Ratusan, atau bahkan ribuan, berjejal dan berdesakan. Menunggu jatah mendapat bantuan untuk orang miskin. Sementara, sepeda motor yang dikendarai orang miskin itu justru berbicara sebaliknya.
Benarkah orang-orang yang berkerumun itu orang-orang miskin? Ataukah, batasan orang miskin sudah mengalami perubahan? Ketika orang yang punya kendaraan berharga puluhan juta rupiah masih kategori miskin? Karena kendaraan itu sudah masuk ranah kebutuhan primer?
Bila merunut pada pengertian kemiskinan, suatu masyarakat disebut miskin apabila ditandai oleh beberapa hal. Seperti rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya produktivitas kerja, rendahnya pendapatan, rendahnya kesehatan, gizi, dan-tentu saja-rendahnya kesejahteraan hidup.
Supriatna (1997:90) menjabarkan, bahwa kemiskinan terjadi dari kondisi yang serba terbatas. Yang terjadi bukan atas kehendak yang bersangkutan. Artinya, kemiskinan disebabkan karena faktor dari luar orang tersebut.
Mantan Menteri Lingkungan Hidup di era Orde Baru, Emil Salim, punya penjabaran tentang karakter penduduk miskin tersebut. Setidaknya, Emil merumuskan ada lima karakteristik yang menyebabkan kemiskinan. Tidak memiliki faktor produksi sendiri, tidak memiliki kemungkinan memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri, tingkat pendidikan rendah, masyarakat yang tidak memiliki fasilitas, dan masyarakat berusia muda yang tidak memiliki keterampilan atau pendidikan yang memadai.
Pertanyaannya sekarang, benarkah mereka yang terdata sebagai orang miskin saat ini sudah memenuhi syarat-syarat di atas? Lalu mengapa para pengantre bantuan yang notabene untuk orang miskin itu terlihat memiliki sumber daya yang di atas rata-rata? Yang seharusnya menjadi penanda bahwa mereka bukan orang miskin?
Salah satu contoh tentang rancunya definisi kemiskinan ada pada konsumsi bahan bakar elpiji di masyarakat luas. Untuk memenuhi kebutuhan kelompok miskin, pemerintah menyediakan tabung elpiji yang didalamnya ada nilai subsidi. Sehingga harga jual tabung tersebut murah. Di pasaran, untuk tabung elpiji berisi 3 kilogram itu ‘hanya’ seharga Rp 18 ribu. Itupun sudah di tingkat pedagang eceran.
Toh, meskipun ada tulisan ‘hanya untuk orang miskin’, mereka yang mengonsumsi elpiji jenis ini nyaris semua lapisan masyarakat. Baik itu yang berstatus PNS, pegawai dengan gaji lumayan, hingga orang-orang yang benar-benar berpenghasilan pas-pasan. Lalu, siapa sebenarnya yang miskin kalau begini?
Okelah, mungkin soal elpiji subsidi ini telah salah jalur sejak awal. Ketika program konversi minyak tanah ke elpiji, pemerintah ternyata melakukannya di semua lapisan masyarakat. Tak peduli kaya ataupun miskin, semuanya diberi tabung subsidi agar bersedia membuang kompor minyak tanah. Apalagi, di sisi lain, harga elpiji yang nonsubsidi justru terus merangkak naik hingga mencekik leher.
Yang menjadi masalah adalah ketika kita seperti tak mempedulikan lagi status miskin itu. Dulu, mungkin orang malu ketika dicap miskin. Mereka justru berusaha menyembunyikan kemiskinannya sebisa mungkin. Enggan menunjukkan bahwa mereka terlilit kondisi kekurangan.
Sekarang, justru sebaliknya. Kita sudah tidak canggung lagi dicap sebagai masyarakat miskin. Justru berlomba-lomba mendapatkan kartu miskin. Agar mendapatkan berbagai kemudahan dan bantuan. Baik itu dalam kesehatan maupun bantuan pangan.
Yang paling membuat miris, mereka yang menengadahkan tangan di perempatan atau di pinggir-pinggir jalan ternyata mengeksploitasi rasa iba orang-orang. Mereka berusaha berdandan ala orang miskin demi sekeping uang receh. Yang bila dikumpulkan tentu akan banyak dan bisa dijadikan ajang penghasilan. Buktinya, ketika usai bertugas, para penadah tangan itu bergegas berganti baju. Menjadi lebih rapi. Bahkan, ada pula yang dijemput dengan menggunakan mobil. Ah, siapa yang malu menjadi miskin saat ini?(penulis adalah wartawan Jawa Pos Radar Kediri)
Editor : adi nugroho