanjang tahun 2026 ini fokus utama pemerintah masih dicurahkan untuk merampungkan kajian, penyiapan skema, serta pematangan regulasi.
Informasi resmi terkait persyaratan, kepastian jumlah penerima, hingga jadwal peluncuran program baru akan diumumkan setelah seluruh proses pengkajian di tingkat pemerintah rampung sepenuhnya.
