
Ibarat buah simalakama, Pemprov Jawa Timur seperti dilanda galau saat harus memutuskan upah minimum kota/kabupaten (UMK). Dinaikkan berarti memberatkan pengusaha dan investor yang sedang tertatih-tatih melewati masa pandemi Covid-19. Jika tidak naik, nasib buruh kian terpuruk dan pemprov harus bersiap-siap menghadapi demo buruh.
Pilihan yang sulit. Apalagi, saat ini, penetapan upah minimum menjadi kewenangan dari pemerintah provinsi dengan mempertimbangkan dewan pengupahan provinsi dan bupati atau wali kota. Karena itu, di saat Kabupaten Kediri dan Kota Kediri memilih tidak ingin menaikkan UMK, Pemprov memilih jalan tengah.
Usulan dari pemkab dan pemkot yang tidak naik sebenarnya bukan tanpa alasan. Sebab, sebelumnya ada Surat Edaran (SE) Menaker RI NO. M/11/HK.04/X/2020 tentang upah minimum 2021 pada masa pandemi Covid-19. Isinya bahwa upah minimum 2021 masih sama dengan 2020 atau tidak ada perubahan.
UMK memang akhirnya tetap naik. Nilainya Rp 25 ribu. Untuk Kabupaten Kediri menjadi Rp 2,033 juta. Sementara untuk Kota Kediri sebesar Rp 2,085 juta. Angka kenaikan yang sebenarnya tidak sesuai dengan tuntutan buruh yaitu sebesar Rp 100 ribu. Karena itu, angka Rp 25 ribu dianggap tidak memberatkan pengusaha, tetapi tetap melegakan buruh. Inilah jalan tengah yang sepertinya terpaksa ditempuh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Kebijakan yang juga diambil pemangku kekuasaan di provinsi lainnya.
Apapun itu, SK perubahan UMK itu tinggal disahkan. Pemkab dan Pemkot Kediri tinggal menunggu surat resminya. Pengusaha pun wajib mengikutinya. Yang menjadi PR bersama, bagaimana perusahaan, di tengah-tengah beratnya menghadapi pandemi Covid-19 ini bisa memenuhinya. Karena angka UMK itu sebenarnya adalah angka minimal yang harus diterima buruh. Angka minimal kebutuhan sehari-hari. Kata minimal berarti masih hampir sejahtera. Untuk mencapai kesejahteraan, seyogyanya harus lebih dari angka tersebut. Menjadi PR bersama saat perusahaan tidak mampu memenuhi, Pemkab dan Pemkot sudah seharusnya memberikan peringatan dan sanksi.
Bagaimanapun, perusahaan tanpa buruh yang sejahtera juga tidak bisa berjalan dengan baik. Buruh pun tidak boleh egois. Dengan usaha maksimal memenuhi UMK, buruh dan pegawai harus bekerja dengan maksimal sehingga perusahaan bisa tambah maju, pendapatan bertambah dan mampu terus memenuhi kesejahteraan para pegawainya. Sehingga tak perlu khawatir tiap tahun harus menghadapi kenaikan UMK. (*)

