Selasa, 07 Dec 2021
Radar Kediri
Home / Ekonomi
icon featured
Ekonomi

Pelaku Usaha di Kediri Terjaring Terus Turun

25 Oktober 2021, 10: 33: 01 WIB | editor : Adi Nugroho

Pelaku Usaha di Kediri Terjaring Terus Turun

Share this      

KOTA, JP Radar Kediri– Kasus pelanggaran protokol kesehatan (prokes) selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat maupun perpanjangan level di Kota Kediri terus menurun. Khususnya bagi pelaku usaha yang mengelola tempat makan.

Di masa awal PPKM, pada Juli lalu tercatat ada 78 pengusaha yang terjaring. Sebulan kemudian, pada Agustus jumlahnya berkurang menjadi 30 orang. Lalu, pada September kembali turun signifikan. Satpol PP Kota Kediri yang tergabung satgas Covid-19 menjaring 18 pelaku usaha tempat makan.

“Selama tiga bulan hingga September tercatat 126 pelaku usaha yang terjaring,” ujar Kepala Satpol PP Kota Kediri Eko Lukmono kemarin.

Baca juga: Kota Kediri Alami Deflasi Empat Bulan Berturut-turut

Dia mengatakan, penindakan terhadap ratusan pengusaha warung makan tersebut karena melanggar aturan prokes. Waktu itu, menurut Eko, mereka menyediakan pelayanan makan di tempat. Padahal masih belum diperbolehkan.

Selain itu, pelaku usaha melanggar jam malam. Tempat makan masih buka di atas pukul 20.00 padahal status PPKM masih level 4 dan 3. Aturan tersebut tertulis dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 32/2020 dan Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Timur (Jatim) Nomor 7/2021.

Namun sejak PPKM turun jadi level 2, Eko menyatakan, pelonggaran mulai diberlakukan bagi pelaku usaha tempat makan. Di antara beberapa pelonggaran itu adalah diperbolehkannya konsumen makan di tempat. Waktu makan di sana pun diperpanjang. Dari yang awalnya hanya 20 menit menjadi 60 menit. Padahal, sebelumnya sempat dilarang menyediakan makan di tempat.

“Sekarang sudah tidak batasan lagi untuk waktu makan. Namun pelaku usaha dan pengunjung diharapkan bisa sadar akan protokol kesehatan,” tutur Eko.

Begitu juga dengan perubahan penindakan. Pada PPKM level 3 dan 4, para pelanggar prokes ditindak beberapa sanksi. Di antaranya teguran atau peringatan tertulis, sanksi denda, penyitaan, dan penutupan sementara tempat usaha.

Dari hasil sanksi denda itu, Eko mengungkapkan, terkumpul dana Rp 2,4 juta. Uang itu diperoleh dari penindakan pelaku usaha yang melanggar aturan PPKM saat Kota Kediri masih berlaku PPKM level 4 dan 3 selama Juli dan Agustus.

Selain sanksi denda, lanjut Eko, pihaknya juga mengamankan beberapa peralatan dari warung, seperti kursi, alat masak, dan karpet. “Hal ini dikarenakan beberapa pemilik warung tidak membawa kartu tanda penduduk. Jadi sebagai jaminan kami bawa sebagian fasilitas dari warungnya dan diamankan ke mako satpol PP,” tegasnya.

Eko menambahkan, uang denda dari pelanggar tidak disimpan satgas Covid-19 yang dipimpinnya. Melainkan dimasukkan ke kas daerah sebagai pendapatan daerah Kota Kediri.

“Namun mulai level 2 sudah tidak ada pemberian sanksi pada pengusaha, kami kedepankan edukasi dan teguran lisan,” kata Eko. Untuk itu, satpol PP akan terus melakukan operasi yustisi secara rutin. Jadwalnya setiap hari dari pagi, sore, dan malam meskipun sudah level 1.

Terpisah, Juru Bicara Penanganan Covid-19 Kota Kediri dr Fauzan Adima mengatakan, seiring dengan kondisi situasi yang makin baik, terjadi beberapa penyesuaian yang bisa dilakukan. Termasuk aturan untuk pelaku usaha warung makan.

Dia menambahkan, menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53/2021 dikatakan bahwa penyesuaian tidak ada durasi makan di tempat pada rumah makan dan imbauan untuk penyedia layanan makan di tempat agar memiliki barcode PeduliLindungi.

Namun sejauh ini, Fauzan menyebut, pihaknya belum bisa memastikan sudah berapa rumah makan yang menerapkan aplikasi PeduliLindungi. “Ini menjadi tugas dinas sebagai teknis yang membidangi tentang perdagangan. Sejauh mana dinas tersebut menyosialisasikan kepada pengusaha rumah makan,” urainya.(ica/ndr)

(rk/rq/die/JPR)

 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
Facebook Twitter Instagram YouTube
©2021 PT. JawaPos Group Multimedia