
“Ada sebuah teori menyatakan tidak ada kejahatan yang sempurna. Ibarat menyimpan bangkai, bau busuknya bakal terendus juga”
Ada pepatah bilang, kejahatan yang terencana, diatur rapi, dan dilakukan dengan kompak bisa mengaburkan kebenaran. Bahkan mengalahkannya. Orang-orang baik akan tersingkir. Sementara yang jahat berkuasa.
Namun di sisi lain, ada sebuah teori menyatakan tidak ada kejahatan yang sempurna. Ibarat menyimpan bangkai, bau busuknya bakal terendus juga. Kendati disembunyikan dan dirahasiakan, suatu saat kelak pasti terbongkar.
Agak sukar membayangkan, bila ada komplotan yang mengatur kejahatan di dalam sekolah. Lebih sulit dinalar lagi jika melibatkan ‘orang dalam’ sendiri. Termasuk pucuk pimpinan sekolah, wakil kepala sekolah, guru, hingga pengurus komite sekolah. Mereka menjalankan praktik tak terpuji. Melakukan pungutan liar (pungli) dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Akibatnya, tak kurang dari 170 orang tua atau wali calon siswa menjadi korban. Mereka rela mengeluarkan uang Rp 1 juta hingga Rp 2 juta demi anaknya agar bisa diterima di sekolah yang dikelola komplotan itu.
Modusnya adalah hasil tarikan uang tersebut akan digunakan untuk pengadaan perlengkapan siswa maupun sekolah. Mulai dari uang bangku, pakaian seragam serta perlengkapan lainnya. Praktik pungli yang dikelola rapi ini sempat berjalan dengan baik dan lancar. Mereka yang berkomplot berhasil mengumpulkan uang hingga ratusan juta rupiah.
Tentu mulusnya praktik pungli itu bukan karena kerja mandiri individual. Tidak hanya satu orang yang bekerja. Namun, hasil kerja sama dan kekompakan komplotan.
Setidaknya ada lima orang yang terlibat dan bekerja sama. Bahkan termasuk kepala sekolah (kasek) dan ketua komite sekolah. Selain mereka, ada wakil kasek dan dua guru selaku panitia PPDB yang memiliki peran masing-masing.
Memang agak sulit dipercaya, mereka yang sejatinya merupakan orang-orang terdidik dan dinilai baik karena mengabdi di lembaga pendidikan justru bisa berbuat jahat. Memang kenyataan terkadang tak selalu sesuai dengan pandangan atau angan.
Kendati ditutup-tutupi dan tersembunyi dengan rapi, pada akhirnya praktik kejahatan komplotan itu pun terbongkar. Ini setelah polisi yang tergabung dalam tim sapu bersih (saber) pungli menangkap basah ketua komite sekolah menerima uang dari wali calon siswa. Dari penangkapan itulah, kedok mereka yang terlibat dalam komplotan terkuak. Mereka ikut diamankan.
Kisah kasus rasuah ini bukanlah fiksi. Namun benar terjadi kala momentum PPDB 2018 beberapa waktu lalu. Hanya saja, peristiwanya tidak terjadi di wilayah Kediri dan Nganjuk. Pungli PPDB itu terbongkar di salah satu SMP negeri di wilayah Kota Batam, Kepulauan Riau.
Polresta Barelang, Batam telah menahan lima tersangka. Yakni ketua komite sekolah, kasek dan wakilnya, serta dua guru di SMPN tersebut. Petugas kepolisian juga mengamankan uang lebih dari Rp 270 juta. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat UU Nomor 20/2001 sebagaimana perubahan dari UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukuman minimalnya 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara (JawaPos.com dan Jawa Pos, 17-18 Juli 2018 ).
Tak hanya mengejutkan, kasus pungli di sekolah negeri itu pun sukar dipercaya. Bagaimana tidak? Mereka yang terlibat ternyata justru orang-orang dalam. Bahkan, orang nomor satu dan terpenting di sekolah itu. Pemimpin yang berkuasa dan kompeten yang seharusnya amanah menjaga kepercayaan publik, malah tidak bisa dipercaya.
Mereka tak sekadar memungut uang haram. Yang lebih fatal, para pelaku kejahatan ini ‘mencuri’ kepercayaan negara dan masyarakat. Sebagai aparatur sipil negara telah menodai sumpah kepegawaiannya.
Sungguh memprihatinkan praktik rasuah tersebut masih terjadi di lembaga pendidikan. Ironis, lantaran terjadi pada saat sekolah sedang gencar mengembangkan pembentukan karakter dalam pendidikan siswanya.
Apalagi, di antara pelakunya melibatkan pendidik. Padahal sesuai kewajibannya sebagai pendidik, mereka berkewajiban menjunjung komitmen profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Tak hanya itu, pendidik seharusnya memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukannya. Itu sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya (UU Nomor 20/2003 tentang Sisdiknas).
Sebagaimana prinsip penyelenggaraan pendidikan, dalam prosesnya dilaksanakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas siswa. Pendidikan diselenggarakan sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
Namun sungguh tak terbayangkan, bila mereka yang seharusnya menjadi panutan dan teladan di lembaga pendidikan tersebut justru melakukan tindakan sebaliknya. Lebih celaka lagi jika hal itu dilakukan dalam proses rekrutmen peserta didik baru.
Untung saja, praktik rasuah dalam sekolah itu tak terjadi di wilayah Kediri dan Nganjuk. Tetapi tak terjadi bukan berarti tak ada. Barangkali memang tidak ada, atau mungkin tim saber pungli belum mengendusnya. Kemungkinan lain, masyarakat enggan mengadukannya. Semoga saja tidak seperti itu. Jangan sampai kejahatan yang terencana, diatur rapi, dan dilakukan dengan kompak mengaburkan kebenaran. (penulis adalah wartawan Jawa Pos Radar Kediri)



