KABUPATEN, JP Radar Kediri-Murahnya harga telur yang merugikan petani di Kabupaten Kediri jadi bahasan Pemkab Kediri. Salah satu opsi agar petani berdaya menghadapi fluktuasi harga adalah dengan melakukan penguatan kelembagaan.
Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kediri Dede Sujana saat mengikuti dialog secara hybrid bersama Solidaritas Alumni Sekolah Peternakan Rakyat Indonesia (SASPRI) di Universitas Islam Kadiri (Uniska) kemarin. Menurut Dede, harga telur selalu mengikuti mekanisme pasar. Meski demikian, kerugian di tingkat petani bisa dicegah dengan memperkuat kelembagaan peternak. “Kami terus melakukan sosialisasi (penguatan kelembagaan, Red) ke peternak melalui DKPP,” ujar Dede.
Lebih jauh Dede menjelaskan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) mendampingi petani sekaligus memberi penguatan terkait ilmu peternakan. Dengan demikian, para peternak bisa memahami kendala proses produksi. Selanjutnya, mereka bisa mengevaluasi untuk mencegah kerugian.
Jika para peternak bisa memahami permasalahan, menurut Dede mereka juga bisa menentukan solusi yang akan diambil. Terkait harga telur yang bulan lalu sempat anjlok, menurut Dede ada permasalahan kompleks yang dihadapi peternak. Mulai harga pakan yang mahal hingga serapan telur dari pusat yang menurun. “Kami (pemkab, Red) hadir dengan membeli langsung telur dari petani dengan harga yang lebih tinggi agar masalah harga pakan ternak teratasi,” beber Dede.
Selain solusi di atas, menurut Dede penguatan kelembagaan bisa jadi upaya pencegahan dalam jangka panjang. Sehingga, peternak hingga di level desa bisa berdaya. Terutama, menghadapi fluktuasi harga telur yang bisa terjadi setiap saat.
Untuk diketahui dialog yang digagas dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-2 SASPRI kemarin membahas tentang pengembangan peternakan sapi pedaging di Kabupaten Kediri. Menanggapi hal tersebut, Dede mengamini jika sektor peternakan di wilayahnya bisa terus dikembangkan. “Peternakan sangat berpotensi. Mulai sapi pedaging, perah, peternakan ayam petelur juga,” urainya.
Terpisah, Wali Utama SASPRI Prof. Muladno menambahkan, kelembagaan antar-peternak harus terus dijaga dan dikembangkan. Demikian juga kesadaran berorganisasi dan pemahaman korporasi mulai dari awal hingga tahap produksi.
Guru Besar Institut Pertanian Bogor itu juga menjelaskan, pengembangan bisnis dan kemitraan dalam peternakan juga harus terus dikembangkan. Karenanya, selain memperkuat kelembagaan menurut Muladno pemkab juga harus melakukan pendampingan.
Muladno menambahkan, SASPRI sudah melakukan pendampingan kepada peternak di Kecamatan Ngadiluwih. Saat ini, yang menjadi fokus SASPRI adalah menjaga akuntabilitas dan kredibilitas. Salah satunya untuk meningkatkan integritas dan kolektivitas para peternak.
“Jadi nanti selama berternak hingga produksinya sampai detail pun harus dilaporkan. Juga akan dilakukan pemeriksaan dari SASPRI juga dan memang hasilnya sama, dan potensial,” bebernya. (syi/ut)
