KEDIRI, JP Radar Kediri- Ribuan jemaah haji Kediri Raya saat ini sudah berada di Tanah Suci. Para jemaah yang berada di Makkah bisa melakukan ibadah rutin di Masjidil Haram.
Meski harus menumpang bus untuk menuju ke Masjidil Haram, para jemaah tetap bersemangat untuk bisa beribadah di sana. Sebagian lain mengisi waktu menunggu puncak ibadah haji dengan melakukan city tour ke tempat-tempat bersejarah di Makkah.
Baca Juga: Menunggu Sanksi Komdis PSSI Turun atas Kasus Perusakan Bus Persik Kediri
Aktivitas yang hampir sama juga dilakoni jemaah kloter 45 dan 46 yang saat ini masih berada di Madinah. Selain melakukan ibadah rutin di Masjid Nabawi, jemaah juga melakukan city tour. Berkeliling ke tempat-tempat bersejarah di Madinah.
Meski belum bisa berada di Makkah seperti para jemaah yang berangkat lebih dulu, mereka tetap antusias dan bergembira. Apalagi, dengan sistem banyak syarikah yang diterapkan dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 ini, jemaah mendapat ‘bonus’ keliling Kota Madinah tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan alias gratis.
Baca Juga: Keriuhan Libur Panjang
Tak ayal para jemaah pun bersuka cita. Penantian mereka selama puluhan tahun menunggu giliran untuk melaksanakan ibadah haji telah tiba. Apalagi, mereka yang sudah ‘dipanggil’ ke Tanah Suci dalam kondisi prima, menyambut pelaksanaan ibadah yang merupakan rukun Islam ke lima itu dengan penuh syukur.
Berbeda dengan ribuan orang yang kini bersiap melaksanakan puncak ibadah haji, ada ratusan warga di Kediri Raya yang harus menahan keinginannya untuk beribadah haji. Meski sudah membayar setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) sejak puluhan tahun lalu, banyak yang gagal berangkat karena tidak memiliki uang yang cukup untuk melunasi BPIH.
Baca Juga: PMK dan Impor Sapi
Tahun ini, untuk bisa berangkat haji jemaah harus melakukan pelunasan BPIH sebesar Rp 55,43 juta. Dua kali lipat lebih mahal dari setoran awal BPIH. Besaran uang pelunasan BPIH yang tiap tahun selalu naik itu tidak lepas karena subsidi biaya haji dari pemerintah yang nilainya terus turun.
Pemerintah berdalih pengurangan subsidi BPIH ini dilakukan karena nilai manfaat dari dana haji yang dikelola pemerintah tidak cukup untuk memberi subsidi dalam jumlah besar kepada semua jemaah. Benarkah demikian? hanya pemerintah yang mengetahui jawaban sebenarnya. Sebab, selama ini pengelolaan dana haji tidak pernah dilakukan secara transparan.
Baca Juga: Susu Sapi Lokal
Demikian pula pemanfaatannya. Pemerintah langsung menetapkan nilai pelunasan BPIH hingga mengesankan jemaah sebagai objek saja.
Jika mereka tidak bisa melunasi BPIH karena uang yang terkumpul belum cukup, otomatis ditunda keberangkatannya. Digantikan jemaah lain yang lebih siap. Sesederhana itu mekanismenya.
Baca Juga: Duri di Kampung Inggris
Masyarakat Indonesia hanya bisa gigit jari melihat negara lain lebih peduli kepada warganya yang hendak menunaikan ibadah haji. Misalnya, Malaysia yang bahkan memberikan subsidi lebih dari 60 persen untuk calon jemaah haji dari kelompok pendapatan terendah. Sedangkan calon jemaah Indonesia hanya bisa ngempet sambil pasrah dengan keadaan.
Untuk mendapatkan berita-berita terkini Jawa Pos Radar Kediri, silakan bergabung di saluran WhatsApp "Radar Kediri". Caranya klik link join saluran WhatsApp Radar Kediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi WhatsApp di ponsel.
Editor : rekian