Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

a
Penulis: adi nugroho❯
dengan-pemberlakuan-pembatasan-kegiatan-masyarakat
dengan-pemberlakuan-pembatasan-kegiatan-masyarakat

Oleh: Aries Wahyuningsih,S.Kep.,Ns.,M.Kes 


Dosen STIKe RS Baptis Kediri 


Mahasiswa Program Studi S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat UNS



Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO mengumumkan wabah yakni coronavirus (Covid- 19) sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat secara global. Di Indonesia Pandemi Covid-19 telah berlangsung sejak bulan Maret 2019 dan sampai  saat ini belum ada tanda-tanda, kapan  akan berakhirnya. Bahkan kecenderungan peningkatan  dari angka kejadian covid 19, terlihat dari data satgas covid nasional yang bisa diakses, hasilnya  juga masih sangat tinggi. Berdasarkan data situasi terkini perkembangan covid 19 di Indonesia per 12 Januari 2021 (situs infeksi emerging, Kemenkes RI, 2021)  Indonesia merupakan Negara yang  terjangkit Covid 19  dengan kasus konfirmasi tertinggi di ASEAN. Laporan jumlah orang yang diperiksa: 5.333.160, Konfirmasi Covid-19: 846.765, Sembuh (Positif Covid-19)  695.807, Meninggal (Positif Covid-19) : 24.645 (CFR 2,9%),dan Negatif Covid-19 : 4.486.395. 


Situasi pandemi yang terjadi sejak maret 2019  hingga saat ini tentu berdampak pada berbagai aspek dalam kehidupan dimasyarakat.  Kondisi ini tentunya membuat masyarakat merasa kuatir, cemas. Pemerintah telah melakukan upaya agar tidak terjadi peningkatan lonjakan kasus baru Covid 19  yaitu dengan menetapkan protokol pencegahaan Covid 19  yang dikenal sebagai istilah “Pesan Ibu” yaitu melaui 3 M (Memakai masker, Mencuci tangan, dan Menjaga jarak). Pemerintah juga berupaya menerapkan intervensi sebagai solusi untuk melakukan pembatasan sosial di masyarakat yang berpotensi menimbulkan penularan yaitu dengan membatasi kerumunan, misalnya untuk kegiatan sekolah dengan pembelajaran daring, pekerja kantor diberlakukan bekerja dari rumah (work for home), membatasi aktivitas di tempat umum (misalnya di pasar ataupun  tempat wisata). Namun ternyata hal ini masih belum berhasil menurunkan angka kejadian Covid 19 dan apabila dibiarkan maka akan menyebabkan masalah yang serius bagi kualitas hidup masyarakat selain itu juga berimbas pada masalah kesehatan dan ekonomi global di masyarakat. 


Salah satu upaya yang dapat dilaksanakan untuk menyusun solusi penanganan pencegahan  COVID-19, diperlukan kesiapan dan ketanggapan  yang bersifat kritis dengan berpikir sistem. Langkah-langkah dalam berpikir sistem (critical thinking) yang dapat dilakukan untuk mengatasi lonjakan kejadian  Covid 19 adalah: 


Menyusun intervensi 


Mengumpulkan pemangku kepentingan


Peran pemerintah sangat penting sebagai pengambil keptusan dalam kebijakan penanganan pencegahan Covid-19, perlunya melakukan komunikasi dan koordinasi, misalnya dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan setempat, tokoh masyarakat  (perangat desa, tokoh agama, karang taruna, BPD tingkat desa), Satgas Covid-19 di masyarakat dan masyarakat sendiri.  Menggali masalah yang ada : contohnya dampak pencegahan Covid 19 dengan pembatasan  sosial di masyarakat, ternyata masih terjadi lonjakan kasus, kegiatan massal masih terlihat : hajatan, hiburan , tempat wisata , masyarakat belum semua memakai masker dengan benar. 


Melakukan diskusi sebagai alternatif pilihan 


Setelanjutnya melakukan rembugan  bersama untuk menentukan alternatif pilihan, mengusulkan langkah. cara-cara untuk pencegahan Covid-19 yang dapat menjadi budaya dan dapat  diterapkan dimasyarakat , contohnya menjaga jarak, membatasi kerumunan, menutup kegiatan massal hiburan dan tempat rekreasi dengan menetapkan kriteria penutupan (aturan) 


Mempertimbangkan dampak pengaruh terhadap sistem kesehatan 


Faktor Ekonomi, misalnya akibat pembatasan sosial maka akan muncul masalah social dan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, hal yang telah dilakukan misalnya bantuan sembako, bantuan sosial (uang), dan memberikan dana bagi masyarakat UMKM.. 


Faktor budaya,  contohnya masyarakat sungkan untuk menjaga jarak ketika saudara dekat yang datang, misalnya pemberian pemahaman untuk tetap taat melakukan protokol kesehatan Covid-19 demi keamanan diri sendiri, keluarga dan orang lain. 


Faktor biologis, contohnya pengaruh tidak bekerja maka akan timbul masalah gizi pada keluarga disebabkan daya beli masyarakat yang berkurang. Ini juga akan menyebabkan masalah gizi pada keluarga. 


