Ketika Sekolah Kekurangan Murid

Koran ini pernah memberitakan tentang sejumlah SD negeri  dan SMP negeri di wilayah Kediri Raya yang kekurangan murid pada PPDB 2022. Misalnya di Kota Kediri, setidaknya ada 27 SD yang pagu penerimaan muridnya tak terpenuhi. Di antaranya yang paling parah: SDN Jagalan 3 yang waktu itu masih mendapat 8 siswa.

Di tingkat SMPN, yang agak mencolok terjadi di Kabupaten Kediri. Dari total 52 SMP Negeri, hanya 47 sekolah yang pagunya terpenuhi. Ada lima sekolah lainnya yang saat itu kekurangan murid. Yaitu: SMPN 1 Tarokan, SMPN 2 Tarokan, SMPN 2 Papar, SMPN 3 Kras, dan SMPN 3 Grogol.

Mengapa bisa sampai kekurangan murid? Padahal, secara itung-itungan matematis, seharusnya tidak perlu terjadi SMPN di Kabupaten Kediri sampai kekurangan murid. Dari data yang ada, pagu murid baru untuk masuk ke SMPN se-Kabupaten Kediri hanya 14.460. Sementara jumlah lulusan SD/MI di Kabupaten Kediri lebih dari 20 ribu siswa.

Diduga, ini disebabkan karena terjadi penumpukan jumlah pendaftar murid baru ke sekolah tertentu yang dianggap favorit. Sehingga sekolah-sekolah yang lain sampai kekurangan murid. Untuk mencegah hal ini terjadi, bukankah dulu di era Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy sempat dibuat sistem zonasi? Apakah ini berarti kebijakan zonasi sudah tak diberlakukan? Atau tetap berlaku tapi kurang konsisten dijalankan?

Yang jelas, jika sampai ada SD dan SMP, terutama yang sekolah negeri, sampai kekurangan murid dari jatah pagu PPDB mereka, berarti perlu ada yang dibenahi. Ini tanggung jawab dari pemerintah daerah, wabil khusus dinas pendidikannya.

Pakar pendidikan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Dr Agus Sartono dalam sebuah kesempatan pernah mengatakan, untuk mengatasi problem sekolah kekurangan murid, pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan secara komprehensif. Yang dipetakan di antaranya jumlah siswa di masing-masing sekolah, baik di swasta dan negeri. Dan pemetaan harus dilakukan menyeluruh di tingkat kecamatan hingga kelurahan.

Dengan pemetaan di setiap sekolah, maka akan diketahui secara dini mana saja sekolah yang berpotensi kekurangan murid. Untuk mengatasi hal itu, Prof Agus Sartono menawarkan solusi program regrouping atau penggabungan (sekolah). Sekolah-sekolah yang kekurangan murid digabungkan.

Tentu, lanjut dia, sebelum dilakukan regrouping, harus dilakukan pengkajian lebih dalam, berdasarkan hasil dari pemetaan tadi. Misalnya, terkait dengan pengaturan dan penempatan tenaga pengajarnya. Juga terkait dengan rasio antara murid dan guru, di mana hal ini sudah diatur di Kementerian Pendidikan.

Problem kekurangan murid, bisa digunakan sebagai indikator apakah pengaturan dan penataan sekolah (SD dan SMP) yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sudah dilakukan dengan baik atau belum. Sebab, pengaturan dan penataan SD menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Fenomena kekurangan murid, tidak hanya terjadi di wilayah Kediri Raya saja. Tapi, beberapa daerah lain juga mengalaminya. Ada banyak versi jawaban terkait dengan fenomena ini.

Ada yang berpendapat, ini karena program KB (yang membatasi dua anak cukup) dianggap berhasil. Tapi, ada juga yang berpendapat, karena paradigma para orang tua di era sekarang ini berubah. Dulu, mereka berbondong-bondong menyekolahkan anak mereka ke sekolah negeri. Tapi sekarang, seiring berjalannya waktu, banyak sekolah swasta yang berlomba untuk bersaing maju meningkatkan kualitas pendidikannya. Sehingga para orang tua semakin banyak yang berorientasi menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah swasta.

Sekolah swasta dianggap lebih lengkap paket pendidikannya. Ada sekolah yang memadukan sistem pendidikannya berbasis IT. Ada pula sekolah yang memadukan sistem pendidikannya berbasis agama. Biasanya, sekolah-sekolah itu diembel-embeli “plus” di belakangnya.

Selain itu, sekolah swasta dianggap lebih fleksibel. Ketika dulu ada aturan zonasi, ketentuan ini hanya berlaku untuk sekolah negeri. Sekolah swasta tidak berlaku ketentuan ini. Sehingga, para orang tua lebih suka menyekolahkan anaknya ke swasta.

Kembali pada problem kekurangan murid tadi, saya setuju jika dilakukan pemetaan ulang secara komprehensif. Data sekolah-sekolah yang ada di kelurahan dan kecamatan, mulai SD hingga SMP, harus dipetakan ulang.  Jika memang ada di antara sekolah-sekolah itu yang trend nya dalam beberapa tahun terakhir kekurangan murid, sebaiknya dilakukan penggabungan. Ini adalah langkah yang taktis dan realistis. Langkah selanjutnya, adalah memetakan kualitas guru. Guru-guru terbaik, tidak boleh mengumpul di satu sekolah. Tapi, harus disebar ke sekolah-sekolah lain.

Jadi, kuncinya adalah pemetaan. Bagaimana menurut Anda? (kritik dan saran:ibnuisrofam@gmail.com/IG:kum_jp)