
“Sekolah (negeri) seharusnya memberi out put lulusan yang bagus,walau raw inputnya biasa”
Cerita tentang tahun ajaran baru, nyaris, selalu menarik perhatian. Karena isu ini sangat mendasar. Menyentuh ke semua kalangan. Tak peduli apakah dia orang biasa saja, atau orang yang tidak biasa (baca: kaya dan terkenal), selalu bersinggungan dengan isu ini. Mencari sekolah untuk anak-anaknya.
Maklum, pendidikan adalah hak mendasar bagi setiap warga negara. Pendidikan pula yang selama ini dianggap menjadi pintu bagi kesuksesan seseorang. Pendidikan adalah langkah awal menjadi individu yang diidam-idamkan.
Khusus tahun ajaran baru ini banyak hal menarik yang muncul. Mulai isu nasional tentang lima hari sekolah, sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru, hingga gugatan pada kebijakan pemerintah yang menarik pengelolaan SMA/SMK ke pemerintah provinsi. Bukan lagi dikelola oleh pemerintah kota ataupun kabupaten.
Dan, seperti kebiasaan masyarakat kita hingga saat ini, isu yang kurang lengkap justru menjadi bahan obrolan yang sangat menarik. Bahkan, pemahaman setengah-setengah justru yang jadi pijakan untuk menjustifikasi suatu kebijakan.
Program lima hari sekolah misalnya, merembet pada penolakan aturan yang dituangkan dalam peraturan menteri tersebut. Entah dari mana asalnya, kebijakan lima hari sekolah kemudian menjadi konsep full day school ketika sampai di tataran masyarakat. Padahal, menurut sang menteri, lima hari sekolah bukanlah full day school. Namun, ‘konsep’ itu yang kemudian menjadi polemik di sana-sini. Sampai-sampai Menteri Muhajir pun harus bersafari menjelaskan pokok persoalan ke berbagai kalangan. Termasuk ke pondok-pondok pesantren karena isu sekolah lima hari kemudian dibenturkan dengan eksistensi madrasah diniyah.
Saya tak ingin mengomentari lebih panjang tentang hal itu. Karena memang sampai saat ini kebijakan itu masih ‘berproses’. Entah seperti apa nanti situasinya bila peraturan menteri kemudian berganti menjadi keputusan Presiden. Kita tunggu saja.
Saya justru lebih tertarik tentang sistem zonasi. Sistem yang menurut istilah Wakil Presiden untuk menghilangkan munculnya kasta pada dunia pendidikan. Tak usah malu mengatakan bahwa selama ini memang terjadi pengotakan kasta-kasta seperti itu. Ada sekolah yang dicap elit. Dengan siswa yang punya kemampuan otak yang di atas rata-rata. Kemudian ada pula sekolah pinggiran, yang raw input siswanya memang hanya sekadar rata-rata. Munculah sekolah favorit. SD favorit. SMP favorit. SMA favorit.
Memang, masih banyak perbaikan yang harus dilakukan dengan sistem zonasi yang ditetapkan pemerintah saat ini. Namun, pada dasarnya, pemberlakukan sistem zonasi sudah pada jalur yang seharusnya. Sekolah, apalagi yang berlabel negeri, tak harus tergiur pada status favorit. Namun, harus lebih mengedepankan tujuan untuk memberi ruang pendidikan yang sebesar-besarnya pada masyarakat.
Tugas sekolah (negeri) seharusnya adalah memberi out put berupa lulusan yang bagus ketika sebelumnya raw inputnya hanya siswa yang biasa-biasa.
Lalu, bagaimana dengan fenomena ketika banyak sekolah kekurangan murid? Jangan dulu menghujamkan tuduhan bahwa hal itu karena sistem zonasi. Karena bisa saja sekolah yang kekurangan murid itu tahun-tahun sebelumnya juga telah merasakan hal serupa. Mungkin karena lokasi. Toh, munculnya fenomena sekolah kurang murid tak diikuti dengan tak bisanya anak usia sekolah mengenyam pendidikan. Asalkan semua anak usia sekolah bisa tersalurkan, apakah itu di negeri maupun swasta. (*)