Faktor psikologis, contohnya pandemi Covid-19 yang berkepanjangan memicu masalah beban hidup yang juga dirasakan oleh masyarakat  yang menimbulkan stres karena takut tertular dan emosi karena saling mencurigai yang dapat  memicu sebuah konflik di antara anggota masyarakat.


Beradaptasi mendesain ulang untuk meminimalkan efek negatif


Setelah mendapatkan hasil pengkajian terhadap masalah pembatasan sosial untuk pencegahan Covid-19 maka perlu melihat kembali apakah SOP protokol sudah dilakukan dengan benar, apakah informasi sudah dapat dipahami oleh masyarakat dengan baik yang bertujuan untuk meminimalkan efek-efek yang negative dimasyarakat. 


Merencanakan Evaluasi 


Menentukan  indikator yang penting sebagai intervensi yang dirancang ulang 


Perlu menetapkan indikator untuk merencanakan intervensi , contoh  data kondisi pengetahuan   masyarakat tentang pembatasan sosial untuk mencegah penularan covid 19, perilaku  masyarakat yang  disiplin melakukan anjuran protokol Covid-19 dengan 3 M 


Memilih metode   yang baik


metode dalam melakukan evaluasi misalnya dengan cara pengamatan dan wawancara langsung, pengukuran menggunakan angket 


Memilih  desain evaluasi yang baik   


Cara evaluasi yang dapat dilaksanakan misalnya membuat SOP tentang pembatasan soaial di masyarakat dengan istilah  yang bisa dipahami oleh masyarakat dengan alur yang jelas, melibatkan peran serta masyarakat untuk dilibatkan sebagai kader/satgas covid tingkat desa dan dapat  bekerja sama untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. 


Mengembangkan rencana dan menyusun jadwal  


Perlu melakukan kerjasama, komunikasi dan sosialisasi, contohnya  dengan petugas kesehatan, pemangku kepentingan ,tokoh masyarakat, pamong , satgas Covid 19 dan masyarakat. dilakukan melalui on line/  WA group


Menetapkan rencana anggaran   


Misalnya anggaran dari bantuan pemerintah pusat (BLT)  bantuan sembako dan usaha mikro dari pemerintah, kartu prakerja ataupun  anggaran yang berasal dari swadaya masyarakat. 


Sumber pendanaan untuk mendukung intervensi 


Sumber pendanaan ini bisa dari dana mandiri gotong royong masyarakat ataupun dari alokasi anggaran pendapatan dan belanja Desa (APB Desa) secara akuntabel, transparan dan bertanggung jawab. 



Langkah pemerintah untuk mengatasi lonjakan angka kejadian Covid-19 dan memutus rantai penularan Covid-19 adalah dengan mengeluarkan kebijakan himbauan kepada pemerintah Daerah  di   Jawa  (DKI, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur) dan Bali dengan parameter tertentu, untuk mengatur pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan penularan Covid 19  berlaku  selama 2 minggu, yaitu mulai  tanggal 11 Januari sampai  25 Januari 2021, Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2021 tentang pembatasan kegiatan untuk pengendalian penyebaran Covid-19 pada Diktum kedua disebutkan pengaturan PPKM membatasi enam  hal, yaitu: 


Membatasi tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 75% dan Work From Office (WFO) sebesar 25% dengan memberlakukan  protokol kesehatan secara lebih ketat;


Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/online;


Untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;


Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan: 1) Kegiatan restoran (makan/minum di tempat sebesar 25 persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diijinkan sesuai dengan jam operasional restoran; dan 2)  Pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall sampai dengan pukul 19.00 WIB,


 Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;


Mengijinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50 % (lima puluh persen)  dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;


Diperlukan kebijakan pemerintah dan kerjasama yang terintegrasi untuk dapat mengoptimalkan upaya pengendalian  Covid-19 dengan sosialisasi protokol kesehatan covid 19, menghindari kerumunan baik secara persuasif kepada semua pihak maupun melalui cara penegakan hukum dengan melibatkan satuan polisi, pamong praja, kepolisian dan TNI. (*) 



Advertisement
Advertisement
Editor : A. Nugroho

Artikel Terkait

Ratusan Pelajar Antusias Unjuk Kreativitas, Hari Pertama School Contest Berlangsung Meriah

Ratusan Pelajar Antusias Unjuk Kreativitas, Hari Pertama School Contest Berlangsung Meriah

Kompetisi bertema Canvas Your Roots: Lukiskan Akar Budaya, Ekspresikan Jiwamu tersebut diikuti 66 pelajar dari jenjang SMP dan SMA.

Bantuan Subsidi Upah Rp900 Ribu Cair untuk Warga Kediri, Sebanyak 148.063 Diverifikasi BPJS Ketenaga

Bantuan Subsidi Upah Rp900 Ribu Cair untuk Warga Kediri, Sebanyak 148.063 Diverifikasi BPJS Ketenaga

untuk wilayah kediri, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kediri Suriyadi mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan Kediri mendapat tugas pemutakhiran dan verifikasi data

Njilati Gengsi

Njilati Gengsi

Kenapa? Mergane lagu kuwi bercerita tentang gengsi. Kalau dituruti, gengsi tidak akan ada habisnya. Persis kaya kisah Yu Minthul ini.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer