
Kasus mangkraknya proyek Alun-Alun Kota Kediri, menurut saya termasuk kasus yang bisa dijadikan sebagai cermin dalam menilai kualitas birokrasi di Indonesia. Bagaimana tidak. Mengapa sebuah proyek ruang publik, sampai harus membutuhkan waktu hampir tiga tahun, hanya untuk keluar dari sengketa? Padahal, di sisi lain, semua pihak berharap agar kasus tersebut segera bisa diselesaikan.
Pertanyaan tadi, menjadi sangat relevan karena persoalan proyek Alun-Alun ini tampaknya sudah jauh melampaui urusan teknis konstruksi. Kasus ini telah bergerak dari kontrak pekerjaan menuju arbitrase, Mahkamah Agung (MA), audit atau review BPKP, asesmen tenaga ahli, Pengadilan Negeri (PN), permintaan legal opinion, rencana pembentukan panel ahli, permohonan fatwa atau pendapat kepada MA, dan terakhir adalah konsinyasi.
Jadi, persoalannya bukan lagi semata-mata berapa nilai pekerjaan yang harus dibayar. Tetapi sudah menjadi persoalan siapa yang memiliki otoritas untuk menentukan angka tersebut? Siapa yang berani mengambil keputusan? Dan siapa yang bersedia menanggung risiko dari keputusan itu?
Dari sinilah saya menengarai adanya “perang bintang” di balik sengketa proyek Alun-Alun ini. Tapi, “perang bintang” dalam tulisan saya bukan berarti adanya konspirasi gelap. Tapi, ini adalah untuk menjelaskan adanya gejala “bureaucratic and institutional power contest”. Yaitu: pertarungan kewenangan, persepsi risiko, legitimasi, dan pengaruh antar-aktor dalam sebuah arena kebijakan.
Jika diurai kembali, penyebab utama dari sengketa ini adalah adanya perbedaan nilai yang sangat besar. Pembangunan revitalisasi Alun-Alun Kota Kediri memiliki nilai kontrak sekitar Rp 17,9 miliar. Dalam perkembangannya, kontraktor PT Surya Graha Utama KSO (PT SGU) mengajukan pembayaran prestasi pekerjaan sekitar Rp 16,2 miliar. Sebaliknya, asesmen tenaga ahli UPN Veteran Jawa Timur yang kemudian menjadi basis review BPKP menghasilkan angka sekitar Rp 6,67 miliar. Selisihnya mencapai sekitar Rp 9,5 miliar.
Perbedaan ini bukanlah angka kecil. Menurut penjelasan resmi Pemkot Kediri, angka Rp 6,67 miliar berdasarkan dari penilaian terhadap struktur, pekerjaan arsitektural, serta mekanikal elektrikal, dan plumbing. Sejumlah bagian disebut tidak memenuhi spesifikasi teknis. Bahkan untuk pekerjaan struktur saja, hitunga kontraktor sekitar Rp 5,4 miliar. Sedangkan angka yang dinilai layak dibayar berdasarkan kajian ahli dan review hanya sekitar Rp 1,2 miliar.
Hal lain yang penting dicatat adalah, bahwa sebelum proses review dilakukan, menurut Pemkot kedua pihak telah menandatangani pakta integritas untuk menerima hasil audit atau review BPKP, dan menyepakati tenaga ahli independent dari UPN Veteran Jawa Timur. Namun, ketika angka Rp 6,67 miliar muncul, kontraktor menolak tawaran pembayaran tersebut.
Maka, di titik inilah persoalan kebijakan mulai menjadi menarik. Karena yang diperdebatkan kemudian bukan hanya hasil penghitungan, tetapi legitimasi penghitungan.
Graham T. Allison dan Philip Zelikow dalam buku mereka “Essence of Decision” menjelaskan, bahwa keputusan sebuah pemerintahan tidak selalu lahir dari satu aktor yang berpikir dan bertindak secara tunggal. Sebuah pemerintahan terdiri atas organisasi dan aktor yang mempunyai posisi, kepentingan, kewenangan, informasi, dan persepsi risiko yang berbeda. Karena itu, apa yang terlihat dari luar sebagai “pemerintah” sesungguhnya sering merupakan hasil tarik-menarik antaraktor.




