Ketika kasus jual beli perangkat mencuat ke permukaan, dengan menyeret seorang camat sebagai terdakwa, mungkin banyak dari kita yang tidak heran. Sebaliknya, tersenyum kecut. Karena sejatinya, kasus seperti itu sudah jamak terjadi. Praktik meminta sekian rupiah agar si Fulan bisa mendapatkan posisi yang disediakan sudah biasa terjadi. Kasus yang menyeret Camat Suherman itu seperti pucuk dari gunung es. Di bawah permukaan, kasusnya sangat banyak. Dan, ironisnya, tak pernah terbongkar secara tuntas.
Ketika ada seleksi perangkat desa, rumor tentang peserta yang harus membayar sekian ratus juta rupiah berseliweran. Ironisnya, rumor itu adalah fakta yang sulit terbantahkan. Ibarat kentut, suara dan baunya jelas terdengar. Meskipun bentuknya tak pernah kita temukan.
Karena itulah kasus jual beli perangkat di desa-desa di Kecamatan Kras yang terjadi beberapa tahun silam tapi kasusnya baru terangkat saat ini layak dijadikan momentum. Pertama, jadikan momentum sebagai cara menuntaskan kasus-kasus jual beli perangkat yang sudah jamak terjadi. Penegak hukum harus berani untuk membongkar kasus-kasus seperti ini. Tak sekadar menunggu aduan, tapi juga aktif untuk melakukan penyelidikan. Toh, jual beli perangkat bisa masuk kategori suap dan pungli. Yang bisa diungkap tanpa menunggu adanya aduan dari korban.
Momentum lain yang bisa diawali dari kasus ini yaitu menghilangkan hal-hal seperti itu. Tentu saja upaya pertama adalah membenahi mekanisme perekrutan para perangkat desa. Bila mekanisme pemilihan sudah tidak lagi digunakan maka harus dirumuskan bagaimana proses seleksi yang jauh dari politik uang. Menutup sebisa mungkin para serakah yang ingin memanfaatkan proses itu untuk menumpuk kekayaan diri.
Transparansi sebenarnya bisa menjadi kunci. Namun juga harus diimbangi dengan iktikad baik dari pemangku pemerintahan. Tanpa iktikad baik itu maka transparansi seperti sekadar me-make up kecurangan. Hanya menjadi legalitas bagi sikap mencederai upaya menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Bila dirunut lagi, politik uang tak hanya terjadi dalam seleksi perangkat desa saja. Dalam seleksi yang lebih tinggi lagi, seperti seleksi CPNS, hal-hal seperti ini masih juga tercium aromanya. Juga dalam seleksi pengisian pejabat di birokrasi. Juga dalam pencarian pemimpin melalui pemilihan. Baik itu pemilihan kepala desa ataupun kepala daerah. Bila ingin menciptakan tata laku pemerintahan yang mendekati ideal, upaya memengaruhi keterpilihan seseorang hanya berdasarkan berapa banyak uang yang diberikan harus dihilangkan. Kalau tidak, situasi ini akan terus terjadi seperti lingkaran setan. Jangan lagi, ketika ada pemilihan atau seleksi perangkat, muncul ungkapan wani pira?(*)
