Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kesetaraan bukan Keistimewaan

a
Penulis: adi nugroho❯
kesetaraan-bukan-keistimewaan
kesetaraan-bukan-keistimewaan

Para penyandang disabilitas di Kabupaten Kediri benar-benar mendapatkan momentum saat peringatan Hari Difabel Internasional (3/12) lalu. Bonus berupa peraturan daerah (perda) tentang difabel sudah menanti. Aturan yang bakal menjadi payung hukum bagi seluruh aktivitas keseharian mereka itu sudah direncanakan masuk program legislatif 2021.


Bagi mereka, para penyandang disabilitas itu, keberadaan perda memang menjadi kebutuhan. Selama ini, ibaratnya, para penyandang tuna itu hanya mengandalkan rasa iba saja. Segala sesuatu yang menyangkut mereka lebih banyak karena faktor kasihan.


Padahal bukan itu yang mereka inginkan. Meskipun, maaf, tubuh tak berfungsi lengkap, tapi mereka tak ingin dikasihani. Mereka juga tak ingin mendapat perlakuan istimewa hanya karena kondisi fisik yang berbeda dari orang kebanyakan. Toh, bukan keinginan mereka terlahir secara cacat seperti itu.


Yang mereka inginkan adalah kesetaraan. Perlakuan yang sama dari semua pihak. Terutama pemerintah daerah. Bila ada tuntutan bahwa kaum ini butuh fasilitas publik yang ramah terhadap mereka hal itu adalah karena sudah sewajarnya. Karena bukan kita yang normal saja yang butuh memanfaatkan fasilitas publik itu. Mereka yang difabel pun juga butuh.


Layak kirana pernyataan Dosen Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Airlangga Erna Setijaningrum mendapat garis bawah yang tebal. Bahwa perda tentang disabilitas bukan melulu berbicara soal fasilitas publik yang ramah bagi mereka saja. Tapi juga terkait banyak aspek kehidupan penyandang cacat. Baik tentang pendidikan, lapangan kerja, atau pemenuhan hak-hak berwarga negara yang lain.


Selama ini bila kita berbicara tentang difabel, tendensi pada rasa kasihan tak bisa dihindari. Kita menganggap membuat tempat khusus bagi mereka adalah wujud dari perlindungan. Padahal, yang mereka inginkan bukan itu. Melainkan adalah kesetaraan dalam semua aspek kehidupan, baik itu sosial, politik, pendidikan, kebudayaan, hukum, dan ekonomi.


Mungkin, suatu saat kita tidak lagi butuh sekolah luar biasa (SLB) yang menampung para disabilitas itu. Karena mereka bisa bergabung di sekolah umum yang akan sangat inklusif. Upaya ke arah itu juga sudah mulai terlihat. Ketika kurikulum sekolah umum sudah memasukkan kelas inklusi. Meskipun, dalam pelaksanaannya, memang tidak semudah yang kita teorikan. Namun setidaknya ada upaya untuk melihat para penyandang cacat itu sebagai manusia seutuhnya. Bukan mahkluk lemah yang harus kita kasihani semata.


Karena itulah, kita berharap para wakil rakyat di DPRD Kabupaten Kediri bisa mewujudkan keinginan mereka itu. Sudah sepantasnya bila mereka juga mendapat hak-hak selayaknya orang ‘normal’. Tak hanya soal kebutuhan fasilitas umum yang ramah bagi mereka. (*)


Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Bulog Kediri Apresiasi Festival Kuno Kini 2026, Jadi Ruang Edukasi Pangan untuk Masyarakat

Bulog Kediri Apresiasi Festival Kuno Kini 2026, Jadi Ruang Edukasi Pangan untuk Masyarakat

Perum Bulog Cabang Kediri mengapresiasi Festival Kuno Kini 2026. Tak hanyamemberikan ruang bagi instansi pemerintah. Namun juga pelaku usaha.

Terima Kursi Roda, Supriyat Tidak Ngesot Lagi, Ini Yang Diminta Walikota Kediri!

Terima Kursi Roda, Supriyat Tidak Ngesot Lagi, Ini Yang Diminta Walikota Kediri!

Supriyat, 66, dan Mariatun, 71, penyandang disabilitas asal Kecamatan Pesantren, kini bisa lebih leluasa beraktivitas.

Kisah Inspiratif : Dari Bawang Goreng, Suryani yang Disabilitas Hidupi Anaknya yang Juga Disabilitas

Kisah Inspiratif : Dari Bawang Goreng, Suryani yang Disabilitas Hidupi Anaknya yang Juga Disabilitas

Ini bukan kisah tentang pengupas kulit bawang yang penghasilannya fantastis. Ini cerita tentang Suryani, penyandang disabilitas yang menekuni bisnis bawang goreng.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer