
Oleh: Aries Wahyuningsih,S.Kep.,Ns.,M.Kes
Dosen STIKe RS Baptis Kediri
Mahasiswa Program Studi S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat UNS
Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO mengumumkan wabah yakni coronavirus (Covid- 19) sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat secara global. Di Indonesia Pandemi Covid-19 telah berlangsung sejak bulan Maret 2019 dan sampai saat ini belum ada tanda-tanda, kapan akan berakhirnya. Bahkan kecenderungan peningkatan dari angka kejadian covid 19, terlihat dari data satgas covid nasional yang bisa diakses, hasilnya juga masih sangat tinggi. Berdasarkan data situasi terkini perkembangan covid 19 di Indonesia per 12 Januari 2021 (situs infeksi emerging, Kemenkes RI, 2021) Indonesia merupakan Negara yang terjangkit Covid 19 dengan kasus konfirmasi tertinggi di ASEAN. Laporan jumlah orang yang diperiksa: 5.333.160, Konfirmasi Covid-19: 846.765, Sembuh (Positif Covid-19) 695.807, Meninggal (Positif Covid-19) : 24.645 (CFR 2,9%),dan Negatif Covid-19 : 4.486.395.
Situasi pandemi yang terjadi sejak maret 2019 hingga saat ini tentu berdampak pada berbagai aspek dalam kehidupan dimasyarakat. Kondisi ini tentunya membuat masyarakat merasa kuatir, cemas. Pemerintah telah melakukan upaya agar tidak terjadi peningkatan lonjakan kasus baru Covid 19 yaitu dengan menetapkan protokol pencegahaan Covid 19 yang dikenal sebagai istilah “Pesan Ibu” yaitu melaui 3 M (Memakai masker, Mencuci tangan, dan Menjaga jarak). Pemerintah juga berupaya menerapkan intervensi sebagai solusi untuk melakukan pembatasan sosial di masyarakat yang berpotensi menimbulkan penularan yaitu dengan membatasi kerumunan, misalnya untuk kegiatan sekolah dengan pembelajaran daring, pekerja kantor diberlakukan bekerja dari rumah (work for home), membatasi aktivitas di tempat umum (misalnya di pasar ataupun tempat wisata). Namun ternyata hal ini masih belum berhasil menurunkan angka kejadian Covid 19 dan apabila dibiarkan maka akan menyebabkan masalah yang serius bagi kualitas hidup masyarakat selain itu juga berimbas pada masalah kesehatan dan ekonomi global di masyarakat.
Salah satu upaya yang dapat dilaksanakan untuk menyusun solusi penanganan pencegahan COVID-19, diperlukan kesiapan dan ketanggapan yang bersifat kritis dengan berpikir sistem. Langkah-langkah dalam berpikir sistem (critical thinking) yang dapat dilakukan untuk mengatasi lonjakan kejadian Covid 19 adalah:
Menyusun intervensi
Mengumpulkan pemangku kepentingan
Peran pemerintah sangat penting sebagai pengambil keptusan dalam kebijakan penanganan pencegahan Covid-19, perlunya melakukan komunikasi dan koordinasi, misalnya dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan setempat, tokoh masyarakat (perangat desa, tokoh agama, karang taruna, BPD tingkat desa), Satgas Covid-19 di masyarakat dan masyarakat sendiri. Menggali masalah yang ada : contohnya dampak pencegahan Covid 19 dengan pembatasan sosial di masyarakat, ternyata masih terjadi lonjakan kasus, kegiatan massal masih terlihat : hajatan, hiburan , tempat wisata , masyarakat belum semua memakai masker dengan benar.
Melakukan diskusi sebagai alternatif pilihan
Setelanjutnya melakukan rembugan bersama untuk menentukan alternatif pilihan, mengusulkan langkah. cara-cara untuk pencegahan Covid-19 yang dapat menjadi budaya dan dapat diterapkan dimasyarakat , contohnya menjaga jarak, membatasi kerumunan, menutup kegiatan massal hiburan dan tempat rekreasi dengan menetapkan kriteria penutupan (aturan)
Mempertimbangkan dampak pengaruh terhadap sistem kesehatan
Faktor Ekonomi, misalnya akibat pembatasan sosial maka akan muncul masalah social dan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, hal yang telah dilakukan misalnya bantuan sembako, bantuan sosial (uang), dan memberikan dana bagi masyarakat UMKM..
