Selasa, 07 Dec 2021
Radar Kediri
Home / Ekonomi
icon featured
Ekonomi

Ritel Modern di Kabupaten Kediri Tak Boleh Menekan Pasar Tradisional

15 November 2021, 10: 58: 52 WIB | editor : Adi Nugroho

Ritel Modern di Kabupaten Kediri Tak Boleh Menekan Pasar Tradisional

Share this      

KABUPATEN, JP Radar Kediri – Keberadaan pasar tradisional harus menjadi pertimbangan utama dalam konsep pembangunan ekonomi. Mereka tak boleh tergulung oleh kehadiran toko-toko atau ritel modern dan berjaringan nasional. Karena itu pemerintah kabupaten (pemkab) harus memperhatikan keberlangsungannya.

Meskipun keberadaan toko modern tak dilarang namun harus berjalan beriringan. Kehadiran toko modern dan ritel berjaringan nasional harus mampu menghidupkan ekonomi rakyat, Mereka harus bermitra dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Salah satunya ya ada perjanjian yang dilakukan toko modern dengan pasar tradisional,” kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kediri Sentot Jamaludin kemarin (12/11).

Baca juga: Pemkab Kaji Pembatasan Operasional Gerai Waralaba

Komentar Sentot tersebut terkait dengan hasil studi banding yang dilakukan oleh dinas perdagangan (disdag), dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP), serta satpol PP ke Banyuwangi beberapa waktu lalu. Beberapa temuan positif didapat tiga instansi tersebut. Di antaranya adalah adanya peraturan bagi toko modern dan ritel berjaringan untuk bermitra dengan pelaku UMKM.

Menurut Sentot temuan-temuan yang positif di Kabupaten Banyuwangi tersebut bisa diberlakukan di Kabupaten Kediri. Sebab, keberadaan UMKM yang ada sekarang ini sudah saatnya ditingkatkan kualitasnya. Selain itu pemkab juga harus berani memberi sanksi bagi yang melanggar.

Ia menilai, Pemkab Kediri harus tetap memperhatikan tentang peningkatan UMKM hingga pasar tradisional. Baik dalam hal sosialisasi,  pendampingan, hingga pemberdayaan. Tujuannya agar mereka tidak kalah dalam persaingan dengan pemodal-pemodal besar.

Sebagai pemerhati UMKM di Kediri, Sentot juga terus mendorong agar regulasi dan peraturan yang ada tidak memberatkan. Atau malah membunuh pasar tradisional dan UMKM di Kabupaten Kediri. Apalagi Pemkab Kediri juga belum mengeluarkan regulasi terbaru sejak studi banding di Kabupaten Banyuwangi.

Sentot menjelaskan bahwa dirinya belum mengetahui hasil studi banding secara keseluruhan yang dilakukan oleh dinas-dinas tersebut. Namun, dirinya juga sudah mengupayakan untuk mencoba mencari tahu. “Sudah saya hubungi juga dari bagian hukum hingga dinas,” aku Sentot.

Yang pasti, Sentot menegaskan, apapun hasil yang didapat akan didukung. Asal mengarah ke satu hal yang positif dan berpihak kepada masyarakat.

Apakah semua temuan itu bisa diadopsi di Kediri? Seperti jam buka dan pencabutan izin? Sentot bersikukuh bahwa kajian tersebut tetap harus berpihak kepada masyarakat.

“Tetap. Saya juga pastinya akan mendukung sepenuhnya. Tidak boleh ini toko modern menekan terus pasar tradisional. Jika bisa, dengan yang ada ini, terus dikembangkan terutama di pasar tradisionalnya,” papar politikus PKB itu.

Ia mengatakan terus mendukung peningkatan ekonomi. Namun tetap dengan melihat regulasi yang sudah berlaku. Mulai dari jarak, lokasi pembangunan, hingga keberlangsungan produk UMKM di Kabupaten Kediri.(syi/fud)

(rk/syi/die/JPR)

 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
Facebook Twitter Instagram YouTube
©2021 PT. JawaPos Group Multimedia