Sudirman Raya

Dalam beberapa kali kesempatan, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menyebut konsep “Sudirman Raya”. Ini merupakan akronim dari Surabaya Raya, Kediri Raya, dan Malang Raya. Surabaya Raya sudah terbentuk. Meliputi Kota Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan sekitarnya. Begitu pula dengan Malang Raya. Juga sudah terbentuk. Meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu.

Berarti, tinggal Kediri Raya yang belum terbentuk. Mas Bup (panggilan akrab Bupati Kediri) rupanya sangat getol memperjuangkan, agar Kediri Raya bisa terkondisikan, seperti halnya Surabaya Raya dan Malang Raya. Untuk keinginannya ini, dia sudah mengunjungi Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar untuk diajak bersama-sama mewujudkan Kediri Raya. Bahkan, dia juga sudah berkunjung ke Malang untuk berdialog dengan para kepala daerah di Malang Raya.

Mana saja daerah yang termasuk dalam Kediri Raya? Jika berdasarkan plat nomor kendaraan (AG), maka yang termasuk Kediri Raya adalah Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Tulungagung. Di semua daerah ini, sesungguhnya punya kultur yang sama. Punya gaya bahasa yang sama. Dan yang sangat khas adalah kata “Peh”. Jadi, kalau ada orang yang dalam bicaranya menggunakan kosa kata “Peh”, maka bisa dipastikan, pasti dia adalah orang dari plat AG.

Ide Mas Bup untuk membangun sinergitas di Kediri Raya, sebagai pelengkap dari Sudirman Raya, menurut saya sangat taktis. Apalagi, jika dikaitkan dengan keberadaan bandara.

Surabaya Raya sudah punya bandara, yakni Bandara Juanda. Malang Raya juga sudah punya bandara, Bandara Abdul Rahman Saleh. Makanya, ketika nanti bandara di Kediri sudah beroperasi, ide Kediri Raya harus bisa diwujudkan. Sehingga, tiga poros yang menjadi episentrum dalam konsep “Sudirman Raya”, yakni Surabaya, Malang dan Kediri, masing-masing sudah memiliki bandara.

Saya membayangkan, jika daerah-daerah itu benar-benar bersinergi dalam konsep “Sudirman Raya”, pasti ini akan menjadi daya dorong dan daya ungkit yang luar biasa bagi pembangunan di Jawa Timur. Ketika ada persoalan yang melibatkan batas wilayah, tidak akan sampai terjadi konflik. Misalnya, soal banjir, soal batas gunung, soal air, dan soal aliran sungai Brantas.

Di Malang, pernah terjadi konflik antara Pemkab Malang dan Pemkot Malang soal sumber air. Bahkan, konflik ini berlanjut hingga ke peradilan. Antar kepala daerah, saat itu saling sindir di media massa, terkait konflik tersebut.

Di Kediri, pernah juga terjadi kasus rebutan batas wilayah Gunung Kelud, antara Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar. Kasus ini pun juga berujung ke peradilan.
Terbentuknya sinergi kawasan melalui konsep “Raya” sesungguhnya bisa meminimalisir terjadinya konflik atau gesekan antar wilayah yang berdekatan. Asal, menanggalkan ego sektoral masing-masing pemimpin wilayah atau kepala daerah. Selain itu, juga menanggalkan baju partai, tempat kepala daerah itu berasal.

Ketika terjadi konflik antara Kabupaten Malang dan Kota Malang soal sumber mata air, ada rumor yang mengatakan, itu karena kepala daerahnya berbeda partai. “Coba kalau dua kepala daerah itu partainya sama, cukup dipanggil pemimpin partai tertinggi, didudukkan bareng, selesai,” begitu kasak-kusuk yang beredar. Apakah betul seperti ini? Wallahu A’lam.

Di wilayah Kediri Raya, kebetulan para kepala daerahnya tidak berasal dari partai politik yang sama. Semoga, jika kelak Kediri Raya sudah terbentuk, masing-masing kepala daerah bisa bertindak proporsional. Menanggalkan ego sektoral, jika memang harus ditanggalkan. Menanggalkan baju partai politik, jika memang harus ditanggalkan. Demi kepentingan masyarakat yang lebih besar. (kritik dan saran:ibnuisrofam@gmail.com/IG:kum_jp)

 

Untuk mendapatkan berita-berita terkini Jawa Pos Radar Kediri, silakan bergabung di Grup Telegram “Radar Kediri”. Caranya klik link join telegramradarkediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi Telegram di ponsel.