
Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) akhirnya dibubarkan oleh Pemerintah. Pembubaran HTI itu dilakukan oleh Menkum-HAM dengan mencabut status Badan Hukum HTI (tempo.co, 19/7/2017). Putusan itu diambil Pemerintah dengan mendasarkan pada Perppu Nomor 2/2017 tentang Perubahan UU Nomor 17/2013 tentang ormas yang disahkan Senin (10/7/2017).
Berita itu sontak mengejutkan publik, bukan saja di kalangan elite politik dan hukum, namun juga di lingkungan akademik, dan masyarakat grass root, serta terutama, sudah barang tentu, di internal pimpinan dan anggota HTI yang konon tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Betapa tidak, putusan Pemerintah itu digedok saat publik sedang ramai bersilang pendapat soal dikeluarkannya Perppu 2/2017 yang oleh sementara pihak dinilai kontroversial dan inkonstitusional. Sementara pada saat yang sama, terhadap Perppu itu, beberapa elemen masyarakat (termasuk Pengurus HTI) sedang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Secara kronologis, kontroversi publik terhadap Perppu itu bermula dan merupakan kelanjutan dari kontroversi yang terjadi sejak Pemerintah, melalui Menkopolhukam Wiranto mem-publish pernyataan kehendak Pemerintah untuk membubarkan HTI (kompas.com, 8/5/2017 ). Pernyataan mana, sempat ditafsirkan keliru oleh masyarakat awam sebagai pembubaran resmi HTI. Sebagaimana banyak diberitakan media massa, pernyataan kehendak pemerintah itu kemudian memancing kontroversi dan menjadi perdebatan yang masif.
Ada beberapa argumen pro atas rencana pembubaran HTI kala itu. Pertama, HTI dinilai (oleh kelompok pro ini) sebagai ormas yang anti Pancasila karena sering menyatakan menolak terhadap Pancasila dengan menyebut Pancasila sebagai thoghut (berhala, buatan manusia) yang tidak layak dijadikan pedoman hidup. Kedua, HTI dengan membawa isu Khilafah dinilai sebagai gerakan radikal dan dianggap merupakan gerakan makar yang bisa membahayakan keutuhan NKRI.
Adalah Ormas NU dan GP Ansor (beserta Banser-nya) yang selama ini sangat menonjol dalam menolak HTI. Sebut saja sebagai contoh, penolakan Banser NU terhadap HTI di Probolinggo (beritajatim.com, 17/5/2016), di Enrekang Sulsel (voa-islamnews.com, 8/5/2016), berlanjut di tahun 2017 terjadinya pembubaran paksa beberapa pengajian HTI oleh Banser NU, maupun oleh aparat atas desakan NU (di Sidoarjo dan Malang, Jatim). Bahkan 2016, PCNU Jember sempat menulis surat ke Presiden agar membubarkan HTI (beritajatim.com, 4/5/2016).
Gaung dukungan NU, GP Ansor, dan beberapa elemen lain terhadap Pemerintah atas diterbitkannya Perppu dan dibubarkannya HTI, cukup kuat. Di tingkat lokal, PCNU Kabupaten Kediri pun membuat pernyataan resmi mendukung tindakan pemerintah menerbitkan Perppu dan membubarkan HTI. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris PCNU Kabupaten Kediri dalam sebuah acara internal, Minggu (23/7/2017).
Sementara itu ada beberapa argumen kontra atas rencana pembubaran HTI dan juga terhadap terbitnya Perppu kala itu. Argumen itu antara lain: pertama, bahwa rencana Pemerintah hendak membubarkan HTI (kala itu, sebelum munculnya Perppu) dinilai sebagai tindakan yang otoriter dan inkonstitusional karena bertentangan dengan ketentuan UU Nomor 17/2013 tentang Ormas, yang esensinya pembubaran Ormas hanya bisa dilakukan atas perintah hakim melalui pengadilan.
Kedua, masih terkait ketentuan UU Ormas, pembubaran Ormas merupakan opsi terakhir manakala langkah-langkah pembinaan yang dilakukan Pemerintah melalui pemberian sanksi-sanksi administratif (seperti pemberian surat peringatan 1, 2, dan 3, pencabutan SKT, serta pembekuan organisasi) telah dilakukan oleh Pemerintah. Sedangkan faktanya, hal itu belum dilakukan oleh Pemerintah.
