JP Radar Kediri – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya angkat bicara merespons gelombang protes masyarakat di media sosial terkait penetapan desil yang dinilai tidak sesuai dengan realitas ekonomi di lapangan.
Pemerintah, kata Purbaya, saat ini tengah mengebut perbaikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang selama ini menjadi acuan utama dalam penentuan kelompok penerima manfaat.
"Makanya sedang diperbaiki (DTSEN)," ujar Purbaya kepada awak media di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (26/8).
Purbaya mengungkapkan, pihaknya telah menggelontorkan anggaran jumbo untuk mendukung kinerja Badan Pusat Statistik (BPS) dalam memvalidasi data tersebut.
Tercatat, alokasi dana yang disetujui untuk BPS pada tahun 2026 ini mencapai sekitar Rp7 triliun.
Dana fantastis tersebut difokuskan untuk membiayai rangkaian sensus dan survei lapangan guna menyempurnakan DTSEN. Pemerintah berharap kucuran dana besar ini mampu mendongkrak akurasi data agar tepat sasaran.
"Jadi, DTSEN sama sensus itu kalau tidak salah Rp7 triliun lebih sedikit. Kegiatannya cukup banyak. Waktu awal-awal tahun mereka minta penambahan anggaran, kita penuhi untuk memastikan DTSEN-nya bagus," jelasnya.
Targetkan Data Lebih Merata Tahun Depan
Meski anggaran telah dimaksimalkan, Purbaya mengakui bahwa potensi selisih atau ketidaksesuaian data dalam skala kecil masih bisa terjadi dalam proses survei berskala nasional. Kendati demikian, ia optimistis kualitas pendataan ke depan akan jauh lebih baik dan merata.
"Tahun depan seharusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu-dua (data) kan biasanya selalu ada kalau di survei. Tapi saya harapkan tahun depan lebih rata," imbuhnya.
Ke depan, Kementerian Keuangan akan terus memantau dinamika ekonomi serta kondisi riil masyarakat sebelum sistem penetapan desil yang baru benar-benar diterapkan secara penuh.
