Tahun ini, pemerintah menganggarkan MBG dengan nilai yang fantastis. Yakni, Rp 335 triliun. Rata-rata, alokasi uang negara untuk program prioritas nasional itu dalam sehari bisa mencapai Rp 1 triliun!
Pakar ekonomi menilai dengan alokasi anggaran yang besar, wajar jika ekspektasi masyarakat juga tinggi terhadap kualitas pelaksanaan program tersebut.
Itu sebagaimana disampaikan pengamat ekonomi Kediri Subagyo. Secara konsep, MBG dianggap memiliki tujuan yang baik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Khususnya dalam mencegah masalah gizi buruk dan stunting pada anak.
Namun, pelaksanaannya di lapangan menurutnya masih memerlukan pembenahan. Terutama dalam aspek tata kelola, transparansi, serta pengawasan agar program tersebut dapat berjalan lebih akuntabel.
“Dalam perspektif kebijakan publik kan program MBG ini sebenarnya investasi sosial jangka panjang ya,” ujar dosen di Universitas Nusantara PGRI (UNP) Kediri itu.
Besarnya anggaran yang mencapai ratusan triliun itu praktis menimbulkan harapan publik yang tinggi. Namun, harapan itu dinilai belum sepenuhnya tercermin dalam pelaksanaan di lapangan.
Dia menilai sejumlah temuan menunjukkan kualitas makanan yang disajikan belum sesuai dengan standar yang diharapkan.
Karena itu, menurutnya tantangan utama program MBG saat ini ada pada aspek implementasi dan perbaikan tata kelola.
“Mulai dari distribusi logistiknya, pengawasan kualitas makanan, kemudian penyelenggara manajemennya, SPPG, ya. Nah, seperti itu yang perlu dibenahi dari tata kelolanya,” bebernya.
Dia juga menyoal program MBG yang seharusnya mampu memberikan efek ganda terhadap perekonomian daerah.
Dengan kebutuhan produksi tiap harinya, sedianya MBG juga bisa menggerakkan ekonomi di daerah tersebut dari aktivitas rantai pasok pangannya. Mulai dari petani, peternak, hingga pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).
“Tapi memang kenyataannya sepertinya dampak itu masih belum signifikan. Kalau saya lihat, belum semua bahan pangan itu dipasok dari produsen lokal. Keterlibatan UMKM seperti katering juga sangat terbatas,” tandas Subagyo.
Padahal, menurutnya potensi keterlibatan pelaku usaha lokal cukup besar. Subagyo menilai seharusnya program ini bisa berjalan dengan basis ekosistem ekonomi lokal.
Sehingga tidak sekadar mencapai target operasional saja, tapi program juga bisa membawa dampak ekonomi bagi masyarakat setempat.
“Masih banyak yang dipasok dari produsen luar. Seperti beras, telur, yang bukan dari wilayah setempat,” jelasnya sembari menyebut, melibatkan produsen lokal juga dapat memangkas cost produksi dari rantai distribusi yang lebih pendek.
Dengan nilai alokasi anggaran Rp 10 ribu per porsi, menurutnya cukup untuk memenuhi kebutuhan menu sederhana yang bergizi.
Selama pengelolaannya efisien dan transparan. Transparansi itu pula yang menurutnya saat ini masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pelaksana MBG.
“Jadi sistem pengadaan bahan makannya seperti apa, harus terbuka. Kalau perlu berbasis digital seperti lelang-lelang di pemerintahan kan juga digital ya. Sehingga publik bisa melakukan pengawasan,” sarannya.
Selain itu, dia juga menilai pemerintah daerah perlu diberi ruang lebih besar. Yaitu untuk melibatkan petani, peternak, serta pelaku usaha pangan lokal sebagai pemasok bahan makanan.
“Ini peran pemerintah daerah juga. Seharusnya pemerintah daerah itu diberi ruang lebih besar untuk melibatkan produsen lokal,” tuturnya.
Di sisi lain, pengawasan dan monitoring program juga agaknya perlu ditingkatkan. Untuk itu, dapat melibatkan sekolah dan orang tua siswa dalam proses evaluasi rutin tersebut.
“Yang juga perlu jadi catatan, seharusnya program MBG ini tidak hanya berdampak pada penerima manfaatnya. Tapi juga harus menjadi penggerak ekonomi daerah,” terang Subagyo.
Dengan melibatkan UMKM lokal itu, maka multiplier effect dari program itu bisa semakin besar dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Sehingga tak hanya siswa saja yang terpenuhi gizinya di sekolah. Melainkan juga seluruh keluarga di rumah lewat perekonomian daerah yang tumbuh
Sementara itu, mekanisme penyaluran MBG selama Ramadan dalam bentuk menu kering dan disertai informasi harga serta gizi dibenarkan Koordinator SPPG Kecamatan Kota Vicky Yusuf Imron.
Selama Ramadan, MBG tetap bergulir dengan menu makanan kering. Penyalurannya pun tetap sesuai jatah enam hari dalam seminggu dan tak boleh dirapel. Dengan jatah hari Sabtu yang didobel penyalurannya dengan hari Jumat.
“Tapi semisal ada sekolah non-muslim itu tetap dibagikan menu basah seperti biasanya. Tapi kalau siswanya puasa semua, maka dibagikan menu kering setiap hari,” kata Vicky.
Menyikapi banyaknya keluhan menu MBG selama Ramadan, menurut Vicky, ke depan setiap SPPG—termasuk di Kota Kediri— diwajibkan mengunggah informasi menu beserta keterangan harga dan gizi.
“Jadi masyarakat juga tahu, ini harganya berapa dan bisa mengevaluasi juga,” tandas Vicky (26/3). (ayu isma/fud)
Untuk mendapatkan berita- berita terkini Jawa Pos Radar Kediri , silakan bergabung di saluran WhatsApp " Radar Kediri ". Caranya klik link join saluran WhatsApp Radar Kediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi WhatsApp di ponsel.