Di antara ratusan tenaga honorer yang berjuang dalam Seleksi Kompetensi Calon PPPK Tahap II, terselip beberapa yang sudah ‘senior’.
Di tengah berbagai keterbatasan, mereka juga berusaha meraih asa, menjadi pegawai negeri sipil.
AYU ISMA, Kota, JP Radar Kediri
Bagi dua orang ini, ikut tes kompetensi seleksi Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II Sabtu (17/5) adalah pengalaman pertama. Pembuka jalan mereka memperjuangkan status dan kesejahteraan yang lebih baik.
Keduanya adalah Rahmad Budianto, 45, dan Lutfi Mujayadi, 51. Selama ini mereka adalah tenaga honorer atau pegawai tidak tetap (PTT) di Dinas Pendidikan Kota Kediri.
Rahmad dan Lutfi masuk di antara 160 tenaga honorer disdik yang ikut tes. Mayoritas sudah lama mengabdi di satuan pendidikan.
Namun baru mendapat kesempatan melalui seleksi PPPK Tahap II tahun anggaran 2024. Yang salah satu sasarannya adalah PTT dan guru tidak tetap (GTT) dengan masa kerja minimal 2 tahun, yang belum tercover di database Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Teman-teman dari PTT di bawah naungan dinas pendidikan banyak yang belum ter-cover pada waktu itu, saat pendataan di BKN tahun 2021. Mungkin karena missed komunikasi, atau sosialisasi yang kurang,” ujar Ketua DPD Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia (FHNK2I) Kota Kediri Aris Sulistiyono.
Akibatnya, para PTT yang mayoritas merupakan petugas kebersihan, tenaga administrasi, hingga penjaga keamanan itupun sempat ‘tertinggal’. Oleh sebab itu, kesempatan untuk meningkatkan status satu tingkat lebih tinggi itupun tak ingin mereka lewatkan.
Apalagi bagi PTT yang rata-rata berusia di atas 40-an tahun. Banyak dari mereka yang sudah belasan hingga puluhan tahun mengabdi. Namun dengan status pegawai tidak tetap yang nasibnya ditentukan tiap satu tahun.
“Sekitar separo lebih itu PTT yang kebanyakan sudah berumur dan nggak ngerti komputer,” beber Aris.
Salah satunya Rahmad Budianto. Penjaga sekolah di SMPN 5 Kediri itu juga seorang bapak dari dua anak.
Baginya, memperjuangkan status sebagai pegawai negeri sama halnya dengan memperjuangkan kesejahteraan keluarga kecilnya. Mengikuti seleksi PPPK ke Madiun pun dia lalui.
Diawali dengan berangkat pagi-pagi buta bersama rombongan PTT-GTT yang difasilitasi dinas pendidikan.
“Saya jam 12 (tengah malam, Red) sudah datang di lokasi pemberangkatan,” kenangnya. Padahal, rombongan baru diberangkatkan ke Madiun sekitar pukul 03.00 dini hari.
Berbeda lagi dengan Lutfi Mujayadi. Petugas kebersihan SDN Bandarkidul 1 itu justru sempat terpikir untuk menginap di lokasi pemberangkatan. Saking takutnya tertinggal rombongan menuju lokasi seleksi kompetensi di Wisma Haji Madiun.
Sebagai seorang tenaga kebersihan dan keamanan sekolah, baik Budi maupun Lutfi sama-sama awam dengan komputer. Sedangkan tes PPPK itu dilaksanakan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).
“Soalnya sebenarnya mudah. Cuma ya namanya gak pernah pegang komputer atau laptop, jadi ya ndredeg, bingung, campur-campur. Carane nyumet ae gak ngerti (tidak tahu cara menyalakan komputer, Red),” kenang Lutfi.
Hal-hal yang dianggap sederhana seperti fungsi keyboard pun bagi Lutfi merupakan sesuatu yang asing.
Sesekali, dia pun meminta tolong untuk diajarkan cara mengoperasikan komputer. Hanya untuk mempersiapkan diri jelang tes PPPK.
“Lama-lama malu sendiri karena terlalu sering angkat tangan (meminta tolong panitia untuk membantu teknis komputer, Red). Tapi aslinya saya senang sekali bisa ikut tes. Meskipun bingung, nggak ada yang terbebani. Semangat semua,” ungkap pria asal Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota itu.
Belajar mengoperasikan komputer jelang tes juga dilakukan Budi. Pria asal Kelurahan/Kecamatan Pesantren itu sesekali berlatih komputer di sekolah. Tentunya di waktu luang dan saat komputer sekolah tidak dipakai siswa atau guru.
“Kadang belajar sendiri. Sama teman-teman di sekolah disuruh latihan setelah pulang sekolah,” ungkapnya.
Menjawab 90-an pertanyaan dalam waktu lebih dari satu jam berlalu dengan sendirinya. Kendala teknis menjadi yang paling sering mereka rasakan.
“Sempat kesulitan waktu mengisi password masuknya. Padahal menurut saya sudah benar. Saya cek terus, tetap nggak bisa. Tetap pada akhirnya manggil panitia,” kenangnya sembari tertawa.
Di tengah keterbatasan itu, setidaknya ada satu tujuan yang mereka usahakan. Yakni perubahan status satu taraf lebih tinggi sebagai pegawai negeri.
Atau setidaknya, keberadaan mereka sudah diakui negara. Pun dengan kepastian nasib sebagai pekerja di instansi pendidikan negeri yang ingin mereka raih meski di tengah usia yang tak lagi muda.
Editor : Ilmidza Amalia Nadzira