Ketiga, terbitnya Perppu, yang esensinya memangkas prosedur pembubaran Ormas dan meniadakan campur tangan institusi peradilan, dinilai sebagai bentuk kesewenang-wenangan pemerintah, berpotensi memunculkan sosok pemerintah yang diktator (karena mengambil alih fungsi dan kewenangan lembaga Yudikatif), dan bisa mengancam hak berserikat dan berkumpul warga yang dilindungi UUD 1945.
Keempat, proses terbitnya Perppu pun dinilai inkonstitusional, karena dianggap tidak memenuhi syarat, seperti tidak adanya kondisi kegentingan yang memaksa, juga tidak sedang terjadi kekosongan hukum (mengingat sudah ada UU No. 17 tahun 2013 itu). Bilapun UU Ormas itu dinilai Pemerintah tidak lagi relevan dan perlu direvisi, maka Pemerintah sebenarnya bisa mengusulkan revisi UU itu kepada DPR, dan tidak perlu memaksakan terbitnya Perppu.
Beberapa pihak yang menyatakan menolak terbitnya Perppu ini antara lain, pakar HTN Yusril Ihza Mahendra, Pusat Studi HTN UI (republika,co.id, 15/7/2017) , Pusat Studi KN UNPAD (suaramuhammadiyah.id, 15/7/2017), dan beberapa ormas Islam antara lain HTI dan ormas Persatuan Islam (PERSIS) (jpnn.com, 27/7/2017). Sebagian elemen bahkan pada hari Jum’at (28/7/2017) mengadakan aksi penolakan terhadap Perppu di depan gedung MK (jpnn.com, 28/7/2017)
Semua rentetan konflik itu tak pelak mengakibatkan kegaduhan di negeri ini, bukan hanya di level nasional, melainkan juga di tingkat lokal. Perdebatan antara yang pro dan kontra di berbagai media pun masih berlangsung sengit, apakah itu di media televisi, cetak, maupun media sosial. Kegaduhan itu pun bertambah bising, saat tiba-tiba Mendagri memerintahkan agar PNS yang terlibat HTI mengundurkan diri (metrotvnews.com, 23/7/2017) disusul Menristekdikti meminta dosen yang menjadi anggota HTI juga mengundurkan diri dari PNS (tribunnews.com, 25/7/2017).
Tentu tidak baik bila konflik dan kegaduhan ini terus terjadi. Pada titik tertentu hal ini bisa memicu terjadinya konflik horizontal yang berujung pada disharmoni sosial. Maka diperlukan sikap yang bijak dari semua pihak untuk berupaya saling mengendalikan diri.
Harus menjadi kesadaran bersama, mau tidak mau, suka tidak suka, faktanya Pemerintah telah mengeluarkan Perppu dan membubarkan HTI. Maka menempuh langkah dan mengikuti proses hukum adalah sebuah keniscayaan untuk menyelesaikan konflik dan kegaduhan ini.
Terhadap terbitnya Perppu itu, pihak yang berkeberatan bisa melakukan upaya hukum berupa pengajuan uji materi (judicial review) ke MK. HTI, PERSIS dan beberapa ormas Islam telah menempuh langkah ini, dan pada hari Rabu (26/7/2017) MK sudah memulai sidang perdananya untuk membahas Perppu ini (detik.com, 26/7/2017).
Sementara itu, terhadap materi Perppu itu sendiri pun sesuai mekanisme hukum tata Negara, pada saatnya mesti dibahas oleh DPR-RI. Tidak ada jaminan dan kepastian, bahwa Perppu itu akan disetujui (untuk disahkan menjadi UU), atau akan ditolak (dengan kosekuensi harus kembali ke UU 17/2013).
Sedangkan terhadap pembubaran HTI, maka HTI bisa menggugat Pemerintah, dalam hal ini Menkumham, dengan mengajukan gugatan melalui PTUN. Dalam pada itu HTI pun telah berencana untuk mengajukan gugatan ke PTUN (detik.com, 20/7/2017)
Maka, saatnya bagi semua pihak untuk bersabar dengan memberikan ruang dan waktu agar “sengketa” tentang Perppu Ormas, dan pembubaran HTI ini berproses dan diselesaikan secara hukum. Wallahua’lam. (penulis adalah alumnus Pasca Sarjana MAP-UGM, Dosen UNISKA, dan Ketua Lakpesdam Kab. Kediri).
