Hasil Sensus Ekonomi 2026 Untuk Apa? Ini Sektor yang Paling Dituju Pemerintahb
JP Radar Kediri – Badan Pusat Statistik (BPS) resmi memulai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Agenda pendataan ekonomi sepuluh tahunan yang dimulai sejak 1 Mei 2026 ini mengusung tagline #MencatatEkonomiIndonesia.
Tahun ini, sektor jasa kesehatan mendapat sorotan khusus karena dinilai menjadi salah satu motor utama penggerak perekonomian nasional.
Pentingnya peran sektor kesehatan ini ditegaskan dalam Sosialisasi SE2026 yang digelar secara hibrid oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama BPS di Gedung Kemenkes, Kamis (11/6).
Hasil Sensus Ekonomi 2026 Untuk Apa?
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, Sensus Ekonomi ini pada dasarnya adalah general check-up untuk ekonomi Indonesia. Melalui sensus ini, kita bisa melihat kondisi terkini, sekaligus mendeteksi apakah ada anomali atau gejala-gejala dini dari perekonomian kita,” paparnya.
Hasil pendataan ini akan memetakan perubahan aktivitas jasa kesehatan secara rinci.
Kontribusi dari kesehata farmasi, alat kesehatan, laboratorium, eceran kosmetik, hingga operasional fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan klinik akan tercatat. Dari sana, pemerintah bisa mengukur tingkat produksi, nilai tambah, serapan tenaga kerja, hingga tren investasi terkini.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memaparkan bahwa pemerintah saat ini memikul dua tugas besar dari Presiden: menggenjot pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen dan membuka lapangan pekerjaan bagi 2 juta lulusan baru. Untuk mencapai target ambisius tersebut, dibutuhkan data yang presisi.
“Agar datanya masuk, kita punya data yang benar, kesehatan mengambil kebijakan yang benar untuk sama-sama tumbuh. Kalau data yang masuk salah, kebijakan yang kita ambil nanti juga jadi salah,” tegas Budi di hadapan para pelaku ekonomi sektor kesehatan, perwakilan rumah sakit, dan Dinas Kesehatan.
Sektor kesehatan terbukti bukan sekadar penyedia layanan, melainkan ekosistem ekonomi yang solid. Pada Triwulan I 2026, di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang menyentuh angka 5,61 persen, jasa kesehatan tampil sebagai Kesehatan terbesar ketiga dengan capaian 7,6 persen—hanya berada di bawah sektor hotel serta makanan-minuman, dan transportasi.
General Check-Up Ekonomi Indonesia
Hal senada diungkapkan Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Prof. Asnawi Abdullah. Menurutnya, ketika seluruh aktivitas ekonomi kesehatan tercatat dengan rapi, pemerintah memiliki pijakan berbasis bukti (evidence-based) yang lebih kuat.