Faktor budaya, contohnya masyarakat sungkan untuk menjaga jarak ketika saudara dekat yang datang, misalnya pemberian pemahaman untuk tetap taat melakukan protokol kesehatan Covid-19 demi keamanan diri sendiri, keluarga dan orang lain.
Faktor biologis, contohnya pengaruh tidak bekerja maka akan timbul masalah gizi pada keluarga disebabkan daya beli masyarakat yang berkurang. Ini juga akan menyebabkan masalah gizi pada keluarga.
Faktor psikologis, contohnya pandemi Covid-19 yang berkepanjangan memicu masalah beban hidup yang juga dirasakan oleh masyarakat yang menimbulkan stres karena takut tertular dan emosi karena saling mencurigai yang dapat memicu sebuah konflik di antara anggota masyarakat.
Beradaptasi mendesain ulang untuk meminimalkan efek negatif
Setelah mendapatkan hasil pengkajian terhadap masalah pembatasan sosial untuk pencegahan Covid-19 maka perlu melihat kembali apakah SOP protokol sudah dilakukan dengan benar, apakah informasi sudah dapat dipahami oleh masyarakat dengan baik yang bertujuan untuk meminimalkan efek-efek yang negative dimasyarakat.
Merencanakan Evaluasi
Menentukan indikator yang penting sebagai intervensi yang dirancang ulang
Perlu menetapkan indikator untuk merencanakan intervensi , contoh data kondisi pengetahuan masyarakat tentang pembatasan sosial untuk mencegah penularan covid 19, perilaku masyarakat yang disiplin melakukan anjuran protokol Covid-19 dengan 3 M
Memilih metode yang baik
metode dalam melakukan evaluasi misalnya dengan cara pengamatan dan wawancara langsung, pengukuran menggunakan angket
Memilih desain evaluasi yang baik
Cara evaluasi yang dapat dilaksanakan misalnya membuat SOP tentang pembatasan soaial di masyarakat dengan istilah yang bisa dipahami oleh masyarakat dengan alur yang jelas, melibatkan peran serta masyarakat untuk dilibatkan sebagai kader/satgas covid tingkat desa dan dapat bekerja sama untuk memberikan edukasi kepada masyarakat.
Mengembangkan rencana dan menyusun jadwal
Perlu melakukan kerjasama, komunikasi dan sosialisasi, contohnya dengan petugas kesehatan, pemangku kepentingan ,tokoh masyarakat, pamong , satgas Covid 19 dan masyarakat. dilakukan melalui on line/ WA group
Menetapkan rencana anggaran
Misalnya anggaran dari bantuan pemerintah pusat (BLT) bantuan sembako dan usaha mikro dari pemerintah, kartu prakerja ataupun anggaran yang berasal dari swadaya masyarakat.
Sumber pendanaan untuk mendukung intervensi
Sumber pendanaan ini bisa dari dana mandiri gotong royong masyarakat ataupun dari alokasi anggaran pendapatan dan belanja Desa (APB Desa) secara akuntabel, transparan dan bertanggung jawab.
Langkah pemerintah untuk mengatasi lonjakan angka kejadian Covid-19 dan memutus rantai penularan Covid-19 adalah dengan mengeluarkan kebijakan himbauan kepada pemerintah Daerah di Jawa (DKI, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur) dan Bali dengan parameter tertentu, untuk mengatur pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan penularan Covid 19 berlaku selama 2 minggu, yaitu mulai tanggal 11 Januari sampai 25 Januari 2021, Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2021 tentang pembatasan kegiatan untuk pengendalian penyebaran Covid-19 pada Diktum kedua disebutkan pengaturan PPKM membatasi enam hal, yaitu:
Membatasi tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 75% dan Work From Office (WFO) sebesar 25% dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/online;
Untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan: 1) Kegiatan restoran (makan/minum di tempat sebesar 25 persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diijinkan sesuai dengan jam operasional restoran; dan 2) Pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall sampai dengan pukul 19.00 WIB,
Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
Mengijinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50 % (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
Diperlukan kebijakan pemerintah dan kerjasama yang terintegrasi untuk dapat mengoptimalkan upaya pengendalian Covid-19 dengan sosialisasi protokol kesehatan covid 19, menghindari kerumunan baik secara persuasif kepada semua pihak maupun melalui cara penegakan hukum dengan melibatkan satuan polisi, pamong praja, kepolisian dan TNI. (*)



