“Perjalanan debat yang tidak ‘manis’ ini sungguh disayangkan. Karena debat pertama seakan menjadi role model untuk perjalanan debat publik selanjutnya”
Salah satu sesi pemilihan bupati yang ditunggu-tunggu adalah debat publik. Saat calon hanya satu pasang, penting bagi masyarakat, khususnya mereka yang akan mencoblos 9 Desember nanti untuk mengenal sosok sang kepala daerah.
Memang, keberadaan calon tunggal bukan berarti penyelenggara Pemilu bisa berleha-leha. Prosesnya pun tidak berbeda seperti halnya pemilihan bupati dengan dua pasang atau lebih. Bahkan, si penyelenggara harus ekstra bekerja keras. Sebab, yang dikhawatirkan adalah tingkat partisipasi masyarakat akan menurun drastis. Karena calon pemilih tidak dihadapkan banyak pilihan. Apalagi ada pemahaman bahwa satu-satunya calon yang maju itulah yang pasti terpilih dan menjadi kepala daerah. Sehingga, kedatangan ke tempat pemungutan suara (TPS) dianggap tidak lagi penting.
Karena itu, selain pasangan calon yang harus gencar memperkenalkan diri, KPU Kabupaten Kediri juga harus terus melakukan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dengan risiko ketertarikan masyarakat yang sangat rendah.
Salah satu bentuknya adalah melalui debat publik. KPU telah menyiapkan tiga sesi debat publik dengan tema yang berbeda. Menjadi peluang bagi KPU untuk sosialisasi pemilu dan penting bagi pasangan calon untuk menjelaskan program, visi dan misinya kepada masyarakat.
Bicara tentang debat. Di luar konteks nama kegiatan yang (mungkin) harus membawa istilah ‘debat publik’, rasanya tak tepat lagi disematkan untuk pemilihan dengan calon tunggal.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan arti debat adalah pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Artinya ada dua belah pihak yang saling mempertahankan pendapatnya masing-masing dengan alasan yang kuat.
Tetapi, saat hanya calon tunggal, kata debat tak lagi tepat. Karena tujuan yang ingin dicapai adalah masyarakat semakin mengenal dan memahami program, visi dan misi yang ingin dibawa calon. Debat yang muncul lebih untuk menggali dan menggali sehingga calon pun bisa mendapatkan impact dari panelis yang semuanya tokoh mumpuni di bidangnya. Setidaknya, panelis bisa mewakili masyarakat tentang sosok pemimpin yang diinginkan ke depannya.
Sayangnya, sejak awal dimulai, debat pertama yang terlaksana Selasa (3/11) dengan mengambil tema kesejahteraan dan kesehatan rakyat ini terkesan kurang profesional. Penyelenggara kurang bisa memfasilitasi tujuan yang ingin dicapai dari debat ini. Terkesan penyelenggara seperti baru pertama kali mengadakan debat publik dan tidak bisa bekerja maksimal.
Sebagai penonton, sejak awal, kurang dimanjakan secara visual. Mulai waktu debat yang molor 30 menit yang membuat penonton harus menunggu. Saat mulai sambutan ketua KPU, posisi mimbar berada tepat di depan calon bupati yang membuat tampilan kurang clear. Begitu juga saat host dan moderator membuka acara, gantian calon wakil bupati yang terlihat di belakangnya.
Saat acara dimulai, semakin terasa kurang nyaman ketika tiba waktunya pertanyaan dari panelis. Moderator sebelum membuka kesempatan bertanya telah memberitahu adanya waktu 30 detik untuk setiap panelis. Tapi, aturan ini tak berlaku untuk panelis pertama. Tercatat akademisi dari IAIN Kediri bebas bertanya hingga 1,5 menit tanpa ada peringatan dari moderator.
Tapi, berbeda saat panelis kedua yang terkejut ketika tak sempat bertanya karena timer berbunyi di detik 30. Membuat moderator harus menghentikan pertanyaan dari panelis. Yang menarik, saat panelis ketiga, keempat hingga kelima, waktunya kembali dibebaskan. Rata-rata mendapat waktu satu menit dan mereka bisa menyelesaikan pertanyaan tanpa dihentikan moderator.
Yang membuat bertanya-tanya, waktu 30 detik yang ditentukan penyelenggara tak masuk akal. Meski langsung ke materi pertanyaan, waktunya terlalu singkat dan tidak akan sampai pada poin menggali informasi sebanyak-banyaknya. Karena panelis yang berlatar belakang akademisi dan praktisi ini harus memberikan latar belakang pertanyaan yang akan diajukan. Apalagi, sang moderator pun tidak memberikan penjelasan apa-apa terkait batas waktu yang berbeda-beda.
Perjalanan debat yang tidak ‘manis’ ini sungguh disayangkan. Karena debat pertama seakan menjadi role model untuk perjalanan debat publik selanjutnya. Belum lagi alur debat yang seharusnya memberi kesempatan seluas-luasnya bagi panelis dan calon untuk benar-benar ‘berdebat’ sehingga menjadi tontonan menarik. Ini memang hanya masalah teknis. Tapi, dari sinilah, debat publik yang hanya menghadirkan calon tunggal ini akan menjadi tontonan yang menarik, menghibur dan akan mengundang perhatian. Ingat, masih ada dua debat lagi. Semoga kali ini sang penyelenggara bisa menghadirkan tontonan debat publik yang lebih baik lagi dan menghibur. Karena saat penonton senang dan terhibur, maka program yang disampaikan calon kepala daerah pun akan diterima dengan baik oleh penonton. KPU sebagai penyelenggara pun memiliki kebanggaan tersendiri karena kegiatan sosialisasi ke masyarakat pun sukses. (penulis adalah wartawan Jawa Pos Radar Kediri)
