Liputan Khusus BBM (2) : Cegah Panic Buying, Pemerintah Harus Transparan
KEDIRI, JP Radar Kediri - Fenomena kekosongan stok BBM di sejumlah SPBU di wilayah Kota dan Kabupaten Kediri dalam dua pekan terakhir menjadi sorotan. Pemerintah diminta agar lebih transparan terkait penyebab hal itu.
Pengamat sosial Dr Taufik Alamin, MSi menilai, situasi ini telah memicu kepanikan di tengah masyarakat. Antrean panjang menciptakan asumsi di benak orang. Bahwa dia harus segera beli BBM saat itu juga. Membuat antrean semakin panjang.
"Yang pertama pasti terjadi panic buying, jadi pembelian yang dilandasi rasa panik. Karena di masyarakat tercipta satu kecemasan, kalau saya tidak beli sekarang, besok saya tidak bisa kerja, saya tidak kebagian BBM," ujar Taufik.
Baca Juga: Polres Kediri Intensifkan Pengawasan Distribusi BBM, Antrean SPBU Masih Terkendali
Jika terus berlarut ini akan memberikan dampak serius. Selain panic buying, pasokan BBM subsidi yang berkurang akan sangat memukul kondisi masyarakat menengah ke bawah. Mengingat Pertalite merupakan segmen yang banyak digunakan masyarakat.
"Bayangkan kalau ini terjadi terus, orang seharusnya sudah mulai buka toko, mulai bekerja jam 8, dia harus mengantre bisa sampai berjam-jam. Produktivitasnya sudah turun karena sudah lelah di antrean, kinerjanya menurun, penghasilannya menurun," jelasnya.
Belum lagi menimbulkan keretakan emosi di tengah kerumunan. Antrean yang panjang rawan memicu aksi saling serobot dan konflik antar pengantre yang sama-sama ingin mendapatkan BBM.
Dia pun juga menyoroti pengakuan sejumlah SPBU yang menyebut ada pengurangan stok hingga 50 persen dari pusat, sementara sebagian SPBU lain memilih cari aman dengan alasan keterlambatan pengiriman. Taufik menilai pemerintah dan Pertamina harus bersikap transparan.
